Paradigma

BUDDHA mengajarkan, "Kita adalah apa yang kita pikirkan, we are what we think." Keberhasilan atau kegagalan tergantung bagaimana kita melihatnya. Ketika kita berpikir tentang keberhasilan, yang terbangun ialah sikap optimisme. Sebaliknya, kalau kita takut gagal, yang menonjol ialah pesimisme.

Kita sengaja angkat masalah ini karena sebagai bangsa kita pernah melakukan lompatan luar biasa. Ketika Presiden Soeharto mencanangkan agar kita tidak hanya memikirkan penerimaan dari minyak dan gas, kampanye besar yang dilakukan ialah bagaimana kita meningkatkan ekspor nonmigas.

Dengan paradigma itulah maka yang kita lakukan kemudian ialah industrialisasi. Semua orang berpikir bagaimana lalu memberikan nilai tambah dari sumber daya alam yang kita miliki. Hasil hutan yang semula diekspor dalam bentuk gelondongan, kita olah menjadi kayu lapis, pulp, kertas, hingga furnitur.

Impor kapas kita olah menjadi tekstil dan produk tekstil untuk kemudian diekspor kembali. Minyak dan gas kita olah menjadi pupuk sampai bahan baku plastik. Ketika semua berpikir membangun industri dan ekspor, hasilnya kita mampu mendorong ekspor nonmigas jauh melewati ekspor migas.

Itulah yang kemudian membawa Indonesia naik kelas menjadi negara industri baru. Sayang rumah besar yang sedang kita bangun ambruk karena krisis keuangan yang melanda Asia Timur pada 1997. Setelah era reformasi, kita asyik membangun demokrasi. Namun, kita lupa bahwa tujuan demokrasi bukanlah sekadar untuk menggapai kekuasaan, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Motor untuk membangun kesejahteraan itu ialah mengajak dunia usaha membangun industri yang kukuh dan berorientasi ekspor. Presiden Joko Widodo menghardik kesadaran kita untuk mendorong kembali ekspor. Memang ironis negara yang kaya dengan sumber daya alam kalah nilai ekspornya ketimbang Singapura, Malaysia, Thailand, dan bahkan Vietnam.

Keunggulan yang dulu kita miliki seperti kayu lapis, tekstil dan produk tekstil, sepatu, dan elektronik sekarang hanya tinggal cerita. Peringatan yang disampaikan Presiden membangunkan kesadaran kita untuk segera bangkit. Kita menangkap geliat itu di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bersama para pengusaha, pemerintah mulai duduk bersama untuk memperbaiki kendala yang dihadapi.

Senin lalu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengundang para pengusaha di sektor kimia, tekstil, dan aneka industri untuk membahas bagaimana meningkatkan ekspor. Menperin ingin mendengar langsung apa yang dihadapi para pengusaha untuk meningkatkan produksi dan ekspor.

Agar persoalan bisa tuntas dihadirkan juga Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Oke Nurman, dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. Sudah sering kita mendengar kata Indonesia Incorporated, tetapi tidak pernah kita bisa jalan bersama-sama.

Bukan hanya pemerintah dan dunia usaha yang jalan sendiri-sendiri, bahkan di antara pemerintah pun sering langkahnya tidak terkoordinasi. Begitu sulitnya kita untuk berkoordinasi sehingga persoalan bukan diselesaikan, melainkan terus saja menghambat kinerja. Keuntungan zaman Orde Baru, komando memang berada di satu tangan.

Dengan otoritasnya, Presiden bisa menetapkan, misalnya berapa alokasi gas untuk pabrik pupuk dan juga industri. Oleh karena orientasinya peningkatan produksi pangan, penurunan penerimaan dari penjualan gas bukan sebuah kerugian karena ada kepentingan nasional lebih besar yang ingin dicapai.

Di zaman demokrasi, Presiden memang tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Akan tetapi, orientasi pembangunan tidak berubah, yakni harus tertuju kepada kesejahteraan rakyat. Bersama lembaga legislatif, Presiden membangun kesepakatan tentang arah pembangunan yang ingin dicapai.

Semua harus mengarah pada peningkatan nilai tambah dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Dalam pertemuan Senin lalu di Kementerian Perindustrian terungkap harapan bagi kualitas listrik yang lebih baik serta harga gas yang lebih terjangkau. Wakil Menteri ESDM memahami keinginan tersebut dan pemerintah tengah berupaya untuk bisa menyediakan harga gas yang lebih terjangkau.

Terutama untuk sumur-sumur gas yang baru, pemerintah telah menetapkan harga jual yang memberikan profit margin bagi operator migas, tetapi tidak memberatkan pengusaha. Namun, untuk sumur-sumur gas yang sudah ada kontraknya, pemerintah tidak bisa seenaknya mengubah kesepakatan yang ada.

Dari segi lalu lintas barang di pelabuhan, baik Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Keuangan telah berupaya mempermudah arus barang. Pemerintah sepakat memberikan reward kepada pengusaha yang baik dalam membayar pajak ataupun pengadministrasian, tetapi tidak akan memberi ampun kepada mereka yang terbukti menyalahgunakan kepercayaan.

Bahkan Menteri Keuangan menjamin untuk mempercepat restitusi pajak kepada pengusaha yang baik. Dengan semangat saling mengerti dan saling percaya, kita pantas menatap hari depan yang lebih baik. Indonesia Incorporated harus diterapkan dengan membangun kebersamaan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kita meraih kemajuan untuk kesejahteraan kita bersama.

Tentu harapan untuk membangun kembali industri dan mendorong ekspor itu tidak sekali jadi. Kita harus melakukan terus-menerus dan konsisten. Yang terpenting kita harus selalu menggaungkan niat untuk mendorong ekspor, dan pikiran positif itulah yang akan membawa kita meraih semua harapan tersebut.