Bebas dari Kepura-puraan

BAGAIMANAKAH sebaiknya Pilpres 2019 dicandrakan? Hemat saya, jawabnya ialah bebas dari kepura-puraan. Munculnya kuda hitam kiranya perlu dihindari. Kuda hitam yang dihadirkan di menit-menit terakhir, di batas waktu pendaftaran capres, semoga tidak terjadi. Kuda hitam itu menimbulkan efek dramatik di ruang publik.

Sesuatu yang tidak diduga terjadi. Maaf, bukan itu yang warga butuhkan. Dalam pilpres warga memilih pemimpin bangsa dan negara, bukan memilih aktor pembawa kejutan instan.

Kiranya bahasa kepura-puraan pun enyah. Contoh 'bila saya dipercaya, saya akan maju menjadi capres/cawapres'. Contoh lain 'bila rakyat menghendaki...'.

Pencalonan kembali Jokowi bebas dari kepura-puraan. Partai pendukungnya tidak perlu berpura-pura membahasnya dalam munas. Pencalonannya cukup diproklamasikan dalam sebuah pidato pembukaan di acara partai. Pencalonan kembali Jokowi itu sempurna setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan mengusungnya kembali.

Sebelumnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh telah menyatakannya. Dukungan untuk Jokowi pada Pilpres 2019 lebih kuat jika dibandingkan dengan Pilpres 2014. Pada 2014, Jokowi didukung empat partai politik (PDIP, NasDem, PKB, dan Hanura) dengan 37,13% kursi di DPR.

Pada Pilpres 2019, dengan bergabungnya Partai Golkar dan PPP, tanpa PKB, Jokowi telah didukung lima partai dengan 51,96% kursi di DPR. Kekuatan itu masih ditambah lagi dukungan dua partai baru peserta pemilu, Perindo dan PSI.

Semua deskripsi itu menunjukkan kuat dan besarnya keinginan partai politik tersebut agar terjadi kesinambungan kepemimpinan pemerintahan di bawah Presiden Jokowi. Kenapa? Karena jelas negara hendak dibawa ke mana, dan jelas pula kinerjanya. Di masa Jokowi publik tidak lagi mengenal negara autopilot.

Dinamika pilpres bahkan punya dimensi baru dengan terbetiknya berita Megawati Soekarnoputri mengutus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan putranya, Prananda Prabowo, untuk bertemu Komandan Satuan Tugas Bersama Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Pertemuan PDIP dan Demokrat itu tidak hanya bakal memperkuat dukungan terhadap Jokowi, tetapi juga membuka prospek konstelasi kekuatan baru di DPR hasil Pemilu 2019. Sudah tentu, dinamika pertemuan PDIP dan Demokrat itu berpotensi membuka ruang yang lebih luas dalam penentuan cawapres.

Cawapres menjadi urusan bersama enam partai pendukung Jokowi dengan kekuatan sangat besar, yaitu punya 66,42% kursi di DPR atau lebih tiga kali syarat pencalonan presiden 20% kursi di DPR.

Hemat saya, kekuatan enam partai itu terlalu besar untuk berpura-pura. Lagi pula pemimpin enam partai itu tidak perlu bermain misteri-misterian dengan seorang presiden bernama Jokowi yang jujur dan berterus terang. Yang juga tidak berpura-pura ialah keinginan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, untuk menjadi wakil presiden.

Hasratnya itu telah diumumkan melalui baliho, terpampang di mana-mana di ruang publik. Keinginan itu kiranya bisa dibaca PKB tidak bakal mendukung Jokowi menjadi presiden untuk dua periode bila bukan Muhaimin Iskandar yang menjadi cawapres.

Posisi semacam itu seperti pemaksaan kehendak. Karena itu, sebaiknya partai pengusung Jokowi tidak usah menghitungnya lebih jauh. Biarlah Muhaimin dan PKB membuat poros baru demi maraknya pilpres. Apakah dia punya posisi tawar yang hebat? Tidak bijak menghakiminya.

Yang jelas tidak baik bagi demokrasi Jokowi calon tunggal. Publik yang bebas dari kepura-puraan menunggu siapakah calon presiden lainnya.