DPRD Mimika

LEBIH setahun tiga bulan pemilu legislatif (pileg) telah diselenggarakan, tetapi hingga kini, ada satu kabupaten tidak punya DPRD karena anggota DPRD hasil pileg tidak kunjung dilantik. Itulah DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Mengapa?

Jawabnya juga berupa pertanyaan. Siapa yang dilantik jika penetapan perolehan suara hasil pemilu berubah-ubah? Kok bisa? Ada apa? Ke mana saja KPU dan Bawaslu? Apa kabar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) yang diketuai Jimmly Asshiddiqie? Tidakkah layak ditengarai ada persoalan kehormatan di balik gonta-gantinya keputusan KPU Mimika? Untuk pemerintah pusat, bukankah Gubernur Papua telah menyerahkan persoalan kepada Mendagri, tapi tidak berpengaruh? Mendagri macan ompong? Apakah Presiden dilapori bahwa di negara ini ada kabupaten tanpa DPRD? Kalau ya, apakah terjadi pembiaran? Jangan-jangan semua petinggi berlakon 'kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu'? Ujung semua itu: capek deh.

Agar tidak sampai bikin capek, mari ke pangkal masalah, yaitu KPU Kabupaten Mimika tidak bertindak selaku penyelenggara pemilu, tetapi penyelenggara persoalan hasil pemilu. Bayangkan. KPU Mimika memproduksi lima surat keputusan (SK) penetapan perolehan suara, yang satu isinya membatalkan keputusan yang lain, mengesahkan yang lain lagi, dan yang sudah dinyatakan sah dibatalkan lagi. Itu jelas menciptakan ketidakpastian hukum. Sudah tentu berubah-ubahnya penetapan perolehan suara berakibat pada susunan kekuasaan politik lokal di DPRD. Semua itu bergantung pada mood kapan tanggal keputusan KPU Kabupaten Mimika diterbitkan.

Berhubung nomor SK itu angkanya banyak, padahal otak saya tak bagus-bagus amat dalam angka sekalipun lulus SMA IPA, izinkan saya hanya menyebut tanggal terbitnya SK. Keputusan pertama dikeluarkan 29 April 2014, kedua 9 Mei 2014, ketiga 20 Mei 2014, keempat 25 Mei 2014, dan lebih setahun kemudian, pada 1 Juni 2015 KPU Mimika mengeluarkan SK membatalkan keputusan yang dibuatnya pada 25 Mei 2014 dan menyatakan sah keputusan yang juga dibuatnya sendiri pada 9 Mei 2014.

Begitulah KPU Mimika gonta-ganti lima SK melahirkan anomali dan preseden dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Republik ini bahwa pemda dapat tegak dan berjalan sekalipun tanpa DPRD. Go to hell with DPRD. Tanpa DPRD pun daerah itu 'tidak kiamat'. Tidak kiamat karena anggaran penerimaan dan belanja daerah bisa berjalan terus tanpa ada DPRD. Tidak kiamat sekalipun KPU daerah, KPU pusat, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan, bupati, gubernur, mendagri, presiden, semuanya seperti 'kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu' dengan perkara itu.

Kepalang tanggung, basah mandi sekalian. Lanjutkan saja negara membikin eksperimen lima tahun Mimika tanpa DPRD? Kalau hasilnya baik, jadikan saja Mimika kabupaten khusus tanpa DPRD. Jika 10 tahun hasilnya lebih baik lagi, buka kesempatan kabupaten lain jika ingin mengikuti keteladanan Mimika.

Semua itu sarkasme getir, sinisme pahit, yang apa boleh buat harus ditulis karena setahun lebih negara tidak hadir. Hingga hari ini Kabupaten Mimika terus tanpa DPRD. Ke mana persoalan ini mesti dibawa? Bukankah tidak seorang pun berkaitan perolehan suara Pemilu 2014 dapat mengadukan nasib ke Mahkamah Konstitusi karena perkara sudah kedaluwarsa?