Poros JK-AHY

PERBINCANGAN tentang calon presiden kini kian hangat. Muncul wacana duet Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono (JK-AHY). Adalah Partai Demokrat yang mewacanakan duet tokoh yang dari sisi usia layak disebut pasangan 'anak-bapak' ini.

JK ketika pilpres digelar pada 2019 nanti berusia 77 tahun, AHY berumur 41 tahun. Jika nanti duet ini resmi, inilah capres paling tua dan cawapres paling muda sepanjang Indonesia merdeka.

Beberapa elite Demokrat mulai Ahad lalu mengunggah poster pasangan yang disebut 'Poros Alternatif' ini di media sosial. Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari, yang memposting gambar tersebut di status update WhatsApp Mesengger. Ia mencantumkan caption, 'JK-AHY will coming soon'.

Wasekjen Demokrat Andi Arief juga mem-posting poster serupa di akun Twitter-nya. Ada yang menilai wacana duet JK-AHY sebagai kegenitan Partai Demokrat. Ada pula yang menu buat JK-AHY bakal merepotkan posisi Jokowi, meskipun didukung NasDem, Golkar, PPP, Hanura, dan PDIP.

Adapun Prabowo Subianto didukung Gerindra. Ada pula wacana yang diusung sekelompok masyarakat, yakni Koalisi Ummat Madani, yang akan menduetkan Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional Amien Rais-Prabowo Subianto untuk maju Pilpres 2019. Bisa Amien capresnya, bisa juga Prabowo. Begitulah yang tengah mereka diskusikan.

UU Pemilu mewajibkan parpol atau gabungan parpol memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah Pemilu 2004. Hasil Pemilu 2014, Demokrat punya 10, 9% kursi di DPR, butuh 9,1% kursi lain. Siapa yang bakal bersekutu dengan Demokrat?

Sementara itu, Gerindra punya 13% anggota dewan, jika digabung dengan PAN yang memiliki 8,6%, total 21,6%. Cukup. Adapun seluruh partai pendukung Jokowi sekitar 50% kursi di DPR. Inilah koalisi gemuk.

Golkar bergeming, akan tetap tegak lurus mendukung Jokowi. Siapa tahu pula Prabowo justru akan menjadi cawapresnya Jokowi yang lebih pasti seperti pernah pula diwacanakan? Politik selalu punya jalan ceritanya sendiri.

Amien pernah menjadi capres berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo pada Pilpres 2004. Prabowo Pernah menjadi cawapresnya Megawati pada Pilpres 2009 dan capres berpasangan dengan Hatta Radjasa pada Pilpres 2014. JK pernah maju pilpres tiga kali. Dua kali sebagai cawapres (2004 dan 2014)  dan sekali menjadi capres (2009).

Ia selalu sukses sebagai cawapres, padahal tak didukung secara formal oleh partainya sendiri, Golkar. Namun, ketika secara resmi diusung Golkar, sebagai capres, justru kalah.

JK beberapa kali mengatakan hendak istirahat seusai mendampingi Joko Widodo, terlebih usia yang kian senja. Tapi, politik ialah cerita yang kerap menyimpan koma. Jokowi pernah pula mengungkapkan JK ialah cawapres terbaik. Sayangnya, undang-undang tak membolehkannya lagi. Mahkamah Konstitusi pun menguatkannya.

Tentang presiden, JK pernah pula mengungkapkan realitasnya. Ia menubuat, Indonesia butuh sekitar 100 tahun sejak merdeka, baru akan punya presiden dari luar Jawa yang dipilih langsung.

"Di Amerika butuh 170 tahun untuk orang Katolik jadi presiden, butuh 240 tahun untuk orang hitam jadi presiden. Jadi (di Indonesia) mungkin butuh 100 tahun dari kemerdekaan orang luar Jawa jadi presiden (Indonesia)," kata JK saat memberi kuliah umum kepada Peserta PPRA LVII dan PPRA LVIII Tahun 2018 Lemhannas RI di Istana Wakil Presiden, Senin pekan silam.

Menurut JK, alasan utamanya ialah orang cenderung memilih karena faktor kesamaan. Sekitar 60% penduduk Indonesia berasal dari Pulau Jawa. JK memperkirakan, 30-40 tahun ke depan kesukuan di Indonesia akan hilang sebab banyak orang yang menikah berbeda suku.

Saya tak mengamini sepenuhnya perkiraan JK. Sesungguhnya kini, jika ada calon presiden dan calon wakil presiden bermutu tinggi, publik tak lagi berpikir etnik. Dalam skala yang lebih kecil, Pilkada Jakarta 2017 yang diikuti Ahok, Anies, dan Agus (AHY), yang tersingkir lebih dahulu AHY, justru dari suku Jawa yang mayoritas itu.

 Ahok beretnik Tionghoa dan Anies dari etnik Arab, keduanya minoritas. Ini sesungguhnya ujian demokrasi yang amat berharga. Boleh pula dicoba Pilpres 2024, misalnya duet Ridwan Kamil-Nurdin Abdullah, atau sebaliknya. Atau siapa pun capres bermutu tinggi.

Kembali pada Pilpres 2019, hadirnya 'Poros Alternatif', atau pasangan dari mana pun sejauh memenuhi persyaratan undang-undang dan terpilih secara demokratis, itulah pemimpin kita. Yang terpilih merangkul semuanya, yang kalah menghormati yang menang.

Kita butuh demokrasi yang kian sehat dan dewasa. Yang tak menghabiskan energi untuk memaki-maki pemimpin yang terpilih secara sah menurut konstitusi. Ada gejala di tataran elite nasional, mengajarkan tak menerima kekalahan. Padahal, di tataran demokrasi lokal, seperti pilkada yang baru lalu, mereka justru lebih dewasa.*