Lain Dendang Lain Tarian

'TOLAK Politik Uang, Kader PAN Ditendang'. Ini judul berita Media Indonesia edisi Jumat, 23 Februari. Judul yang mestinya membuat kita bertanya dengan heran, "Benarkah?" Namun, kini, di sini (Indonesia), hal seperti itu biasa saja. Ini tanda mereka yang ingin meluruskan yang bengkok justru kena sanksi.

Kader PAN yang didepak itu ialah Laode Mohammad Rajiun Tumada, Ketua DPD PAN Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Pasalnya, ia yang juga Bupati Muna Barat protes ketika mendapati pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang diusung PAN, Nasrun-Hugua, mempraktikkan politik uang.

Menurut Laode, tim sukses pasangan Nasrun-Hagua membagikan uang Rp20 ribu dan sarung kepada warga. Mereka datang menghadiri silaturahim dengan Asrun-Hugua. "Saya menolak politik uang. Saya juga akan mengajak masyarakat Muna Barat untuk ikut dalam deklarasi antipolitik uang pada 1 Maret mendatang," tegasnya seraya menambahkan deklarasi akan diikuti 20 ribu warga. Ia telah pula mendirikan Rajiun Center.

Spirit Maret pun akan dijadikan pijakan melawan politik uang. Pilkada Sulawesi Tenggara 2018 diikuti tiga pasangan calon. Nasrun-Hugua diusung PAN, PDIP, PKS, Gerindra, dan Hanura; pasangan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar didukung Partai Demokrat, PPP, dan PKB; dan pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas diusung Partai NasDem dan Golkar.

Menurut Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh, pemecatan Laode Mohammad Rajiun mendapat restu DPP PAN. Tentu Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan telah mafhum. Padahal Zulkifli, baik sebagai Ketua DPP PAN maupun sebagai Ketua MPR, ialah tokoh yang paling sering bicara bahaya politik uang.

Selama dua bulan ini, ia sudah tak terbilang kali bicara melawan politik uang. "Menghadapi politik uang sangat penting untuk memperbaiki praktik demokrasi Indonesia. Jika sembarangan memilih, akan muncul sosok-sosok elite yang tidak baik. Inilah pentingnya peran dai,” kata Zulkifli Hasan ketika menerima Pengurus Pusat Ikatan Dai Indonesia, akhir Januari lalu.

Namun, bagaimana dengan kasus Muna Barat? Kenapa kader partai yang justru tengah melaksanakan apa yang sesungguhnya diprihatinkan ketuanya (Zulkifli Hasan) malah disingkirkan? Apa sesungguhnya ajakan Zulkifli untuk berperang melawan politik uang?

Politik uang memang seperti hanya untuk dipidatokan dan bercakap dengan ‘pihak lain’, bahwa politik uang musuh demokrasi. Namun, dalam praktik mereka tak kuasa melawannya. Kerap pula menjadi bagian itu. Politik uang pun, antara yang dikatakan dan yang dipraktikkan, berlawanan.

Ia bisa beroposisi. Lain dendang lain tariannya. Lain yang dikatakan, lain pula yang dilakukan. Padahal, politik uang dalam politik negeri ini telah memasuki ‘lampu merah’. Menurut kajian Indonesia Budget Center (IBC), dari 17 provinsi yang menghelat pilkada, 10 di antaranya sangat rawan korupsi politik dan politik uang. Ke-10 provinsi itu ialah Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Untuk kabupaten/kota, dari 159 pilkada, 95 dalam kategori sangat rawan.

Gawatnya lagi politik uang juga dilakukan KPU dan panwaslu, seperti terjadi di Kabupaten Garut. Mereka pun ditangkap Satgas Antipolitik Uang Polri karena menerima ratusan juta rupiah dari calon kepala daerah. Ini yang tertangkap. Bisa jadi, yang tak terendus jauh lebih banyak lagi.

Bisa jadi pula mereka bersekutu dengan para penegak hukum untuk melakukan kejahatan. Dalam titik politik uang yang telah berada di lampu merah tapi tak ada tanda-tanda para elite partai mengendurkannya, jangan-jangan bangsa ini memang telah terperangkap politik uang dan sulit untuk melepaskannya.

Karena itu, jika benar Laode Mohammad Rajiun Tumada penuh keberanian menentang politik uang, mestinya partai mengganjarnya dengan penghargaan. Bukan menghukumnya. Menghukum orang yang berada di jalan lurus sungguh sama saja menganjurkan praktik politik uang berlanjut.

Karena itu, kita berharap Laode Mohammad Rajiun bisa menjadi inspirasi politikus lain untuk dengan penuh keberanian melawan politik uang. Apa pun risikonya. Sebab dalam politik harus semakin banyak mereka yang berupaya menyepadankan apa yang didendangkan dengan tariannya agar politik yang sesungguhnya mulia tak membusuk.