THR

PRESIDEN Joko Widodo, Rabu (23/5), menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara. Tunjangan itu bukan hanya akan dinikmati pegawai negeri yang masih aktif, melainkan juga para pensiunan.

Bahkan tunjangan kali ini tidak hanya didasarkan atas gaji pokok, tetapi juga tunjangan tambahan. Tidak usah heran apabila anggaran yang disiapkan cukup fantastis, yakni Rp35,76 triliun.

Angka ini naik hampir 70% jika dibandingkan dengan tahun lalu karena tahun lalu negara tidak memberikan THR untuk para pensiunan. Di tengah defisit anggaran yang dihadapi, pemberian tunjangan dengan nilai yang fantasis menimbulkan tanda tanya.

Bukankah ketika anggaran terbatas seharusnya dilakukan penghematan? Sepertinya pemerintah melihat sisi yang lain. Pertumbuhan ekonomi yang berkutat di angka 5%, salah satu penyebabnya ialah daya beli masyarakat yang masih lemah.

Konsumsi rumah tangga dalam beberapa kuartal terakhir selalu tumbuh di bawah 5%. Padahal, konsumsi masyarakat ini menjadi penghela perekonomian. Ketika konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 5%, industri dalam negeri ikut bergairah dan akhirnya investasi pun ikut meningkat.

Di sinilah kita melihat, pemerintah mencoba memompa konsumsi rumah tangga dengan pemberian THR dan gaji ke-13. Ditambah dengan THR yang diberikan kepada pegawai swasta, diharapkan kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat.

Apalagi, pemerintah sudah menetapkan libur bersama yang panjang sehingga pengeluaran masyarakat akan meningkat. Mengelola perekonomian memang lebih sebuah seni. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada teori semata sebab banyak faktor psikologis yang lebih menentukan keberhasilan.

Dibutuhkan intuisi untuk melihat peluang yang ada. Lebaran diharapkan bisa dijadikan momentum untuk lebih menggairahkan geliat ekonomi di dalam negeri. Dengan lebih Rp35 triliun dana yang ada di tangan aparatur sipil negara dan dua atau tiga kali lebih besar jumlah THR yang diterimakan pegawai swasta, pasar akan mendapat suntikan uang yang luar biasa.

Apalagi jika belanja yang dilakukan ditujukan kepada produk-produk dalam negeri, ini menjadi berkah bagi para pengusaha lokal. Di beberapa daerah kita sudah melihat misalnya bagaimana permintaan kepada baju muslim untuk keperluan lebaran mulai meningkat.

Diperkirakan produk makanan dan minuman juga akan menangguk permintaan yang lebih besar daripada biasanya. Semua ini membuat industri dalam negeri akan meningkatkan produksinya.

Kalau pemerintah mampu menjaga kenyamanan dalam berproduksi dan berkonsumsi, roda ekonomi akan terus menggelinding bukan hanya pada saat lebaran, tetapi juga setelah itu.

Gairah ekonomi inilah yang akhirnya akan membuat pemerintah menangguk manfaatnya kemudian karena target pertumbuhan hanya bisa tercapai kalau ekonomi bergerak lebih cepat lagi.

Pengalaman banyak negara menunjukkan, ketika perekonomian agak tersendat, pemerintah melakukan pelonggaran. Bukan hanya pengurusan perizinan yang dipermudah atau tingkat suku bunga yang diturunkan, melainkan juga perpajakan yang diperingan.

Amerika Serikat, misalnya, melakukan kebijakan itu. Kita sudah melihat bagaimana gencarnya pemerintah untuk menarik investasi. Presiden Jokowi berkeliling ke banyak negara untuk menawarkan berbagai macam peluang.

Kemudahan perizinan juga sudah dilakukan dengan menggunakan satu sistem terpadu. Perbankan diminta untuk menurunkan tingkat suku bunga. Pertanyaannya, mengapa perekonomian kita belum juga menggeliat?

Tentu tidak ada jawaban tunggal untuk mengetahui penyebabnya. Hanya saja kalau mendengar keluhan pengusaha yang paling mereka rasakan ialah urusan perpajakan.

Bahkan ajakan pemerintah untuk mengikuti amnesti pajak dirasakan sebagai jebakan. Slogan 'Lapor, tebus, lega' sama sekali tidak membuat lega, tetapi justru menjadi stres. Ketika keadaannya terasa menekan, para pengusaha memilih untuk tidak berbuat apa-apa.

Apalagi, masyarakat pun khawatir untuk berbelanja karena banyak peraturan yang terasa menakutkan. Misalnya, aturan perpajakan yang mengharuskan semua bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk melaporkan semua transaksi yang dilakukan setiap nasabah.

Memang peraturan itu ditarik kembali oleh pemerintah. Namun, masyarakat telanjur khawatir dan tidak percaya. Ketidakpercayaan itu akhirnya mengimbas pemerintah sendiri. Pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir berada pada kisaran 5%.

Kita berharap pemerintah mau belajar dari pengalaman. Tentu bukan pemerintah tidak perlu berkonsentrasi untuk memperoleh penerimaan pajak.

Namun, yang harus dilakukan ialah ekstensifikasi agar tidak berkutat pada itu-itu saja. Kalau pemerintah gagal memanfaatkan momentum ini untuk membangkitkan perekonomian nasional, berarti pemberian THR dan gaji ke-13 hanya menjadi sebuah kesia-siaan.