Blended Finance

BUKAN zamannya lagi pengusaha sekadar menjadi business animal. Pengusaha harus mempunyai kepedulian kepada sesama. Bisnis yang dikembangkan tidak hanya dinikmati sendiri hasilnya, tetapi juga harus mempunyai nilai sosial. Investasi yang berkelanjutan menjadi ciri pengembangan bisnis ke depan.

Itulah yang kini dikenal sebagai blended finance. Para investor dunia ikut serta dalam proyek pembangunan yang memberi manfaat bagi banyak orang. Mereka mendukung agenda pembangunan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) pada 2030 yang akan datang.

Kepala Sustainable Development Investment Partnerships World Economic Forum, Phillip Moss, menceritakan pengalaman ketika membangun proyek infrastruktur di Afrika Selatan. Pemerintah Afsel tidak mempunyai cukup anggaran untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Ketika harus mencari pinjaman, bunganya terlalu mahal.

Moss kemudian mengajak investor untuk ikut mendanai. Dengan melakukan sedikit perbaikan dari sisi rancangan proyek dan pembiayaan, akhirnya proyeknya bisa dijalankan. Bunga yang harus dibayarkan pemerintah Afsel lebih masuk akal yakni 9%.

Pendiri Systemiq Inggris, Jeremy Oppenheim, saat pembukaan workshop tentang blended finance and innovation di Jakarta, Kamis (5/7), mengatakan Indonesia menjadi perhatian banyak investor untuk ikut mendanai proyek pembangunan berkelanjutan. Apabila Indonesia bisa menawarkan proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan dengan masalah sosial dan lingkungan, mereka akan masuk ikut mendanai.

Bagi para investor, ikut membiayai proyek pembangunan berkelanjutan bukanlah karikatif. Modal yang mereka tanamkan tetap bisa kembali dan memberikan return meski tidak sebesar seperti berbisnis murni. Jaminan yang diberikan negara bahwa proyek tersebut akan berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat memberi kepastian investasi yang ditanamkan tidak akan mubazir.

Model pembiayaan yang baru diperkenalkan beberapa tahun terakhir ini bisa menjadi alternatif ketika kita sedang menggalakkan pembangunan yang lebih berkeadilan. Ketimpangan sarana dan prasarana antardaerah merupakan salah satu penyebab ketimpangan kesejahteraan antara wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencoba mengejar dengan membangun berbagai infrastruktur, mulai jalan, pelabuhan, bandar udara perintis, bendungan dan irigasi, hingga penyediaan air minum. Namun, dengan 81% anggaran negara habis untuk pembiayaan rutin, mustahil kita mampu dengan cepat membangun berbagai kebutuhan untuk masyarakat itu.

Sekarang ini dicoba ditempuh dengan mendorong badan usaha milik negara ikut membangun infrastruktur tersebut. Namun, dengan pengalaman Afsel, terlalu mahal beban biaya yang harus ditanggung. Salah-salah BUMN akan terbelit oleh persoalan pinjaman yang mereka lakukan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bisa memulai dengan menetapkan proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan. Apalagi Bappenas sudah mengeluarkan rencana aksi dari SDG's. Dari sana bisa diterjemahkan proyek pembangunan berkelanjutan yang akan kita lakukan.

Selanjutnya kita bisa meminta mereka yang terlibat dalam Business and Sustainable Development Commission untuk membawa proyek-proyek tersebut kepada investor dunia. Di komisi itu ada pengusaha-pengusaha besar seperti Jack Ma atau Ho Ching. Ada seorang warga Indonesia yang masuk ke dalam kelompok itu yakni Cherie Nursalim. Kita bisa manfaatkan keberadaannya untuk menawarkan proyek-proyek berkelanjutan yang ada di Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sangat berharap para investor dunia terlibat dalam pembiayaan proyek pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun, pekerjaan rumah itu berada pada kita, bukan kepada para investor. Sepanjang ada proyek yang akan dilakukan negara dan bermanfaat bagi rakyat banyak, pasti para investor akan mau ikut mendanai.

Berbeda dengan proyek infrastruktur komersial, proyek pembangunan berkelanjutan akan ikut dibiayai beberapa investor secara bersama-sama. Mereka ikut berkontribusi karena dengan demikian, beban itu akan menjadi lebih ringan. Risiko pun bisa dibagi kepada banyak orang.

Kemampuan untuk menawarkan proyek pembangunan berkelanjutan merupakan pekerjaan rumah kita yang lain. Akan tetapi, dengan jaringan yang dimiliki orang seperti Cherie Nursalim setidaknya kita mempunyai tenaga pemasaran yang bisa diandalkan. Setidaknya proyek-proyek yang hendak kita bangun bisa masuk radar para investor.

Forum Pembangunan Berkelanjutan yang akan digelar sebelum Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali Oktober nanti bisa kita pakai sebagai etalase untuk menunjukkan proyek pembangunan berkelanjutan yang hendak kita lakukan. Kalau kita bisa menarik investor untuk ikut mendanai, pemerintah bisa sekaligus menjawab bahwa pertemuan besar lembaga keuangan besar dunia itu bukan hanya buang-buang uang, melainkan bagian dari promosi Indonesia.