Simalakama

PEMERINTAH menugasi PT Pertamina untuk menjaga pasokan bahan bakar minyak jenis premium bagi masyarakat, termasuk untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Penugasan ini dilakukan karena mulai ada keluhan pembatasan jumlah pasokan sehingga terjadi antrean di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum.

Pertamina sebagai badan usaha milik negara memang memiliki tanggung jawab menjalankan beleid pemerintah dalam urusan minyak dan gas. Berapa pun jumlah pasokan yang diinginkan pemerintah, Pertamina harus memenuhinya. Demikian pula dengan harganya, pemerintah yang menetapkan.

Oleh karena itu, sejak zaman Orde Baru, Direktur Utama Pertamina de facto sebenarnya ialah Presiden RI. Dirut Pertamina hanyalah seorang direktur pelaksana. Demi stabilitas politik, Presiden mengendalikan urusan BBM dalam negeri.

Itu memang sebuah pilihan. Hal yang sama dilakukan Malaysia. Hanya Petronas lebih cerdas dalam menjalankan misinya. Mereka tidak hanya berkonsentrasi di urusan hilir. Pertronas memperkuat industri hulu agar bisa menutup kewajiban menyediakan kebutuhan BBM untuk masyarakat.

Dibutuhkan perubahan model bisnis di tubuh Pertamina kalau tidak ingin semua tenaga dan pikiran habis hanya mengurusi pasokan BBM dalam negeri. Pertamina harus didorong menjadi pemain global yang berani mencari sumber minyak di luar negeri. Kita tidak boleh lagi berpikiran negeri ini kaya minyak karena kenyataannya kita ini sudah menjadi net importer minyak.

Perubahan model bisnis menuntut adanya perubahan dalam penilaian terhadap keuangan negara. Tidak bisa aksi korporasi otomatis dikategorikan sebagai merugikan keuangan negara. Apalagi investasi di bidang energi dikategorikan sebagai high risk, high return. Risiko kegagalan dalam pencarian minyak itu sekitar 80%.

Sepanjang rencana bisnis selalu dibayang-bayangi tuduhan merugikan keuangan negara, Pertamina tidak pernah berani berinvestasi. Untuk melanjutkan pengelolaan Blok Mahakam saja Pertamina terpaksa menggandeng operator lama, yakni Total, karena kalau pengembangan ladang sumur gagal, mereka dengan mudah dituduh melakukan korupsi. Kalau Pertamina tidak berani berinvestasi, ketersediaan BBM akan selalu menjadi persoalan.

Apalagi dalam situasi seperti sekarang, di saat harga minyak dunia cenderung terus naik. Padahal setiap hari kita harus mengimpor BBM minimal 800 ribu barel atau sekitar 130 juta liter. Dengan selisih antara harga minyak dunia dan patokan harga minyak menurut anggaran pendapatan dan belanja negara sampai US$20 per barel, bisa dihitung berapa beban biaya yang harus ditanggung Pertamina setiap hari.

Memang aneh kebijakan energi yang kita terapkan. Meski jelas-jelas merupakan net importer, perilaku kita masih seperti negara pengekspor minyak seperti di zaman dulu. Kita mengekspor gas yang harganya sekitar US$10 dan mengimpor minyak yang harganya hampir US$70. Sepertinya tidak ada keinginan untuk mengubah penggunaan BBM dari minyak ke gas.
        
Ada yang mengatakan, kekuatan mafia minyak membuat kita tidak mudah untuk mengubah kebijakan. Padahal kalau kita mau memanfaatkan produksi gas yang dihasilkan, bukan hanya kita akan mengurangi beban devisa negara, tetapi juga lingkungan menjadi lebih bersih karena rantai karbon gas yang lebih pendek daripada minyak.

Kalau kita masih berkukuh menjadikan minyak sebagai BBM, seharusnya kita berani memanfaatkan gas untuk menjadi produk yang bernilai tambah lebih tinggi. Pertamina didorong untuk membangun industri petrokimia agar gas diolah menjadi biji plastik yang permintaannya tinggi dan harganya mahal. Keuntungan dari industri petrokimia itulah yang dipakai untuk menutup beban biaya penyediaan BBM bagi masyarakat.

Sekarang yang dibutuhkan tinggal kemauan politik. Seperti apa strategi energi yang akan kita jalankan ke depan. Sepanjang kita tidak berani untuk berubah, persoalan yang dihadapi akan selalu seperti ini. Pertamina diminta mendukung kebijakan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan BBM sesuai permintaan masyarakat, tetapi di sisi lain mereka kewalahan untuk menjaga arus kas perusahaan.

Kita tentu tidak menginginkan Pertamina terus menjadi perusahaan guram. Energi mereka hanya habis mengurusi ketersediaan BBM dalam negeri. Seakan-akan hanya itu ukuran keberhasilan Pertamina, padahal begitu banyak peluang yang dimiliki untuk menjadi perusahaan berkelas dunia.

Sungguh ironis Pertamina yang dulu menjadi tempat belajar dari Petronas, kini tertinggal jauh oleh perusahaan energi milik Malaysia itu. Petronas bukan hanya menjadi 'tukang minyak', melainkan juga menjadi raksasa di industri energi dan petrokimia.

Kita tidak percaya bahwa Pertamina tidak memiliki orang yang mampu menjadikan mereka menjadi besar. Kita hanya tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi pemain dunia karena cara pandang kita masih melihat Pertamina sebatas 'tukang minyak'.