Tuan Guru Bajang

DALAM sebuah obrolan, aktivis kebudayaan Taufik Rahzen bilang, aksi 212 bermula dari para tokoh Nusa Tenggara Barat (NTB). Tanpa ia menyebut nama, saya segera tahu beberapa orang memang berasal dari provinsi itu.

Buni Yani, orang pertama yang mengunggah dan mengedit pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengutip Surah Al-Maidah 51 di Facebook-nya. Nama lain, Hatta Taliwang, Fahri Hamzah, Muhammad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang/TGB), dan Din Syamsuddin, mendukung aksi tersebut.

Hatta Taliwang ialah salah satu pendiri PAN yang juga pernah menjadi anggota DPR. Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, salah seorang pendiri PKS. Din Syamsuddin ialah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Namun, yang paling menjadi perbincangan hingga kini ialah TGB. Ia bukan saja gubernur, melainkan juga ulama yang disegani. Pada aksi 411, sebelum aksi 212, doktor lulusan Univeritas Al-Azhar Mesir itu ikut aksi dengan berjalan kaki. Ia pun dikelompokkan tokoh yang masuk barisan menentang pemerintah.

Ia kerap mendapat pertanyaan, kenapa ia cenderung mendukung kelompok Islam yang dipersepsikan 'keras' (radikal). Persepsi itu pula yang muncul dari seorang penanya dalam Dialog Kebangsaan di Kampus UIN Sulthan Thaha, Jambi, awal Maret 2018.

Ia menjawab, persepsi itu tak benar sama sekali. Ia meyakini aksi itu semata-mata karena keyakinan agamanya bahwa Ahok telah melakukan penodaan agama, wilayah yang bukan haknya untuk berbicara tentang ayat suci Islam. "Bahwa ada kelompok yang cenderung radikal memanfaatkannya, itu hal lain lagi," katanya.

TGB tetap meyakini aksi 212 ialah membela agama, bukan politik. Memang agak naif karena nuansa politik sesungguhnya sudah amat terasa, karena beberapa tokoh yang terlibat aksi banyak dari kalangan partai oposisi dan tokoh antipemerintah. Ada pula teriakan untuk menurunkan Jokowi.

TGB ialah anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Gubernur NTB dua periode sejak 2008. Pada Pemilihan Presiden 2014, ia tim pemenangan Prabowo-Hatta. Di provinsi itulah Prabowo-Hatta menang besar kedua setelah di Sumatra Barat. Di barisan oposisi inilah TGB menjadi andalan.

Ia dikenal sebagai umara yang berhasil memajukan NTB, juga ulama yang disegani di daerahnya. Itu pula yang membuat ia menjadi salah satu tokoh lokal yang diwacanakan sebagai calon tokoh nasional.

Itu sebabnya, ketika TGB mengungkapkan mendukung Jokowi dua periode untuk meneruskan pembangunan, banyak pihak tersentak. Tentu saja, dari yang semula memuji jadi memaki atau sebaliknya. Ada yang menghubungkan dukungan terhadap Jokowi berkaitan dengan ambisinya menjadi calon wakil presiden.

Bahkan, ada yang menghubungkan karena ia  tengah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus divestasi PT Newmont. Kelahiran NTB, 31 Mei 1972 ini bergeming. Penilaiannya, pembangunan infrastruktur yang berderap di seluruh Indonesia di masa Jokowi menjadikan ia putar haluan. Jokowi di matanya sudah pada rel yang benar dalam memimpin Indonesia.

Ia  mengungkapkan, belum satu periode menjadi presiden, Jokowi telah delapan kali melakukan kunjungan kerja untuk memastikan pembangunan, khususnya di NTB, berjalan. Salah satunya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Lombok Tengah, yang diproyeksikan memacu pertumbuhan ekonomi di provinsi ini.

Dengan dukungan pemerintah pusat, NTB kini menjadi tujuan wisata yang namanya kian bergema. TGB juga menegaskan penggunaan 'ayat-ayat perang' dalam kontestasi politik di Indonesia tak boleh digunakan karena di Indonesia tidak dalam situasi perang, tak seperti di
Arab ketika umat Islam menghadapi kafir Quraish. Di negeri ini, semua bersaudara dalam kebangsaan Indonesia. Ayat-ayat perang bisa berbahaya kalau terus digunakan di Indonesia. Polarisasi akan terus terjadi dan bisa membuat bangsa ini retak. Kita pun akan susah merekatkan lagi kalau terlambat.

Ia menjawab pertanyaan wartawan, apakah pemerintahan Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap ulama seperti dituduhkan kelompok antipemerintah? Jawab TGB, "Tidak." Dukungan pada Jokowi ia nyatakan sebagai sikap pribadinya yang diambil secara objektif dan matang.

Ia pun siap menerima sanksi dari partainya jika dinilai salah. "Respons apa pun kan itu kebebasan dari yang merespons itu. Ya, saya terima saja respons apa pun. Yang penting, ketika saya menentukan sikap kan tidak bertolak dari nilai-nilai yang saya yakini termasuk sebagai seorang muslim dan melihat objektivitasnya," ungkapnya.

Ia tak menjawab terang pertanyaan rencana maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Ia hanya ingin terus memberi kontribusi bagi negeri ini. Penilaian objektif itu bisa jadi benar.

Sebagai politikus, ia juga dinilai mengambil sikap pada saat yang tepat merapat pada Jokowi. Namun, di mana tempat TGB selanjutnya dalam dinamika politik nasional yang berderap, kita hanya bisa sebatas menubuat. Dalam politik kerap ada kejutan meski telah lama dihitung matang. Kita menunggu.