Pendidikan

PRESIDEN Joko Widodo meminta anggota kabinet untuk memperhatikan persoalan pendidikan. Setelah bergegas membangun infrastruktur, Presiden mengingatkan kita untuk segera memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Hasil pembangunan tidak akan banyak memberikan manfaat apabila tidak bisa dipergunakan masyarakat yang cerdas.

Tepat sekali apabila kita mulai secara khusus memperhatikan persoalan pendidikan. Kalau kita mau menjadi negara besar dan maju, yang paling menentukan ialah kesiapan manusia  Indonesia. Kita tidak pernah akan bisa naik kelas dengan kualitas manusia seperti yang ada sekarang.

Kita lihat saja tol yang kita bangun sekarang ini. Tol yang ada tidak membuat perjalanan semakin lancar karena kita tidak menggunakan jalan bebas hambatan itu secara benar. Bahkan, kecelakaan lalu lintas semakin mengerikan karena kita cenderung berkendara tanpa batas kecepatan dan sering menggunakan bahu jalan untuk memacu kecepatan.

Pendidikan yang baik akan membuat kita menjadi bangsa yang bertanggung jawab sebab orang yang berpendidikan akan selalu berpikir panjang. Mereka akan selalu mempertimbangkan untung dan rugi ketika hendak melakukan sesuatu.

Bukan hanya di tol, melainkan juga dalam berbagai aspek lain kehidupan. Dalam pengelolaan sumber daya alam, misalnya, bangsa yang berpendidikan akan memanfaatkannya secara berhati-hati, apalagi untuk sumber daya alam yang tidak bisa tergantikan.

Mereka tidak pernah akan menghambur-hamburkannya karena nilainya yang tidak terkira. Kita lihat saja negara-negara Skandinavia. Pendidikan mereka dikenal sebagai yang terbaik di dunia. Mereka menjaga alam dengan begitu baik.

Bagi mereka yang diutamakan ialah kemanfaatan dan nilai tambah yang tinggi. Tidak usah heran negeri, seperti Swedia, yang punya hutan begitu terbatas, mampu mengembangkan perusahaan furnitur sekelas IKEA yang menembus 46 negara dengan perputaran omzet mencapai 33,4 miliar euro atau sekitar Rp510 triliun per tahun.

Padahal, kita memiliki wilayah dan luasan hutan yang jauh lebih besar daripada Swedia. Namun, pada masa kejayaan industri kehutanan, total nilai ekspor yang bisa kita dapatkan hanya sekitar US$20 miliar atau sekitar Rp270 triliun.

Kita kalah cerdik jika dibandingkan dengan bangsa Swedia untuk memberikan nilai tambah dari sumber daya alam yang kita miliki. Inilah yang dalam psikologi disebut dengan mental block, yakni ketidakmampuan untuk bisa keluar dari kungkungan pemikiran.

Akibatnya, kita cenderung tidak berani untuk berpikir out of the box dan hasilnya   justru menjadi negatif karena tidak berani untuk bertindak. Salah satu yang membuat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme marak di Indonesia juga disebabkan kita dihinggapi mental block, seakan-akan hidup bahagia itu hidup yang bergelimang harta dan hanya dengan cara korupsilah, harta yang banyak itu bisa didapatkan, bukan dengan kerja keras.

Sekarang ini kita mendapatkan momentum yang bagus, bahwa ada persepsi kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia pada 2050. Hanya, hal itu tidak terjadi dengan sendirinya dan menuntut banyak prasyarat. Salah satunya kita harus memiliki jumlah manusia berkualitas yang mencukupi.

Tidaklah mungkin kita akan mencapai posisi itu apabila 75% dari masyarakat ini punya tingkat pendidikan maksimum hanya tingkat sekolah pertama. Kita harus meningkatkan rata-rata pendidikan masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan yang memadai, ada keterampilan yang dipunyai, mempunyai disiplin tinggi, etos kerja yang kuat, dan produktivitas yang tinggi.

Kita harus sadar, apabila ingin menjadi bangsa yang berjaya pada 2050, kita harus menjamin anak-anak Indonesia yang sekarang berusia 15 tahun memiliki pendidikan dasar yang baik dan mencukupi. Sebabnya, anak-anak yang berusia 40 tahun nantilah yang akan menjadi motor kemajuan Indonesia.

Kerja keras harus kita lakukan sekarang karena hasil survei Organisasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (OECD) menunjukkan adanya kelemahan besar pada anak-anak Indonesia berusia 15 tahun ke bawah. Sekitar 42% anak Indonesia pada kelompok usia itu lemah dalam matematika, sains, dan membaca. Hasil survei itu sekaligus mengonfi rmasikan, persoalan kita bukan terletak pada masalah anggaran.

Konstitusi sudah menetapkan 20% dari APBN dialokasikan untuk pendidikan. Namun, hampir 20 tahun kebijakan itu diterapkan, kualitas manusia Indonesia bukan membaik, melainkan justru memburuk. Karena itu, pesan perbaikan pendidikan yang disampaikan Presiden harus lebih dititikberatkan pada perbaikan metode pendidikan.

Kredit pendidikan yang diminta disiapkan bukan jaminan untuk membuat kualitas manusia Indonesia akan lebih baik. Saatnya para ahli pendidikan duduk bersama untuk merumuskan metode pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan Indonesia ke depan.