BI Rate

GUBERNUR Bank Indonesia Agus Martowardojo mengakhiri masa tugasnya dari jabatan orang nomor satu di bank sentral. Sehari menjelang masa jabatannya berakhir, Agus memimpin rapat Dewan Gubernur untuk merespons gejolak yang tengah terjadi di pasar uang. Rapat Dewan Gubernur memutuskan menaikkan BI rate 25 basis poin menjadi 4,5%.

Tekanan terhadap rupiah karena ekspektasi terhadap perbaikan perekonomian Amerika Serikat dan rencana Federal Reserve untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan membuat BI harus melakukan penyesuaian. Tidak mungkin BI terus-menerus hanya melakukan operasi pasar karena yang harus dihadapi lebih pada persoalan persepsi.

Penaikan BI rate bukan tidak punya risiko. Yang paling terkena dampak dengan kenaikan tingkat suku bunga ialah pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sudah menargetkan untuk bisa mendorong pertumbuhan pada 2018 ini sebesar 5,4%.

Kita tahu pertumbuhan pada kuartal I tidak terlalu menggembirakan. Pertumbuhan tiga bulan pertama 2018 tercatat 5,06%. Artinya untuk mencapai tingkat pertumbuhan 5,4% tahun ini, pada tiga kuartal terakhir kita harus mampu tumbuh minimal 5,5%.

Penaikan suku bunga acuan biasanya segera direspons perbankan dengan menaikkan tingkat suku bunga kredit. Hal ini akan berpengaruh terhadap minta investasi. Namun, dengan profitabilitas perbankan yang tinggi serta likuiditas yang melimpah, diharapkan perbankan tidak otomatis menaikkan suku bunga kredit.

Kalau itu bisa dilakukan, kita berharap kebijakan penaikan BI rate bisa menstabilkan fluktuasi rupiah sekaligus mempertahankan optimisme mendorong pertumbuhan. Persoalan ekonomi tidaklah mungkin diselesaikan dengan satu obat. Kebijakan moneter yang dilakukan BI lebih ditujukan untuk menenangkan pasar agar tidak melakukan spekulasi berlebihan.

Namun, pengalaman Argentina menunjukkan gejolak mata uang mereka tetap tidak terkendali meski bank sentral menaikkan suku bunga acuan sampai 40%. Di sinilah kita berharap ada bauran kebijakan untuk mengimbangi kebijakan moneter yang dilakukan BI. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah harus bisa menggerakkan kegiatan ekonomi, terutama peran serta swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi harus dioptimalkan.

Berulang kali kita sampaikan, perekonomian negara ini akan berjalan optimal apabila ada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga pilar harus saling percaya dan saling menopang. Tidak mungkin kita bisa bekerja apabila semua saling curiga. Sikap saling curiga itu begitu kuat.

Pemerintah selalu melihat dunia usaha hanya mencari untung bagi diri sendiri. Akibatnya, pemerintah sering ragu memberikan kebijakan yang ‘meringankan’ pengusaha karena dianggap hanya menguntungkan mereka. Itu bisa dilihat dari sinyal pemerintah yang sering tidak jelas.

Di satu sisi ingin mendorong privatisasi, tetapi di sisi lain justru kuat keinginan melakukan nasionalisasi melalui badan usaha milik negara. Tidak usah heran apabila dunia usaha pun melihat pemerintah hanya mencari selamat sendiri. Sekarang pemerintah hanya berupaya mengejar-ngejar pajak demi menyelamatkan anggaran negara tanpa peduli kelangsungan dari kegiatan usaha.

Inilah yang kemudian membuat pengusaha melakukan ‘akal-akalan’ demi menyelamatkan bisnis mereka. Di sisi lain masyarakat cenderung melihat pemerintah selalu salah dan tidak mendukung kegiatan usaha di dalam negeri. Tidak seperti bangsa Jepang atau Korea yang begitu cinta kepada produk dalam negeri, kita cenderung bangga dengan produk impor.

Kurangnya dukungan masyarakat membuat kegiatan ekonomi tidak berkembang optimal dan akhirnya mengimbas kepada masyarakat sendiri untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Dalam situasi seperti sekarang sangat dibutuhkan soliditas kita sebagai bangsa. Kita harus melaksanakan Indonesia incorporated dengan sesungguhnya.

Hanya dengan kebersamaan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat gejolak perekonomian global akan bisa diminimalkan. Rupiah yang melemah melewati 14 ribu per dolar AS sebenarnya menjadi kesempatan bagi kita untuk memproduksi kebutuhan sendiri.

Bahkan bagi banyak negara, seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok, pelemahan nilai tukar menjadi berkah untuk meningkatkan ekspor karena harga produk mereka menjadi lebih kompetitif. Kita sebenarnya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa menghasilkan produk dan kemudian diekspor.

Sayang kita tidak pernah melakukan revolusi industri yang menghasilkan produk untuk kepentingan ekspor. Kita cenderung menjadi negara importir daripada menjadi negara eksportir. Kalaupun ada ekspor yang kita lakukan, itu lebih bertumpu pada komoditas. Tentu tidak ada kata terlambat.

Sepanjang ada kemauan pasti akan ada jalan. Apalagi, pemerintah sudah mencanangkan implementasi Industri 4.0. Sekarang yang dibutuhkan ialah peta jalan untuk melaksanakan rencana itu dan konsistensi dalam bekerja dengan melibatkan seluruh komponen bangsa ini.