Calon Tunggal

PRESIDEN Joko Widodo mengajukan calon tunggal untuk mengisi jabatan Gubernur Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nama yang diajukan Presiden untuk menggantikan Agus Martowardojo ialah Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo. Uji kelayakan dan kepatutan dijadwalkan dilakukan awal Maret setelah DPR menjalani masa reses.

Pengajuan calon Gubernur BI merupakan hak prerogatif Presiden. Penunjukan calon tunggal sebelumnya dilakukan pada pengisian jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Sepertinya Presiden tidak ingin menimbulkan kegaduhan karena negeri ini selalu ramai ketika hendak menunjuk pejabat negara yang baru.

Persoalan yang lebih menarik untuk dibahas ialah tantangan yang akan dihadapi Gubernur BI yang baru. Perekonomian global masih dalam proses pemulihan akibat krisis finansial yang terjadi di AS pada 2008. Sebagai perekonomian terbesar di dunia, guncangan yang terjadi di AS imbasnya mengena ke seluruh dunia karena surat berharga mereka diperdagangkan ke semua negara.

Kawasan yang paling terpukul akibat krisis keuangan AS ialah Eropa. Kita lihat bagaimana banyak bank di Eropa terlikuidasi akibat krisis itu. Bahkan Yunani mengalami gejolak politik akibat krisis ekonomi yang dialami 'Negeri Paman Sam' itu. Sampai sekarang kawasan itu masih bergulat dengan proses pemulihan.

Karena itu, calon Gubernur BI tidak hanya cukup menguasai makroekonomi. Yang tidak kalah pentingnya ialah pengetahuan tentang instrumen pasar keuangan karena kita harus melanjutkan pendalaman pasar keuangan guna memperkuat perekonomian kita. Calon Gubernur BI harus mampu membangun komunikasi secara reguler dengan para pelaku pasar uang.

Pekerjaan rumah yang juga harus kita selesaikan adalah pengembangan sistem pembayaran nasional atau national payment gateway. Dalam era yang semakin terbuka dengan berkembangnya ekonomi digital dan teknologi keuangan, jangan sampai kita hanya menjadi pasar.

Semua data dari transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat Indonesia sekarang ini dikuasai pihak luar karena mereka menguasai sistem pembayaran yang ada. Tentu yang tidak boleh dilupakan peranan BI untuk selalu melakukan pengawasan perbankan khususnya di bidang treasury, operasi moneter, dan sistem pembayaran.

Reformasi yang dilakukan di dalam BI khususnya untuk masalah governance harus terus dilanjutkan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang membuat sistem perbankan kehilangan kredibilitasnya. Cukup sudah kesalahan yang dulu pernah terjadi. Kita harus mengupayakan agar jangan sampai krisis kembali harus kita alami.

Untuk itu pengawasan bagi dilakukannya pencegahan perlu diutamakan karena ketika krisis sudah terjadi sulit untuk bisa mengendalikan keadaan. Jangan lupa, kita hidup di era teknologi informasi ketika isu negatif bisa sangat cepat menyebar. Apalagi masyarakat kita cenderung memercayai berita buruk tanpa mau melakukan verifikasi ataupun konfirmasi.

Pekerjaan Bank Sentral menjadi bertambah berat kalau tidak lebih dini melakukan antisipasi. Kita tidak boleh lupa pasar juga sering kali sangat kejam. Di AS sekalipun seorang Gubernur Bank Sentral yang baru langsung diuji kemampuannya. Saat Jay Powell ditunjuk

Presiden Donald Trump menjadi Chairman The Fed, pasar modal dan pasar uang di Bursa New York langsung terpuruk. Sejak zaman Alan Greenspan, kebijakan tingkat suku bunga The Fed mengikuti pergerakan di Bursa New York. Pasar ingin menguji Powell apakah masih probursa atau justru antibursa?

Tingkat inflasi di AS sekarang berada pada tingkat 2,9%. Sejak kepemimpinan Paul Volcker, The Fed selalu menerapkan kebijakan inflasi yang rendah agar tingkat suku bunga tidak membebani para pengusaha. Pasar sekarang sedang menunggu apakah Powell akan menjadi Gubernur Bank Sentral yang akan membiarkan tingkat suku bunga naik.

Sebagai orang yang dibesarkan di BI, Perry tentu tahu semua tantangan yang harus dihadapi. Sebagai orang dalam, Perry tentunya lebih bisa membangun kebersamaan dengan seluruh orang di BI untuk membawa Bank Sentral menjalankan perannya sesuai dengan tantangan zaman.

Sejauh ini kondisi perbankan nasional terus menunjukkan perbaikan. Setidaknya perbankan mampu menurunkan jumlah kredit bermasalah. Hanya saja perannya untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi belum optimal. Tahun lalu angka penyaluran kredit hanya tumbuh 8% dari target 12%.

Bersama Otoritas Jasa Keuangan, BI harus terus mengingatkan, peran perbankan bukannya beternak uang. Sekarang ini banyak bank bermain aman dengan lebih banyak menyalurkan kredit untuk sektor konsumsi atau membeli surat utang negara yang pengembaliannya relatif tinggi.

Sepanjang pendekatannya masih seperti itu, BI hanya akan menjadi pemadam kebakaran untuk mencegah meningkatnya inflasi. Padahal, kalau sektor produksi yang dibenahi, pasokan akan meningkat dan otomatis inflasi dapat lebih terkendali. Dengan itu, pertumbuhan ekonomi bisa lebih berkualitas dan lapangan kerja bisa lebih terbuka.