ISEI

DI antara organisasi profesi, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) merupakan salah satu yang berbobot. Buah pemikirannya selalu menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengelola perekonomian negara. Tradisi itulah yang coba dipertahankan ISEI ketika menyelenggarakan dialog dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, pekan lalu.

Baik Ketua Umum ISEI Darmin Nasution maupun Presiden sama-sama mengakui kondisi ekonomi yang kita hadapi tidaklah menggembirakan. Bahkan, Presiden menuntut kerja keras karena tidak pernah ada 'simsalabim' dalam pembangunan ekonomi.

Semua pihak menyadari perekonomian kita sedang dalam grafik menurun. Ahli ekonomi Agustinus Prasetyantoko mengatakan kondisi itu normal karena ekonomi selalu bergerak dalam siklus naik dan turun. Yang harus dilakukan, ketika siklus sedang menurun, pemerintah menggunakan kekuatan anggarannya untuk mencegah penurunan lebih dalam.

Presiden sendiri menjelaskan pemerintah sedang dan akan melakukan serangkaian langkah kebijakan. Berbagai program pembangunan sudah dipersiapkan. Dengan penggunaan anggaran yang lebih baik pada kuartal III dan IV, Presiden yakin pertumbuhan akan membaik pada semester II.

Kita tidak menutup mata terhadap potensi perbaikan yang kita miliki. Hanya, itu tidak cukup untuk menggairahkan sektor riil yang sedang melesu.

Ancaman pengurangan jam kerja yang berpotensi pemutusan hubungan kerja membutuhkan stimulus yang lebih riil. Tidak bisa lagi stimulus disampaikan tanpa besaran dan target yang jelas.

Darmin menyebutkan paradoks yang terjadi, di satu sisi pemerintah ingin mendorong bergeraknya kegiatan usaha masyarakat, tetapi di sisi lain menaikkan penerimaan pajak dengan besaran fantastis, sekitar 44%.

Peningkatan penerimaan pajak seharusnya tidak dilakukan dengan mencari-cari kesalahan wajib pajak. Seharusnya pemerintah membuat model penerimaan pajak dari setiap bidang usaha. Caranya bisa menggunakan tenaga ahli untuk menganalisis model bisnis.

Dari sana bisa dibuat patokan pajak dan hanya perusahaan yang membayar pajak di bawah patokanlah yang dikejar untuk membayar kekurangannya.

Dengan adanya aturan main jelas, semua akan merasa mempunyai kepastian. Persoalan kepastian hukum dan keamanan merupakan hal yang paling krusial di Indonesia. Pelemahan rupiah yang di bawah nilai riil disebabkan kedua faktor itu.

Presiden selalu mengatakan perizinan akan dibuat lebih mudah. Pada kenyataannya, perizinan baik untuk memulai usaha, melanjutkan usaha, maupun pertanahan tetap saja tidak lebih mudah.

Di lapangan pengusaha tetap dipingpong dan dibuat frustrasi ketika mengurus izin. Dengan kondisi seperti itu, puluhan miliar dolar rencana investasi tidak pernah bisa direalisasikan.

Benar kata Presiden, Indonesia merupakan tujuan investasi yang menarik. Namun, jika pemerintah tidak mampu memberikan kepastian hukum, jangan salahkan apabila investor memilih Tiongkok atau Vietnam.

Faktor keamanan membutuhkan penanganan segera. Bagaimana misalnya, para pengusaha kelapa sawit dihadapkan pada pencurian yang luar biasa. Aparat keamanan tidak berdaya menghadapi pencurian dan akhirnya membiarkan. Kalau negara tidak mampu memberikan rasa aman, bagaimana kita berharap ekonomi ini akan bisa tumbuh normal?

Apabila kita mampu menyelesaikan persoalan itu, banyak hal bisa tuntas. Nilai tukar akan menguat bila banyak modal masuk. Dengan itu, swasta tidak perlu pusing membayar utang mereka yang naik 30% dari utang awal akibat pelemahan yang terus terjadi.

Sekarang tidak perlu lagi banyak seremoni. Pasar menunggu bukti, bukan janji. Terlalu banyak janji manis merupakan bumerang bagi kita sendiri.