Ujian Kebersamaan di Mako Brimob

UNTUK menguji kebersamaan dan nurani kita masih hidup atau tidak, lihatlah ketika musibah datang. Adakah rasa duka atau setidaknya rasa simpati ditunjukkan? Kebersamaan akan memunculkan solidaritas, itu postulatnya.

Kerusuhan berdarah di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Kelapa Dua, Depok, yang menewaskan enam orang (lima polisi dan satu narapidana teroris), dan melukai beberapa anggota Polri, ialah salah satu ujian kebersamaan kita sebagai bangsa. Lima polisi gugur kabarnya  dengan tubuh penuh luka karena penyiksaan. Perbuatan teroris itu, kata pejabat Polri, keji dan tak beradab.

Adakah teroris beradab? Tepat jika terorisme menjadi musuh kemanusiaan. Musuh orang-orang yang punya adab. Karena itu, menjadi aneh bangsa ini, ketika mendengar warta duka itu, justru yang pertama-tama diucapkan bukan empati terhadap para korban, melainkan tampak berempati para para teroris. Tak sedikit pula yang memanfaatkan tragedi itu sebagai momentum untuk menyerang pemerintah karena Ahok ada di Rutan Mako Brimob.

Kini, peristiwa apa saja, juga kematian dan kepedihan, akan memunculkan sekurangnya dua kontras pendapat: propemerintah dan kontrapemerintah. Mencemaskan. Empati pun ditentukan kepentingan, bukan rasa kebersamaan sebagai saudara sesama bangsa. Lihat saja dalam tragedi dua anak yang meninggal di Monas karena antre sembako. Amat terlihat simpati bertendensi itu.

Kembali pada peristiwa berdarah itu di Mako Brimob, itu pasti mengejutkan semua pihak. Terutama Polri, Densus 88 yang prestasinya diakui dunia dalam memberantas terorisme, kini justru dibunuh di markas sendiri. Para napi teroris yang berjumlah 155 orang itu menguasai tiga dari enam blok rumah tahanan yang ada di Mako Brimob selama 36 jam. Dari Selasa (8/5) malam hingga Kamis (10/5) pagi, kemarin.

Setelah membunuh lima anggota Polri, mereka menyandera empat anggota lainnya. Kian mencemaskan tentu saja. Mereka memegang senjata yang direbut dari anggota. Mereka punya pengetahuan dan pengalaman. Kita tahu kemudian, mereka tak semua bersetuju dengan kekerasan.

Berkali-kali pejabat Polri menjelaskan tragedi berdarah itu bermula dari kiriman makanan dari anggota napi. Para napi menanyakan makanan dengan jawaban petugas yang tak memuaskan lalu keributan itu pecah. Kita tahu dalam banyak pengalaman, apa saja memang bisa menjadi sebab, termasuk pandang-pandangan, terlebih makanan.

Namun, tetap ada banyak pertanyaan kenapa itu terjadi. Kenapa senjata bisa dikuasai para napi teroris? Bagaimana sistem keamanan di dalam mako sendiri? Bagaimanakah standard operating procedure di dalam? Adakah sesuatu yang tak lazim terjadi di dalam mako?

Juga ada silang pendapat tentang istilah. Ada petinggi Polri yang mengatakan timnya masih melakukan negosiasi dengan teroris. Namun, kemudian, petinggi Polri lain menegaskan tak ada negosiasi. Negosiasi menunjukkan sikap lunak, sementara menghadapi terorisme mesti tegas. Bukankah upaya pembebasan sandera dengan persuasif, bukan ofensif, di dalamnya ada negosiasi?

Kita paham kekagetan itu. Pemerintah lewat Menko Polhukam Wiranto kemudian menjelaskan seraya meminta maaf kepada masyarakat karena lama tak ada penjelasan komprehensif. Alasannya karena pemerintah tengah menyiapkan upaya pembebasan sandera dengan cermat. Apa lagi ada anak-anak dan perempuan. Karena itu, perlu standar pembebasan yang tak melanggar HAM.

Publik pun bertanya di mana Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang ahli terorisme itu? Ternyata ia tengah bertugas di luar negeri dan terus memberi instruksi kepada korpsnya untuk menangani penyanderaan itu. Tito baru pulang Kamis sore. Namun, kita bersyukur 145 napi teroris menyerahkan diri dan kini langsung dipindahkan ke penjara Nusakambangan. Tak ada aksi balasan dari para anggota Polri.

Kita baru tahu bahwa Mako Brimob bukanlah lokus untuk tahanan teroris. Ia tempat tahanan bagi para anggota Polri/penegak hukum yang terlibat tindak pidana. Jadi, itu tidak dibangun dengan sistem pengamanan bagi narapidana yang masuk kategori risiko tinggi. Tahanan teroris itu titipan dari Rutan Salemba di bawah Kementerian Hukum dan HAM.  

Terungkap pula Rutan Mako Brimob hanya menampung 60-an tahanan. Faktanya dua kali lebih. Itu problem klasik. Sejak 10 tahun lalu, semua rutan dan lembaga pemasyarakatan di negeri ini kelebihan kapasitas; hingga kini belum ada solusi memadai. Namun, soal penjara penuh selalu muncul setiap ada persoalan. Jangan sampai korban jiwa jatuh lagi lebih banyak lagi karena kelebihan beban.

Kita setuju evaluasi menyeluruh harus dilakukan pihak Polri setelah tragedi Mako Brimob. Terlebih kabarnya Polri menjadi sasaran utama tindak terorisme. Termasuk revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme agar ada acauan hukum yang lebih jelas untuk ancaman terorisme.

Namun, kritik pada Polri dan pemerintah mestinya jangan sampai kita kehilangan empati pada soal kemanusiaan. Bangsa ini harus punya kedewasaan memilah, mana yang harus bersama dan mana yang harus berbeda. Tanpa kepekaan akan kemanusiaan dan sikap objektif pada kebenaran faktual, kita tengah mengalami problem besar sebagai bangsa. Telah terpatri pada pikirannya: hanya ada kami dan mereka. Bukan kita: Indonesia.