Jawa Timur

BELUM lama saya kedatangan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jatim Soeroso. Ada yang menarik disampaikan di tengah cara pandang banyak orang yang pesimistis terhadap outlook ekonomi Indonesia, yakni kekuatan ekonomi yang ada di daerah. Dikatakan Soeroso, perekonomian di Jawa Timur mengalami defisit Rp22 triliun dari perdagangan luar negeri.

Namun, Jatim mengalami surplus Rp89 triliun dari perdagangan dengan 28 provinsi yang lain. Penjelasan Soeroso memperkuat tesis yang pernah disampaikan Wakil Presiden Boediono yang menjelaskan pentingnya kita menyatukan kekuatan ekonomi domestik. Potensi pasar dan daya beli masyarakat merupakan kekuatan yang bisa dipakai untuk menahan terpaan dari luar.

Kita sering memandang sebelah mata potensi ekonomi domestik. Pada umumnya perekonomian dalam negeri terlihat kurang bergengsi. Akibatnya penyatuan ekonomi domestik tidak pernah digarap dengan serius. Padahal, itulah yang diincar banyak negara lain. Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan mulai berlaku 1 Januari 2016 pasti dimanfaatkan sembilan negara ASEAN lainnya untuk mengincar pasar di daerah.

Apalagi daerah yang dipimpin kepala daerah yang kreatif dan mampu mendayagunakan alokasi anggaran yang diberikan kepada mereka. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam acara Economic Challenges menyebut dua daerah yang cerdas dalam memanfaatkan keunggulan yang mereka miliki. Bambang menunjuk Bali yang memiliki keunggulan di pariwisata serta Sulawesi Selatan yang kuat di pertanian.

Kita mencatat kepala daerah yang muncul sebagai pemimpin yang memiliki wawasan. Kita sebut Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jatim Soekarwo, Bupati Bojonegoro Suyoto, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah.

Kita percaya kehadiran para kepala daerah yang memiliki wawasan itu akan menularkan virus yang baik kepada kepala daerah yang lain. Otonomi daerah yang kita pilih harus melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang bersaing untuk memajukan daerah mereka. Gubernur Jatim sudah menunjukkan bagaimana menjadi 'tenaga pemasaran' yang baik bagi para pengusaha di daerahnya.

Jatim membentuk kantor perwakilan dagang untuk memasarkan produk-produk daerahnya ke provinsi lain. Sementara itu, BPD Jatim ditugasi memfasilitasi transaksi perdagangan. Jatim juga membangun penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Cara yang mereka lakukan bukan dengan menggelontorkan kredit, melainkan dengan penguatan pada kapasitas pengusaha UMKM.

Pengalaman selama ini, pemerintah selalu membuat crash program untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Sekarang, misalnya, pemberian kredit usaha rakyat sedang digencarkan kembali. Sidang Kabinet memutuskan agar suku bunga KUR diturunkan menjadi maksimal 12%. Sejak masa Orde Baru, cara seperti ini tidak pernah melahirkan pengusaha yang andal.

Bahkan yang sering terjadi ialah kredit yang diberikan raib. Pada awal reformasi, kredit Rp10 triliun yang dikucurkan Kementerian Koperasi hilang tak berbekas. Pemerintah Provinsi Jatim mengubah cara dengan memberikan pendampingan. Mereka yang dianggap layak baru diberikan kredit oleh BPD Jatim.
Untuk jaminan kredit diberikan jaminan kredit daerah.

Banyak cara bisa dilakukan untuk membangun perekonomian negara ini. Meski ada kasus Yunani dan Puerto Riko, kalau kita mampu menyatukan ekonomi domestik, masih ada ruang bagi kita untuk tumbuh. Kuncinya ada pada faktor kepemimpinan untuk membangun optimisme.