Setelah 21 Tahun

DUA hari lalu kita memperingati 20 tahun reformasi. Pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan meletakkan jabatannya sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Gejolak ekonomi yang diikuti gejolak sosial membuat Presiden Soeharto tidak kuasa menahan tekanan rakyat yang memintanya untuk mundur setelah 32 tahun berkuasa.

Terutama kondisi ekonomi membuat Presiden Soeharto merasa tidak mungkin untuk bisa bertahan. Nilai tukar rupiah bergejolak hingga sempat mencapai 17 ribu per dolar AS. Penarikan secara besar-besaran uang dari perbankan membuat suasana terasa chaotic. Suku bunga perbankan pun melonjak sampai 80%.

Presiden Soeharto sempat berupaya untuk meredam gejolak nilai tukar dengan mematok nilai tukarnya. Namun, tekanan dari Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang sedang mengekspor demokratisasi membuat rencana itu tidak bisa berjalan. AS mengancam tindakan yang lebih keras apabila Presiden Soeharto menjalankan kebijakan tersebut.

Itulah yang kemudian membedakan Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi krisis keuangan yang melanda Asia Timur dan Asia Tenggara. Perdana Menteri Mahathir Mohammad mendapat 'perlindungan' dari Inggris untuk bisa menutup perekonomian Malaysia sehingga ringgit tidak lagi diperdagangkan di pasar uang. Kebijakan itulah yang membuat ringgit selamat dari spekulasi, sementara rupiah 'dipermainkan' para spekulan dunia seperti George Soros.

Dengan nilai tukar rupiah yang terpuruk begitu dalam, para pengusaha besar pun tiba-tiba mengalami kesulitan likuiditas. Mereka tidak sempat lagi menegosiasikan utang dengan para kreditor karena pemerintah mengambil alih utang tersebut. Pemerintah kemudian meminta para pengusaha menyerahkan semua aset untuk menutup kewajiban utang yang ditalangi pemerintah.

Ibarat istana pasir yang dibangun dengan susah payah, konglomerasi Indonesia pun begitu mudah untuk bertumbangan. Indonesia yang sempat dijuluki sebagai macan baru Asia tiba-tiba menjadi paria. Kejadian yang berlangsung begitu cepat membuat kita tidak bisa berpikir lagi apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Semua tidak ada yang peduli karena ada satu tujuan besar yang dicapai, yakni lengsernya Presiden Soeharto. Harapannya perubahan sistem politik dari autokrasi menjadi demokrasi akan membawa Indonesia menjadi negara maju seperti negara-negara Barat yang menerapkan kebebasan.

Sekarang tentunya kita pantas bertanya, apakah perubahan besar sistem politik membuat Indonesia menjadi lebih baik? Kalau dilihat dari sisi kebebasan, kita merasakan bahwa sekarang lebih baik. Kita bisa bebas melakukan apa saja, termasuk mengolok-olok pemegang kekuasaan.

Hanya, ketika kebebasan dipakai untuk sekadar kebebasan dan lupa tujuan berbangsa dan bernegara, kita sebenarnya tidak sedang membangun Indonesia yang lebih baik. Kesejahteraan umum yang seharusnya menjadi tujuan utama kita tertinggal di belakang. Survei Indo Barometer menemukan hal yang dirasakan tidak lebih baik dari Orde Baru ialah bidang ekonomi.

Di saat kita memperingati 20 tahun reformasi, kita melihat bagaimana rupiah semakin terpuruk. Bahkan sempat nilai tukar rupiah menyentuh 14.200 per dolar AS. Memang faktor luar, khususnya perbaikan ekonomi AS, membuat hampir semua mata uang dunia melemah. Namun, faktor dalam negeri tidak kalah berperannya terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.

Kalau kita melihat data ekonomi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan, semua menunjukkan keadaan yang tidak terlalu menggembirakan. Mulai neraca perdagangan baik barang, migas, maupun jasa, semuanya negatif. Demikian pula dengan neraca transaksi berjalan, neraca pendapatan primer, dan neraca pembayaran.

Belajar dari pengalaman masa akhir Orde Baru, seharusnya kita lebih menjaga perekonomian kita. Terutama tekanan terhadap rupiah harus dijaga bersama-sama. Bagaimana caranya? Pertama dengan pengendalian devisa bebas. Negeri seperti AS tidak memperbolehkan adanya keluar-masuk uang dalam bentuk kontan dalam jumlah besar. Semua pergerakan uang harus jelas transaksi yang dilakukannya.

Hal lain yang bisa kita lakukan ialah penempatan hasil devisa ekspor di dalam negeri. Kita tidak pernah meminta pengusaha untuk ikut menjaga nilai tukar rupiah. Kita memperbolehkan semua orang untuk bebas menempatkan hasil usaha mereka di mana saja. Padahal, negara lain mewajibkan hasil devisa ekspor disimpan di perbankan dalam negeri.

Alasan yang selama ini dipakai ialah sistem perbankan kita tidak menunjang pembayaran luar negeri yang harus dilakukan perusahaan. Perbaikan sistem pembayaran perbankan itulah yang harus kita lakukan sehingga tidak ada alasan hasil devisa ekspor disimpan di perbankan luar negeri.

Kalau kita ingin memperbaiki Orde Baru, bukan sekadar bisa menyalahkan. Seharusnya kita mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki kelemahan yang dulu ada. Salah satu kelemahan yang membuat kita menjadi ajang spekulasi ialah penerapan sistem devisa bebas. Kita bukan mengusulkan agar kita menutup diri, tetapi saatnya kita menerapkan sistem devisa bebas terkontrol.