Tujuh Dosa Sosial

BEBERAPA tahun lalu seorang pembesar kita menjadi tamu kehormatan peringatan ke-146 tahun kelahiran Mahatma Gandhi dan Hari tanpa Kekerasan Internasional. Magnet acara yang diselenggarakan Kedutaan Besar India di Jakarta itu memang mendiang sang Mahatma. Ia punya banyak pengagum di Indonesia.

Sang pembesar itu salah satunya. Ia sangat berkesan dengan prinsip hidup Mahatma. ”Mahatma Gandhi telah memperingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada tujuh dosa,” katanya. Seolah ia ingin membuktikan sebagai penghayat dan pengamal ajaran-ajaran Gandi yang setia.

Ketujuh dosa sosial, menurut Gandhi, ialah politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, perniagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, dan peribadatan tanpa pengorbanan. Serupa sebuah nujum, seabad setelah kata-kata itu diucapkan sang negarawan arif bijaksana itu, penyakit itu belum bisa disembuhkan.

Bahkan, kian akut. Sang pembesar kita pun meminta bangsa Indonesia menjadi agen perubahan dengan memegang teguh nilai-nilai moral dan kemanusiaan. ”Dunia tidak akan berubah menjadi lebih baik sampai setiap diri kita telah berubah menjadi lebih baik,” katanya.

Setahun kemudian, pembesar kita ditangkap KPK. Korupsi tentu pasalnya. Saya tak berupaya mengurut dada dan menggelengkan kepala. Dada dan kepala kita seperti sudah imun akan ’kejutan’, akan hal-hal yang ’muskil’ tapi terjadi. Kekuatan materi telah menjebol dengan mudah benteng sekuat apa pun para pembesar dan elite politik di Republik ini.

Ketika dua menteri agama diterungku karena korupsi, presiden partai bersih dipenjara karena rasywah, dan mahaguru teladan perguruan tinggi ternama juga dibui karena korupsi, di luar itu pastilah kemungkinannya tinggal menunggu ’giliran’. Tak mengherankan pula ketika beberapa politikus muda berteriak lantang, ”Katakan tidak pada korupsi,” tapi akhirnya dibui karena korupsi.

Memang lidah tak bertualang dan mulut tak bisa digembok. Karena itu, jika tahun ini, tahun yang dijadikan momen untuk mulai merajut kebajikan nasional, ternyata belum dua bulan ini beberapa kepada daerah menjadi menyandang rompi jingga di KPK. Tahun pengharapan ini telah dinodai. Korupsi tak ada tanda-tanda berhenti.

Masuk akal jika KPK menjadi target penghancuran sejak kelahirannya. Penyerangan dengan air keras terhadap muka Novel Baswedan, penyidik senior KPK, terang dan jelas, bukan semata penyerangan terhadap Novel, melainkan kepada KPK. Sedihnya, sudah 10 bulan, Polri pun belum ada tanda-tanda berhasil mengungkap siapa pelaku, apalagi dalangnya. Kini Novel kembali ke ’rumah’ yang dicintainya: KPK, dan negara berutang kepadanya.

Tujuh dosa sosial saya kira, dahulu, pelakunya hanya para lelaki. Itu sebabnya ketika Undang-Undang Politik mengharuskan keterwakilan perempuan hingga 30% yang hingga kini belum pernah tercapai--salah satu harapannya, sekurangnya saya, agar politik menjadi lebih punya daya tahan akan laku durjana korupsi.

Perempuan akan menjaga bumi dari kerusakannya. Namun, ketika Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah, Bupati Minahasa Vonnie Anneke Penabunan, Wali Kota Ciamis Atty Suharti, Bupati Klaten Sri Hartini, Wali Kota Tegal Siti Masitha, Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari juga jebol pertahanan dihajar korupsi, kita menyadari korupsi semata laku lelaki, juga para bini, tua maupun muda!

Saya juga tak kaget ketika Rita Widyasari sejak menjabat bupati pada 2010 diduga menerima gratifikasi hampir setengah triliun rupiah. Padahal, kekayaannya Rp236 miliar. Artinya sudah sangat kaya. Ia pun merasa biasa saja ketika merayakan kemenangan kedua kalinya di ajang Pilkada Kutai Kartanegara 2015, mengundang grup band ternama dari Denmark, Michael Learns to Rock (MLTR), pada 2016, yang menghabiskan miliaran rupiah.

Berbagai penghargaan pun telah diraih Rita, antara lain sebagai Tokoh Utama Penggerak Koperasi Nasional 2017, Inspirator Pembangunan Daerah 2017 dari Pusat Kajian Keuangan Negara. Bahkan, ia akan mendapat penghargaan Bupati ’Antikorupsi’ dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia.

Namun, KPK kemudian menyeret Rita sebagai tersangka korupsi. Lidah memang tak bertulang dan mulut juga tak bisa digembok. Tujuh dosa sosial versi Gandhi itu kini kian merajalela. Saya tak tahu pejabat publik macam apa yang bisa terlepas. Bukankah ratusan pejabat publik yang tersangkut korupsi, pernah mengucap sumpah janji di bawah kitab suci?

Pertahanan apa lagi jika kitab suci milik Tuhan saja dikhianati? Tujuh dosa sosial bagi para pendosa ternyata hal biasa saja.