Ironi Irwandi

INI paradoks dan ironi bahasa ujaran yang kian serius. Bahwa kata kerap diletakkan dengan posisi amat jauh dari perbuatan. Ia sengaja tak disinkronkan, tak disepadankan.

Gubernur Provinsi Aceh Irwandi Yusuf kerap menegaskan pemerintahan Aceh yang ia pimpin berpaham hana fee (tidak ada fee). Namun, tapal batas pertahanan untuk tak bermain fee ternyata rapuh. Karena fee, ia dan seorang bupati, juga dua orang lainnya, pada Selasa lalu ditangkap KPK. Mereka jadi tersangka.

Irwandi yang juga Gubernur Aceh 2007-2012 diduga menerima suap Rp500 juta. Yang memberi suap Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Uang itu diduga bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta mantan petinggi GAM itu terkait dengan fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Proyek itu dibiayai dari dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Itulah yang disesalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tahun ini, DOKA berjumlah Rp8 triliun. "Seharusnya manfaat dana tersebut dirasakan masyarakat Aceh dalam bentuk bangunan infrastruktur seperti jalan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan (masyarakat dari) kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers.

Postulat hukum memang tak membolehkan tanpa ketuk palu hakim, seseorang dinyatakan bersalah. Akan tetapi, agak muskil lembaga antirasywah itu bergerak liar menangkap seorang gubernur tanpa bukti kuat. Hal yang galib bahwa korupsi di kalangan pejabat memang berada di zona merah. Sejak Januari tahun ini saja sedikitnya 15 pejabat daerah dibekuk KPK karena korupsi. Bisa jadi, yang melakukan tapi tak tercium KPK jumlahnya lebih banyak lagi.

Irwandi memang bukan gubernur pertama yang mengenakan rompi jingga di KPK. Puluhan gubernur dan ratusan bupati/wali kota dan para wakil mereka telah mendahului masuk bui. Bahkan, Abdullah Puteh, Gubernur Aceh dua periode masa Orde Baru, termasuk di barisan awal pejabat/bekas pejabat yang masuk bui karena korupsi.

Setidaknya ada dua hal kita sesalkan Irwandi korupsi. Pertama, ia salah satu representasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di masa silam, yang kemudian berkomitmen agar Aceh lebih baik. GAM sepakat berdamai, yang dipahatkan dalam Perjanjian Helsinki Aceh pada 15 Agustus 2005. Mereka ingin keluar dari konflik sesama saudara karena kebijakan daerah operasi militer di masa Orde Baru. Dengan perjanjiaan itu, mereka mematrikan tekad untuk menatap masa depan dengan ufuk optimisme lebih luas agar di hari depan rakyat Aceh lebih damai dan sejahtera.

Kedua, Aceh ialah daerah otonomi khusus. Inilah satu-satunya provinsi yang mempunyai perda syariah. Aceh punya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Dengan qanun ini mereka yang melanggar dihukum cambuk. Setiap tahun, seperti juga Papua, pemerintah pusat menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk Aceh.

Daerah otonomi khusus, tapi dipimpin gubernur yang tak spesial, apa makna kekhususan itu? Aceh faktanya masih masuk provinsi miskin ke-6 setelah Papua, Papua Barat, NTT, Gorontalo, dan Maluku. Padahal, berdasarkan data 2016 saja, realisasi pendapatan Aceh yang berpenduduk 5 juta jiwa itu mencapai Rp41,86 triliun. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp42,18 triliun. Sangat besar. Namun, kenapa kemiskinan masih mendera rakyat Tanah Rencong?

Korupsi Irwandi, jika palu hakim telah diketukkan dan bukti korupsi tak terbantahkan, sungguh ironis. Gubernur daerah otonomi khusus itu ternyata sama sekali tak spesial. *