Rupiah

NILAI tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kamis lalu nilai tukar rupiah bahkan sempat menembus 13.800 per dolar AS, pelemahan terdalam sepanjang 20 tahun terakhir. Bank Indonesia segera melakukan intervensi untuk mencegah pelemahan yang semakin dalam.

Secara teknis pelemahan itu merupakan akibat dari penguatan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat. Lepas dari kebijakan politik yang penuh kontroversi, di bidang ekonomi Presiden Donald Trump memang membuat perekonomian negaranya mulai bangkit kembali.

Revisi undang-undang perpajakan yang menurunkan pajak korporasi dari 35% menjadi 20% serta pajak perorangan dari 39,6% menjadi 35% membuat perekonomian negara itu kembali bergairah. Namun, juga ada faktor psikologis yang membuat nilai tukar rupiah tertekan. Apa itu?

Kondisi perekonomian nasional yang belum menunjukkan gairah. Data penyaluran kredit hingga Januari baru tumbuh 7% (year on year). Nilai perdagangan di awal tahun juga mengalami defisit. Di sisi lain, kita melihat pemerintah begitu menggebu untuk menarik pajak.

Isu yang sekarang sedang ramai diperbincangkan di media sosial antara lain soal kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk menarik pajak dari wajib pajak yang dianggap kurang bayar setelah melihat pola konsumsi dari pemakaian kartu kredit.

Pemerintah boleh merasa banyak potensi pajak yang belum bisa ditarik oleh negara. Akan tetapi, cara-cara yang diterapkan seperti sekarang bukan membuat negara akan bisa mencapai penerimaan yang lebih besar, melainkan justru sebaliknya karena akan membuat ekonomi yang sedang melesu akan semakin lesu lagi.

Tahun lalu kita bisa melihat bagaimana perekonomian tidak tumbuh optimal seperti yang diharapkan. Salah satu penyebabnya ialah ketakutan yang dirasakan masyarakat untuk berbelanja. Mereka memilih untuk menahan belanja karena semua warga dianggap sebagai pihak yang mau mengemplang pajak.

Sektor properti yang menjadi penghela pertumbuhan ekonomi di semua negara, dalam beberapa tahun terakhir boleh dikatakan mati suri. Saat Rembuk Nasional Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Ketua Umum Realestat Indonesia Soelaeman Soemawinata mengatakan industri properti di Indonesia sekarang hanya tinggal 20% dari potensinya.

Bagaimana orang mau membeli properti ketika akan bertransaksi ditanya lebih dulu asal uang yang dipakai? Hal yang sama terjadi di industri otomotif. Angka penjualan mobil tahun lalu boleh dikatakan stagnan. Industri otomotif masih bisa bertahan karena ekspor mereka yang membaik.

Namun, hambatan bukan tidak kecil karena Vietnam, misalnya, akhir tahun lalu mulai mempersulit impor otomotif dari Indonesia. Industri andalan Indonesia yang mampu membuka lapangan kerja dan menghasilkan devisa besar seperti kelapa sawit masih terus menghadapi hambatan perdagangan.

Tuduhan dumping tak hanya datang dari Uni Eropa, tetapi sekarang juga dari AS. Pemerintah Washington bahkan secara sepihak menerapkan bea masuk tambahan ratusan persen terhadap biodiesel asal Indonesia sehingga tidak memungkinkan lagi kita mengekspor ke sana.

Sayangnya, di dalam negeri pun kondisi tidak berpihak kepada dunia usaha. Kebijakan B-20 untuk biodiesel tidak berjalan mulus seperti yang seharusnya. Para pelaku industri biodiesel ibarat dijepit dari luar dan dari dalam. Untuk jangka panjang, kondisi ini pasti tidak akan menguntungkan bagi perkembangan industri kelapa sawit.

Sekarang tentunya tinggal berpulang kepada pemerintah, pendekatan mana yang akan dipilih untuk membangun negara ini. Apakah pemerintah akan mendahulukan kepentingannya sendiri yakni mengutamakan penerimaan negara tanpa peduli kepada nasib dunia usaha dan masyarakatnya?

Ataukah pendekatan seperti yang dilakukan Presiden Trump, dengan negara berkorban terlebih dahulu untuk menggairahkan perekonomian dalam negeri, baru kemudian memetik manfaatnya? Seharusnya pemerintah memilih pendekatan yang kedua. Pemerintah menggerakkan terlebih dahulu perekonomian nasional yang sedang tidak bergairah ini.

Sudah sejak tahun lalu kita merasakan, bahkan untuk industri barang konsumsi sekalipun pertumbuhan jauh di bawah. Pertumbuhan industri barang konsumsi sempat hanya tumbuh 2,7%, padahal biasanya selalu tumbuh di atas 15%.

Presiden Trump untuk merevisi undang-undang perpajakannya berani kehilangan potensi penerimaan negara sampai US$1,5 triliun atau sekitar Rp20.700 triliun. Meski demikian, ia yakin ketika perekonomian AS sudah kembali bergerak, negara akan mendapatkan penerimaan pajak yang bisa mengompensasi potensi kehilangan penerimaan itu.

Di tengah ketidakpastian yang kita rasakan sekarang ini, orang akhirnya lebih banyak melakukan spekulasi. Salah satu yang sering dipakai untuk melakukan spekulasi ialah pasar uang. Kita sudah mulai merasakan akibatnya, yakni dengan melemahnya nilai tukar rupiah, meski secara fundamental perekonomian Indonesia masih baik.

Kita perlu berhati-hati terhadap pelemahan ini karena ketergantungan kita terhadap impor sangatlah tinggi. Kalau kita negara eksportir, pelemahan nilai tukar justru akan meningkatkan daya saing. Namun, karena kita adalah negara importir, rakyatlah yang harus menanggung beban biaya hidup yang menjadi lebih mahal.