4G

MENTERI Perindustrian Airlangga Hartarto piawai untuk menggunakan simbol-simbol. Istilah baru yang ia perkenalkan ialah 4G. Asosiasi orang pasti tertuju kepada nomor partai politik yang dipimpinnya. Namun, Airlangga mengatakan 4G adalah empat hal yang menghambat sektor industri dan akhirnya mengganggu kinerja ekspor.

Apa 4G yang ia maksud? Empat G itu adalah garam, gula, gambut, dan gas. Menurut Airlangga, kinerja industri Indonesia, khususnya manufaktur, sebenarnya tergolong baik. Kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto sekarang ini mencapai 19% atau nomor 4 di dunia.

Kontribusi ini masih bisa ditingkatkan karena banyak keunggulan yang dimiliki. Menperin menunjuk industri kelapa sawit yang merupakan industri penyumbang devisa terbesar dan Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia. Demikian pula dengan industri makanan dan minuman.

Sayangnya, kita sering mengganggu industri kita sendiri untuk bisa berkembang. Industri makanan, kaca, dan lensa kontak, misalnya, kini sedang terganggu oleh ketersediaan bahan baku garam. Belum dikeluarkannya izin impor garam oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat industri-industri itu terancam berhenti berproduksi.

Kejadian yang terjadi berulang kali membuat pengusaha akhirnya memilih untuk memindahkan industri mereka dari Indonesia. Perusahaan lensa kontak di Batam, misalnya, memutuskan untuk tutup dan pindah ke Filipina karena tidak mungkin mereka berproduksi tanpa kepastian bahan baku.

Airlangga melihat pemahaman terhadap yang namanya nilai tambah belumlah sama. Padahal, keuntungan yang didapat dari bahan baku impor sebenarnya bisa berlipat kali. Contohnya nilai tambah pada industri makanan. Jumlah penggunaan garam pada satu kemasan produk makanan paling banyak hanya 2 gram.

Harga garam impor sekitar Rp2.500 per kilogram. Artinya, biaya garam pada satu kemasan hanya sekitar Rp5, sementara harga jualnya bisa Rp1.000. Semua peluang itu terbuang ketika garamnya tidak tersedia. Hal yang sama terjadi pada industri minuman. Produksi sering kali terhambat oleh persoalan ketersediaan gula.

Padahal, nilai ekspor dari produk minuman tidaklah kecil. Akibatnya, pasar kita diambil negara-negara lain. Di industri kelapa sawit dan pulp serta kertas, kendalanya terjadi pada moratorium lahan gambut yang dilakukan pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Iming-iming yang diberikan Norwegia membuat kita menjerat diri sendiri, sementara janji untuk memberikan hibah US$1 miliar tidak kunjung diterima. Pada pembangunan industri petrokimia, persoalan yang dihadapi adalah pada pemanfaatan gas yang kita miliki. Orientasi minyak dan gas sebagai sumber devisa membuat kita cenderung menjual ke luar negeri hanya sebagai komoditas.

Padahal, kalau saja diolah sendiri di dalam negeri, nilainya bisa berlipat ganda. Kita memang kalah cerdas jika dibandingkan dengan negara lain dalam melihat peluang. Cara pandang yang masih parsial dan terkotak-kotak membuat kita akhirnya tidak berkembang. Setiap kementerian sudah merasa puas ketika terlihat memberikan kontribusi kepada negara.

Padahal, kalau mau melihat dari kepentingan Indonesia, kontribusi mereka bisa berkali kali lipat. Kita bandingkan dengan Malaysia. Mereka, misalnya, menjadikan Petronas bukan hanya sebagai penjual minyak dan gas. Petronas mereka jadikan sebagai penyedia energi dan industri petrokimia kelas dunia.

Dengan peran itu, Petronas tidak sekadar menjual bahan bakar minyak, tetapi melakukan investasi di seluruh dunia. Hasil dari investasinya itu kemudian dipakai untuk mendukung penguatan industri di negaranya. Apakah Petronas lalu menjadi perusahaan yang merugi?

Tentu tidak karena tahun lalu keuntungan mereka bisa meningkat 91% menjadi 45,5 miliar ringgit atau sekitar Rp150 triliun. Petronas tetap menjadi perusahaan yang sehat, tetapi mereka tidak harus mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, apalagi sampai membuat industri di Malaysia tidak berkembang.

Berpikir untuk Indonesialah yang harus kita lakukan sekarang. Semua harus mengacu kepada keinginan Presiden Joko Widodo untuk membangun industri, membuka lapangan kerja, dan mendorong ekspor. Semua harus memikirkan untuk meningkatkan efisiensi sehingga kepentingan nasional tercapai, tetapi keberhasilan kementerian dan badan usaha milik negara juga bisa terpenuhi.

Indonesia Incorporated yang selalu kita dengungkan akan lebih baik kalau dimulai dari kerja sama yang lebih intens antara kementerian dan juga lembaga. Kekompakan di antara para pejabat dalam menjawab tantangan yang kita hadapi akan membuat dunia usaha dan masyarakat ikut terpacu untuk juga memberikan yang terbaik kepada negeri ini.

Kita harus sadar bahwa persaingan itu terjadi antara kita sebagai bangsa dan bangsa-bangsa lain. Bukan kita bersaing sendiri secara tidak sehat di dalam negeri. Hanya kekompakan di antara kita dan kemauan untuk berpikir benarlah yang akan membuat kita menjadi bangsa pemenang.