Survei Presiden

SURVEI Indo Barometer tentang presiden yang paling berhasil masih ramai dibincangkan. Ramai karena ini tahun politik dan politik pasti akan memaknai dan 'mengolah' hasil survei sesuai kepentingannya.

Hasil survei Indo Barometer yang dirilis akhir pekan silam itu menempatkan Soeharto sebagai presiden yang dinilai paling berhasil. Ia dipilih 32,9% responden mengalahkan Soekarno yang hanya dipilih 21,3% responden.

Posisi ketiga Joko Widodo dengan 17,8%, Susilo Bambang Yudhoyono 11,6%, BJ Habibie 3,5%, Abdurrahman Wahid 1,7%, dan Megawati Soekarno Putri 0,6% responden.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia pada 15-22 April 2018. Margin error penelitian ini sebesar 2,83%. Jika dibandingkan survei serupa pada 2011, bahkan Soeharto memperoleh angka 40,5% responden.

Kini justru turun 7,5%. Pengumpulan data survei dilaksanakan menggunakan teknik wawancara tatap muka responden melalui kuesioner. Namun, jangan lupa Soeharto butuh waktu berkuasa 32 tahun (1966-1998), Soekarno 21 tahun (1945-1966), dan Jokowi hanya 3,5 tahun.

Sementara itu, Yudhoyono memerintah selama 10 tahun, BJ Habibie hanya 1,3 tahun, Gus Dur 1,5 tahun, dan Megawati 3,5 tahun. Dengan melihat waktu menjabat, bisa dibilang Jokowi presiden era reformasi yang paling berhasil.

Jangan lupa juga, selain butuh waktu tiga dekade, kekuasaan waktu itu juga sangat sentralistik. Pemerintah pusat bisa melakukan apa saja. Parlemen waktu itu hanya tukang stempel pemerintah dengan '4D'-nya yang sangat terkenal: datang, duduk, diam, duit.

Pers yang kritis pasti digebuk, contohnya Tabloid Detik, Majalah Tempo, dan Majalah Editor. Tokoh-tokoh yang vokal dipersulit hidupnya. Pusat pegang kendali sepenuhnya. Belum ada otonomi daerah, yang antara bupati/wali kota dan gubernur bisa berbeda pilihan politiknya.

Waktu itu, yang kritis kepada pemerintah dicap menghalangi pembangunan. Antipembangunan berarti PKI. Siapa yang distigma komunis bakal 'kelar' hidupnya. Etnomuskolog Margaret Kartomi menganalogikan, dalam tataran pemerintahan Jawa, fungsi pemimpin serupa gong.

Alat-alat musik, sesekali boleh ada suara yang tidak harmonis, tetapi kalau gong sudah ditabuh, nada kembali selaras. Tak boleh ada yang sumbang. Meskipun hasil survei itu sebuah tamparan bagi para pemimpin di era reformasi, dari sisi waktu berkuasa, para pendukung Jokowi bolehlah berlega hati.

Bahwa 3,5 tahun Jokowi berkuasa bisa mendapat 17,8% suara mengalahkan Yudhoyono yang dua periode menjadi presiden. Wajar jika ada yang bilang, "Coba kalau Jokowi bisa dua periode (10 tahun), bisa jadi ia mengalahkan persepsi publik tentang pemimpin Orde Baru yang korup dan otoriter itu."

Tidaklah baik bagi bangsa ini pemimpin yang antidemokrasi, tak peduli HAM, nepotis, korup, tapi menjadi kerinduan publik. Di masa demokrasi ketika parlemen yang lantang berteriak dan media sosial yang amat galak: bisa menghajar siapa saja, pemerintahan Jokowi bisa membangun tanpa berhenti selama 3,5 tahun seperti tol, bandara, pelabuhan, waduk, pos-pos daerah perbatasan, sungguh sebuah upaya tak mudah.

Ada kritik Jokowi sibuk membangun fisik, tetapi melupakan membangun sumber daya manusia. Sibuk membangun fisik, tapi terus menumpuk utang. Pemerintah menjawab, hingga akhir April 2018 total utang Indonesia Rp4.180,61 triliun, tumbuh 13,99% jika dibanding April tahun lalu Rp3.667,41 triliun.

Namun, itu masih pada level aman dan terjaga rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni di bawah 30%. Bandingkan dengan beberapa negara seperti Vietnam 63,4%, Thailand 41,8%, Malaysia 52,7%, Brasil 81,2%, Nikaragua 35,1%, dan Irlandia 72,8% terhadap PDB.

Meski demikian, saya setuju mesti superhati-hati mengelola utang. Tentu bagi mereka yang mempunyai kerinduan kepada Orde Baru, semakin menguatkan langkah untuk bersekutu dengan opisisi yang berambisi mengganti presiden pada 2019.

Terlebih beberapa partai politik baru yang akan berlaga pada Pemilu 2019, juga berorama Soeharto atawa Orde Baru. Jika Pemilihan Presiden 2019 nanti memang memperhadapkan partai ulangan 2014, yakni Jokowi versus Prabowo, Jokowi harus mempertegas dirinya bahwa ia memang maju mewakili kaum reformis.

Enam agenda reformasi, yakni adili Soeharto dan kroninya, amendemen UUD 1945, hapuskan Dwifungsi ABRI, pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), otonomi daerah seluas-luasnya, dan tegakkan supremasi hukum, umumnya sudah dilakukan.

Hanya kualitas dan implementasinya perlu terus ditingkatkan. Beberapa janji kampanye Jokowi juga harus dilihat kembali. Revolusi mental kini seperti melindap. Kementerian yang diberi tugas untuk menjadi lokomotif gerakan ini harus dievaluasi secara total.

Jika tak mampu, perlu dicari sosok yang mampu. Dalam memilih pejabat yang masih dalam kewenangannya, Jokowi harus membuktikan mereka sosok yang bersih dan berorientasi memajukan negeri. Termasuk dalam memilih calon wakil presiden nanti, Jokowi harus memilih negarawan kelas satu.

Jangan model politisi yang hanya semata berburu jabatan tanpa mengukur kemampuan diri. Kita butuh pemimpin era reformasi yang bisa mematahkan persepsi bahwa Soeharto sebagai presiden paling berhasil. Karena faktanya ia didesak mundur karena banyak catatan yang harus dikoreksi.

Salah satu keberhasilan presiden era reformasi ialah mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi yang kian dalam itu.*