Industri 4.0

PRESIDEN Joko Widodo, Rabu (4/4), meluncurkan gerakan untuk membawa Indonesia masuk era industri 4.0.

Era yang menggabungkan pembangunan industri dengan pemanfaatan jaringan internet merupakan kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri.

Tidak ada negara di dunia yang maju tanpa ditopang industri yang kuat.

Untuk itulah kita harus mendorong pembangunan industri.

Kita sudah menetapkan sampai 2030 nanti kontribusi industri terhadap produk domestik bruto harus bisa kembali di atas 30% dari sekarang yang hanya sekitar 20%.

Kontribusi produk industri kepada ekspor juga akan didorong menjadi di atas 10% dari sekitar 2% sekarang ini.

Presiden mengeluhkan nilai ekspor kita yang kalah jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam karena ekspor kita yang terbesar masih berasal dari komoditas.

Sementara itu, negara-negara lain sudah beralih ke produk yang nilai tambahnya tinggi, seperti otomotif, elektronik, dan produk petrokimia.

Kementerian Perindustrian sudah membuat peta jalan mengenai bidang industri yang akan dijadikan motor ke depan.

Lima industri yang akan dijadikan unggulan ialah petrokimia, otomotif, elektronik, makanan dan minuman, serta tekstil dan produk tekstil.

Pengalaman banyak negara, transformasi itu hanya bisa terjadi apabila ada kesadaran bersama dari seluruh bangsa tentang tujuan besar yang hendak kita capai.

Ketika di zaman Orde Baru kita hendak beralih dari ekspor yang hanya bertumpu pada minyak dan gas menjadi ekspor nonmigas, hampir setiap hari kita gaungkan keinginan itu.

Hasilnya, di awal 1990-an kita mampu membangun industri dan bahkan sempat kita dijuluki sebagai negara industri baru.

Hal kedua, transformasi menjadi negara industri membutuhkan konsistensi karena diperlukan waktu panjang untuk mencapainya.

Tiongkok bisa berubah menjadi kekuatan industri dunia karena konsisten membangun lebih dari 20 tahun.

Untuk itulah pembangunan industri Indonesia pun harus konsisten dilakukan setidaknya sampai 2030.

Pertanyaannya, apakah kita mampu menjalankan kebijakan pembangunan industri secara konsisten? Inilah tantangan paling berat yang harus kita hadapi.

Harmonisasi aturan dan kebijakan merupakan salah satu prasyarat bagi terciptanya industri 4.0.

Jujur sekarang ini kita melihat kementerian pun masih jalan sendiri-sendiri.

Banyak contoh yang bisa kita tunjukkan. Pembangunan industri tidak mungkin akan terjadi tanpa ketersediaan energi.

Urusan pasokan gas untuk industri, misalnya, masih belum bisa kita selesaikan.

Gas yang kita miliki masih banyak diekspor karena dianggap sebagai penerimaan negara sehingga industri dalam negeri tidak kebagian.

Paling ironis industri petrokimia seperti Chandra Asri harus mengimpor bahan baku yang mereka butuhkan.

Kadang untuk mengimpor pun sering kali juga dipersulit.

Industri kaca sempat kalang kabut ketika izin impor garam tidak kunjung disetujui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sampai-sampai Presiden harus turun tangan untuk menyelesaikannya.

Kebijakan parsial akhirnya mengganggu pembangunan industri.

Sekarang, misalnya, untuk memecahkan kemacetan di jalan tol akan diterapkan aturan ganjil-genap termasuk untuk truk.

Dengan aturan seperti itu, keinginan untuk menurunkan biaya logistik pasti akan sulit tercapai karena efisiensi truk untuk mengangkut hasil produksi otomatis turun menjadi 50%.

Penurunan itu pasti akan dibebankan kepada harga produk dan akibatnya daya saing pasti akan menurun.

Kalau kita ingin membangun industri yang tangguh, beban itu tidak bisa dipikulkan hanya kepada Kementerian Perindustrian.

Paradigma untuk menjadikan Indonesia menjadi negara industri harus ada pada benak semua kementerian dan juga seluruh warga bangsa ini.

Peran dari masyarakat yang diperlukan antara lain bagaimana kita menjadi lebih melek internet dan memiliki keterampilan di bidang teknik.

Kita harus sungguh-sungguh mengurangi mahasiswa yang mendalami ilmu sosial dan mendorong untuk mempelajari bidang teknik.

Tidak mungkin kita akan menjadi negara industri jika hanya 19% mahasiswa yang mau menekuni bidang teknik.

Intervensi pada bidang pendidikan wajib dilakukan oleh negara.

Bahkan seperti di Malaysia, orang tidak bisa sekolah hanya mengikuti keinginan sendiri walaupun mereka membiayainya sendiri.

Bidang ilmu yang akan ditekuni harus disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dan ilmu pengetahuan yang diperlukan negara dalam melakukan pembangunan.

Memang menjadi pertanyaan, di era demokrasi di saat semua orang merasa memiliki kebebasan, apakah mungkin kita membuat arah pembangunan yang terkoordinasi dan berjangka panjang? Inilah tantangan yang harus dijawab para elite bangsa.

Bahwa ada kepentingan besar bangsa yang harus bisa disepakati bersama karena kita hidup di era persaingan ketat.

Tidak pernah kita bosan untuk mengatakan demokrasi bukanlah tujuan.

Demokrasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan bersama, yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Pencanangan gerakan membangun industri 4.0 sendiri barulah langkah awal yang harus diikuti tindakan yang secara konsisten dan terus-menerus kita laksanakan.