Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN mengagetkan diluncurkan seorang petinggi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, bahwa hampir semua perguruan tinggi negeri telah terpapar radikalisme. Mengagetkan? Benar, karena mengandung kejujuran.
Pernyataan itu sebetulnya sedikit atau banyak dapat memercik diri sendiri, karena bukankah badan itu yang antara lain bertugas melakukan deradikalisasi? Radikalisme belum tentu berbuah terorisme, tapi bukankah itu ladang empuk? Hanya yang jujur mau berkaca tanpa membelah sang cermin.
Karena statement itu mengandung kejujuran, patutlah radikalisme di kampus itu dibedah dengan dingin. Salah satunya dari sudut hilangnya kedalaman berpikir di kampus.
Suatu hari saya bertanya kepada seorang profesor sosiologi, pengajar di universitas terkemuka, apakah bedanya S-1 sekarang dengan program sarjana dulu sebelum ada S-1? Jawabnya, dari kedalaman berpikir jauh sekali. Suatu hari yang lain, tepatnya Senin (21/5) pekan lalu, kepada seorang doktor ilmu politik yang juga mengajar di universitas terkemuka, aktif di lembaga survei tepercaya, saya pun bertanya perkara yang sama dan mendapat jawaban yang sama. Sang doktor menunjuk contoh sederhana. Skripsi ditulis dengan kalimat yang bahkan tidak jelas mana subjek, mana predikat.
Pikiran diekspresikan dalam kalimat. Kalimat yang berantakan kiranya tanda pikiran yang juga berantakan, dalam arti dangkal dan tidak beraturan. Tidakkah orang belia (mahasiswa program S-1) yang demikian itu ladang empuk untuk cuci otak, pencekokan paham radikal? Ladang empuk karena mereka tidak punya kemampuan berargumentasi untuk menantang (challenging) paham radikal, untuk mengatakan 'tidak'.
Pertanyaannya, siapa yang menyemai sang paham? Tidakkah para dosen, produk S-1 yang tetap berpikir dangkal sampai pun lulus S-2? Dosen-dosen dangkal berpahamkan radikalisme menjadi role model.
Hilangnya kedalaman berpikir kiranya dipercepat internet. Penulis skripsi tidak perlu bersusah payah mencari pikiran yang autentik untuk dikutip dan dianalisis. Mereka tidak bergaul dengan pikiran-pikiran besar yang asli, tetapi mengutip dari kutipan yang juga berasal dari kutipan, yang juga kutipan dari kutipan. Itulah isi kedangkalan yang diperlihatkan catatan kaki. Seberapa parah skripsi S-1 dan tesis S-2 yang demikian itu meluas dan sang sarjana kemudian menjadi tenaga pengajar di kampus?
Seorang yang sangat senior menduduki posisi eksekutif puncak korporasi besar dan tersohor, menyampaikan keheranannya kepada saya. Katanya, bagaimana mungkin sebuah fakultas ekonomi yang tersohor di negeri ini, yang telah menelurkan ekonom-ekonom andal pun terpapar paham radikalisme?
Terus terang, kiranya saya sulit untuk menghindari hipotesis kejam, bahwa kampus telah kehilangan kualitas 'metakognisi', yakni kemampuan menyetel kembali dan melihat proses kognitif diri dalam perspektif paham kebangsaan. Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah Pancasila, bahkan Filsafat Pancasila, tetapi menjadi tempelan belaka alias asal lulus. Tidak ada urusan dengan internalisasi nilai-nilai, kesadaran ber-Indonesia yang plural dan toleran dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bilang rektor perguruan tinggi negeri bakal dicopot bila tidak mampu menghentikan penyebaran radikalisme di kampus. Sebuah langkah tegas yang perlu, tetapi tidak cukup. Menyaring dosen-dosen berpaham radikal pun perlu, tetapi juga tidak cukup.
Tentu saja, kita mesti menganalisisnya secara keseluruhan. Kewarganegaraan itu tegak di atas basis saling menghormati dan saling memercayai. Di kampus, sebagai Indonesia miniatur, kewarganegaraan Indonesia yang Pancasilais itu disemai dan berinteraksi dalam pertukaran pikiran yang mendalam, di dalam maupun di luar kelas. Bahkan, melampaui dinding-dinding fakultas, sesama anak bangsa berdiskusi perihal isu-isu kepublikan.
Dalam perspektif itu sejujurnya saya berutang kepada Diskusi Sabtu, di Kampus Bulaksumur, Yogyakarta, pada 1970-an, yang bukan hanya terdiri dari mahasiswa lintas fakultas di UGM, melainkan juga lintas suku, agama, dan ras. Hemat saya, maaf, suasana kebatinan dan intelektualisme macam itulah yang mengering lalu menghilang di kampus sekarang.
KITA boleh saja bosan mendengar, membahas, mengulas, atau menulis tentang topik korupsi di negeri ini.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto dua pekan lalu agar bangsa ini bersiap menghadapi situasi yang kian sulit dan menantang patut dibaca bukan sekadar sebagai retorika politik.
PEKAN lalu, di pengujung Ramadan, saya mengikuti ibadah salat Tarawih di masjid sebelah rumah.
TAHUN 2026 menyajikan fenomena sosial keagamaan yang spesial bagi bangsa Indonesia. Jika kita mencermati kalender, ada deretan momentum keagamaan yang berdekatan.
APAKAH dunia kembali memasuki lorong gelap ketidakpastian?
SAYA tergolong orang yang bersyukur karena negeri ini punya tradisi mudik Lebaran.
KALI ini saya ingin mengupas puisi perdamaian dari bumi Persia, Iran. Sajak tentang perdamaian dan kemanusiaan itu ditulis tiga penyair besar Persia
BANYAK yang bilang bahwa sepak bola ialah bahasa universial. Ia menembus batas negara, ras, ideologi, dan bahkan agama.
PEKAN depan, wajah Republik ini sepertinya akan tampak lebih semringah.
PADA pertengahan 1970-an, intelektual Iran Ali Shariati getol mewanti-wanti bahaya gharbzadegi.
'SERIBU badai silih menghempas Seribu luka perih membekas Ku tetap berdiri ada di sini ada di sini Meski letih lemah lunglai Aku di sini menggenggam nilai
DUNIA kembali diingatkan bahwa jalur sempit selebar sekitar 36 kilometer dapat menentukan stabilitas ekonomi global.
APA makna fakta bahwa daya tahan stok bahan bakar minyak kita cukup untuk 25 hari? Saya kira tidak ada kata lain selain 'rasa waswas'.
DALAM tiap peperangan selalu ada keyakinan. Keyakinan tentang kemenangan kilat.
HOMO homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.
SELAT Hormuz bukan sekadar ruas perairan sempit sepanjang sekitar 39 kilometer yang memisahkan Iran di utara dan Oman serta Emirat Arab di selatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved