Tokoh sebagai Kendaraan

JUDUL itu seperti merendahkan ketokohan yang cuma dijadikan alat. Padahal, sang tokoh dijadikan kendaraan justru karena yang bersangkutan punya nilai untuk mengangkat sang institusi.

Dalam perspektif itulah, di luar pencalonan Jokowi sebagai presiden ronde kedua, pengorbitan sejumlah nama menjelang Pemilu 2019, khususnya pilpres, perlu dilihat sebagai strategi pemasaran politik demi mengatrol, setidaknya mempertahankan perolehan suara partai tokoh masing-masing.

Baiklah dimulai dengan melihat Muhaimin Iskandar yang telah memamerkan dirinya di ruang publik sebagai calon wakil presiden untuk calon presiden yang belum jelas entah siapa. Ini mirip slogan sebuah merek teh botol, apa pun makanannya, dialah minumannya. Entah siapa pun capresnya, Muhaimin Iskandar cawapresnya.

Ketokohan Muhaimin Iskandar dalam konteks ketokohan nasional ialah tokoh rata-rata, bukan tokoh istimewa sehingga dia bukan faktor yang dapat mengatrol secara signifikan elektabilitas capres yang diwakili. Bahkan, bisa menjadi faktor negatif. Lalu untuk apa dia memamerkan diri?

Jawabnya, sebagai Ketua Umum PKB, menjadikan dirinya cawapres diharapkan dapat menimbulkan efek wah terhadap elektabilitas partainya.

Dalam urusan ini perlulah diingat efek wah Rhoma Irama yang digadang-gadang PKB menjadi capres melalui konvensi yang tidak pernah diselenggarakan. Rhoma jengkel diperdaya dengan pepesan kosong. Padahal, dirinya telah menjadi amplifier bagi suara PKB. Spekulatif efek wah tokoh dangdut itu ditengarai merupakan salah satu faktor yang mengatrol suara PKB dari 4,94% pada Pemilu 2009 menjadi 9,04% pada Pemilu 2014.

Sekarang iming-iming konvensi capres tidak laku lagi. Siapa mau dijadikan Rhoma Irama kedua? Maka Muhaimin Iskandar menjadikan dirinya eskalator dengan cara mengusung dirinya sendiri menjadi cawapres.

Partai Demokrat pun mengiming-iming konvensi, membuat Dahlan Iskan, Gita Wiryawan, Anies Baswedan sibuk memasarkan dirinya di ruang publik. Seperti PKB, Partai Demokrat pun tidak pernah menyelenggarakan konvensi. Di tengah badai persepsi miring kasus korupsi Anas Urbaningrum dan Nazarudin, perolehan suara Partai Demokrat merosot dari 20,85%, tetapi tetap dua digit (10,19%) antara lain karena peserta konvensi rajin berkampanye.

Karena itu dapat dipahami adanya pandangan serius dari elite Partai Demokrat untuk mencalonkan kadernya sebagai capres atau cawapres sebagai strategi untuk mengatrol perolehan suara pada Pemilu 2019, sedikitnya mempertahankan perolehan 2014. Jika dibanding kader lainnya, tentu Agus Harimurti Yudhoyono yang paling hebat daya tariknya. Dia kendaraan yang paling kinclong untuk dijadikan eskalator partai.

Hemat saya, AHY sendiri dipertaruhkan masa depannya sejalan dengan pertaruhan SBY terhadap masa depan partainya. Partai Demokrat ialah anak kandung ideologi SBY yang memerlukan AHY, anak pertama, anak biologis untuk membawanya ke masa depan.

Sebaliknya, bagi AHY, Partai Demokrat harus menjadi kendaraan yang punya posisi tawar yang kuat untuk dapat dipakai mengusung cawapres, apalagi capres. Berapakah posisi tawar yang kuat itu menurut undang-undang yang mensyaratkan 25% suara hasil pemilu untuk partai atau gabungan partai mengajukan capres?

Jawaban yang moderat ialah sedikitnya punya separuh dari persyaratan itu. Paling hebat 20%, yaitu hasil yang pernah dicapai Partai Demokrat kala berkuasa (2009). Itulah kira-kira prestasi di masa depan yang dititipkan SBY kepada AHY.

SBY, 68, tahu benar makna manuver dan momentum dalam politik. Ia kiranya juga berhitung benar tersedia dua kali pemilu lagi momentum baginya untuk menjadikan AHY presiden atau wakil presiden. Pada Pemilu 2024, usianya menjelang 75. Momentum ketiga (Pemilu 2029), kiranya sudah terlalu sepuh (menjelang 80) untuk bermanuver.

Begitulah di luar Jokowi, siapa pun yang diajukan menjadi capres, bahkan cawapres, lebih merupakan upaya demi membela partai. Sang tokoh merupakan kendaraan, bukan partai yang menjadi kendaraan untuk mengusung sang tokoh. Karena itu wajar yang tercetus dukungan untuk presiden bersyarat, bukan tanpa syarat.