Jokowi-Mahfud MD

DI forum ini edisi 20 Februari lalu saya menulis Podium berjudul Jokowi-Prabowo. Yakni sebuah upaya untuk memasangkan calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Selain alasan beberapa lembaga survei yang menempatkan dua tokoh itu jika disandingkan elektabiltasnya tinggi, juga demi bangsa. Agar tensi politik tak terus memanas yang bisa membakar.

Bayangkan, sejak Pilpres 2014, ditambah Pilkada Jakarta 2017, kita merasakan betapa pengap udara politik negeri ini. Masyarakat kita makin terbelah, dan tak ada tanda-tanda akan berhenti.

Energi kita terkuras hanya untuk saling memaki. Kepentingan yang satu versus kepentingan yang lain telah berseteru dengan segala cara. Hoaks yang marak tak bisa dipisahkan dari perseteruan politik tensi tinggi itu.

Itu sebabnya, menyandingkan Jokowi dengan Prabowo ialah jalan tengah, jalan damai. Ruang perjumpaan bahkan bersekutu untuk dua kubu yang keras berseteru.

Namun, para pendukungnya meminta untuk menutup pintu wacana duet itu.Menurut mereka, Prabowo kelasnya capres, bukan cawapres. Menduetkan Jokowi-Prabowo ialah bentuk kepanikan kubu Jokowi, katanya.

Baiklah, kalau begitu. Kalau pintu itu tertutup. Sudah lama sesungguhnya saya punya pikiran, pendamping Joko Widodo untuk maju Pilpres 2019 ialah Mahfud MD. Dengan segala hormat, beberapa tokoh yang kerap diunggulkan beberapa lembaga survei, menurut saya masih belum layak.

Mahfudlah menurut saya sosok yang kini paling tepat. Bahkan, nanti jika takdir membawanya ke jenjang presiden, ia sangat pantas. Kenapa Mahfud? Ia guru besar hukum tata negara yang ketika bicara hukum bisa dipahamai semua lapisan masyarakat.

Di mana pun Mahfud bicara di forum-forum yang disaksikan orang ramai, ia selalu memperlihatkan ketajaman dan kejernihannya berpikir. Bahasanya jelas, tanpa ragu, dan intonasinya meyakinkan.

Namun, kalau ia tidak tahu, ia katakan tidak tahu, termasuk memuji kelebihan pihak lawan kalau itu memang itu yang ia pahami.

Kelahiran Sampang, Madura, 13 Mei 1957 itu bukan semata pernah menjadi Menteri Pertahanan era Gus Dur, anggota DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-20013), ia juga pakar hukum yang punya pengetahuan Islam yang luas.

Pernyataan-pernyataannya selalu lugas dan objektif. Kalau ia mendukung kebijakan pemerintah selalu dengan argumentasi yang kuat, begitu juga ketika mengkritiknya. Wajar jika ia diterima banyak kalangan.

Mencari sosok yang berada di tengah seperti Mahfud MD sungguh sulit. Ia tak ambisius, dan selalu tampil jauh dari pencitraan. Ia juga mempunyai kemampuan leadership dan pemahaman ilmu yang baik. Ia tak sekadar mempunyai keberanian bicara, tapi keberanian dengan dasar pemahaman ilmu dan pengetahuan yang kuat.

Ia pun kerap menjadi pencerah dalam banyak diskusi publik untuk membahas banyak hal yang terasa pelik. Pengetahuan hukum dan agama, juga politik, yang dimiliki Mahfud akan menjadi capres Jokowi yang teramat tepat menghadapi banyak isu yang kini tengah dimainkan, misalnya ancaman PKI, kriminalisasi ulama, peminggiran Islam.

Mahfud bisa menjadi kamus berjalan tentang hukum dan agama; dan ini penting untuk memperkuat wibawa pemerintah. Ini bisa menjadi pendamping penting Jokowi sebagai manusia pekerja dan kurang piawai bicara.

Dalam pengamatan saya, Mahfud berbicara bukan karena pretensi untuk menyenangkan atau sebaliknya, tapi karena sesuai dengan ilmu, pengetahuan, dan nuraninya. Termasuk tanggapannya soal HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang meyakini sistem kenegaraan berbentuk khilafah.

Mahfud tegas menolaknya. Menurutnya, tak ada sumber atau perintah mendirikan sebuah sistem kenegaraan berbentuk khilafah. "Tidak ada dalam sumber primer Islam seperti Alquran dan hadis yang memerintah untuk membentuk sistem negara khilafah. Kalau hasil ijtihad dari ulama tentang khilafah, memang ada," kata Mahfud dalam sebuah acara di Pamekasan, Jawa Timur, pada Agustus 2017. Pernyataan ini ia ulang di banyak kesempatan.

Mahfud menilai konsep negara dalam Islam sangat beragam. Banyak ulama di masa lampau berbeda pendapat mengenai sistem kenegaraan dalam Islam. Ia menyebut konsep khilafah ulama terdahulu yang diterapkan di sebagian jazirah Arab adalah konsep sistem negara yang sesuai dengan masanya, yang merupakan hasil ijtihad ulama sesuai masa itu.

Partai-partai mestinya mempunyai kebesaran hati dan objektivitas menilai Mahfud jika bersungguh hati mencari pemimpin terbaik. Jika ada orang politik yang merespons, "Enak saja menikmati takhta tanpa harus berkeringat", maaf, Mahfud jauh lebih berkeringat dalam menjaga Indonesia ketimbang para politisi yang hanya berburu kekuasaan.

Mahfud mempunyai neraca yang seimbang antara keislaman dan kebangsaan. Saat ini sangat kita butuhkan.