Jokowi-Prabowo

POLITIK kepentingan itu juga seni mencari solusi. Ia tak harus melulu diartikan negatif. Dalam politik yang sehat, bersekutu dan berseteru bisa sama pentingnya. Bersekutu dalam perhelatan politik yang satu, lalu berseteru pada perhelatan politik yang lain, itu biasa dalam demokrasi di negeri ini.

Karena itu, bukan tabu dan dan bukan muskil mewacanakan pasangan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden/wakil presiden Pemilu 2019. Menurut lembaga survei Indo Barometer, jika dua sosok itu berpasangan, Pemilihan Presiden 2019 akan cepat selesai.

Dalam survei terakhir lembaga survei ini, elektabelitas Jokowi masih yang tertinggi, 58%. Dari 1.200 responden, hanya 22,9 yang menginginkan sebaliknya. Jika disimulasi kedua tokoh itu bergabung, suaranya paling tinggi menghadapi siapa pun lawannya. Pilpres pun akan lebih efektif.

Benarkah pemilu akan efektif jika kedua sosok itu dipasangkan? Bisa jadi benar. Akan tetapi, politik Indonesia itu paling dinamis. Lagi-lagi, sesuai beberapa lembaga survei, jika tetap berhadapan dengan Jokowi, berat bagi Prabowo untuk mengunggulinya. Karena itu, pilihan yang paling realistis Prabowo bergabung dengan Jokowi.

Tahun depan Prabowo berusia 68 tahun dan Jokowi 58 tahun. Bisa jadi pada 2017 merupakan panggung pilpres terakhir bagi Prabowo mengingat Pemilu 2024 dia berusia 73 tahun. Namun, lagi-lagi, semua itu bisa berubah. Sementara itu, hasil survei Saiful Mujani Research & Cunsulting (SMRC) yang diumumkan bulan lalu memperlihatkan 67% responden setuju pasangan Joko Widodo-Prabowo Subianto dimajukan di Pemilihan Presiden 2019.

Hanya 28% yang tidak setuju. Dari yang setuju itu, sebagian besar memang menginginkan Jokowi menjadi calon presiden dan Prabowo menjadi calon wakil presiden. Paket Jokowi-Prabowo memang disebut sebagai paket yang paling menguntungkan Prabowo dan Gerindra.

Jika tidak ada lawan yang luar biasa, Prabowo bisa melenggang masuk Istana untuk pertama kali meskipun sebagai wakil presiden. Dari sisi kepentingan praktis, jika terpilih lagi, Jokowi juga sudah tak bisa mencalonkan lagi. Artinya, jika Prabowo punya prestasi bagus sebagai wapres, tetap terbuka juga untuk maju sebagai capres 2024.

Skenario Jokowi-Prabowo memang sangat masuk akal. Tidak semata karena persoalan elektabilitas, tetapi juga alasan 'demi bangsa'. Sejak Pilpres 2014, ditambah Pilkada Jakarta 2017, polarisasi bangsa ini kian menjadi-jadi. Energi kita seperti terkuras untuk saling menegasi dan bahkan memaki, menghabisi.

Gibah dan ajujah, ujaran kebencian, seperti tak lagi dipikir apa akibatnya. Hanya bersekutu agaknya perseteruan itu bisa diakhiri. Dari sisi Prabowo, baik secara personal, mestinya tak ada masalah. Namun, memang partai pendukungnya yang berbeda. "Kelompok-kelompok yang lebih kanan, dalam konteks agama dan konservatisme, membentuk kubu di belakang Prabowo, sedangkan kelompok-kelompok yang lebih nasionalis terbentuk di kubu Jokowi," kata peneliti CSIS Tobias Basuki.

Namun, bukankah dalam Pilkada 2018 di Jawa Timur dan Sumatra Utara kubu-kubu itu mencair? Pertanyaannya, tentu maukah Prabowo sebagai wakil? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dan Ferry Juliantono, memang mengirim sinyal menutup pintu atas wacana itu; Prabowo menjadi wakil Jokowi.

Namun, politik (Indonesia) bukanlah batu granit. Ia akan mencair pada waktunya. Prabowo-lah penentu utamanya. Prabowo telah tiga kali gagal sebagai calon presiden/wakil presiden. Pada 2004 dia ikut konvensi calon presiden Partai Golkar dan kalah. Pada 2009 Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri.

Pada 2014 Prabowo berpasangan dengan Ketua Umum PAN waktu itu, Hatta Radjassa, juga kalah (melawan Jokowi-Jusuf Kalla). Dengan tiga kali gagal--dan usia tak muda lagi--masihkah ia memburu RI satu? Apakah Jokowi bersedia? Ini juga pertanyaan yang harus dijawab?

Selain itu, apakah partai-partai pendukung juga setuju, terlebih PDIP? Nama-nama calon wakil presiden, khususnya yang berasal dari partai, yang sudah beredar, pastilah akan serius menolaknya. Megawati juga belum tentu bisa berkompromi. Namun, jika para elite politik punya kesadaran 'demi bangsa', mestinya tak ada yang muskil sebab kita telah banyak menghabiskan energi hanya untuk saling memaki setiap hari.

Bangsa ini terlalu sayang dibiarkan merapuh justru oleh diri sendiri, sementara bangsa-bangsa lain telah melejit jauh di depan. Kita akan terus bicara potensi bangsa yang hilang. Saat ini sudah ada empat partai politik pengusung Jokowi sebagai capres, yaitu Golkar, NasDem, Hanura, dan PPP.

PDIP sangat boleh jadi bergabung dengan poros ini. Dengan masuknya PDIP, menjadi lebih dari 50% kursi di parlemen. Saya membayangkan penantang Jokowi-Prabowo ialah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan wakil, misalnya Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Bersekutulah di pihak AHY-Cak Imin, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PKB, kursi di parlemen pun lebih dari 30%.

Kalaupun kalah, AHY punya pengalaman yang amat penting, modal berharga untuk Pilpres 2024. Lebih dari itu, skenario Jokowi-Prabowo bisa menyehatkan bangsa ini kembali setelah beberapa tahun saling menghabisi. Sebaiknya para elite selekasnya bermusyawarah dan bersepakat soal ini. Kecuali jika mereka memang menikmati perseteruan.