Tragedi Asmat

ADA rasa gundah yang dalam ketika Bung Hatta menguraikan makna Pancasila pada 1 Juni 1977. Sang proklamator kemerdekaan itu mengungkap upah buruh yang rendah, yang tak lebih baik jika dibandingkan dengan di masa Hindia Belanda. Di masa penjajahan, kata Hatta, upah minimum buruh per hari setara dengan harga 5 kg beras.

Setelah Indonesia merdeka justru jauh lebih rendah. "Ini hendaknya memalukan kita dan menanam tekad dalam jiwa kita untuk memperbaikinya," kata Hatta, 40 tahun lalu atau 32 tahun setelah Indonesia merdeka. Kemerdekaan justru menjauhkan ufuk keadilan. Ia terasa berada di pinggir.

Cita-cita kemerdekaan menuju masyarakat adil dan makmur yang dipahatkan teks proklamasi, pada konstitusi, agar setiap jiwa Indonesia bergemuruh dadanya berlari menyambut ufuk harapan masa depan, seperti meluruh. Seolah-olah hikmat kemerdekaan hanya pantas dirasakan sedikit orang; para penguasa dan pengusaha.

Secara bernas Hatta pun menguraikan satu demi satu nilai-nilai Pancasila yang ia dan kawan-kawan perjuangkan itu. Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yang mengundurkan diri pada 1956 itu bangkit lagi semangatnya. Ada api samangat yang menyala kembali. Hatta ialah anggota 'Panitia Lima' dan 'Panitia Sembilan' dalam sidang di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1945 yang bertugas merumuskan Pancasila.

Secara historis ia pelaku. Hatta sosok yang terlibat! Menurut Hatta, setiap sila itu terkait dan saling menguatkan, dengan sila pertama yang membimbing pelaksanaan sila-sila yang lain. Karena itu, kejujuran, keadilan, kebersamaan, musyawarah, gotong royong harus menjadi nilai yang melekat pada bangsa ini.

Pancasila harus menjadi bintang pemandu laku kita. "Pancasila tidak boleh dijadikan amal di bibir saja, itu berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Pancasila harus tertanam di dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan," katanya.
Kini 40 tahun setelah Hatta bicara soal gaji buruh yang rendah, di beberapa distrik di Kabupaten Asmat, Papua, 67 anak meninggal karena gizi buruk.

Gizi buruk terjadi karena keterbatasan pengetahuan mencari nafkah dan pendeknya cakrawala wawasan akan kesehatan. Namun, yang paling jelas, negara seperti tak hadir hingga kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak yang merenggut nyawa anak-anak pun terjadi.

Sementara itu, ibu-ibu hamil dan anak-anak yang hidup juga masih banyak yang menderita gizi buruk. Bayangkan, dalam usia 72 tahun kemerdekaan, tunas-tunas muda itu berguguran. Ketiadaan pangan plus buruknya pengetahuan akan kesehatan memang 'menyempurnakan' penderitaan saudara kita.

Trio masalah ini, yakni kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, memang kerap menjadi 'paket' yang menyatu. Tragedi kemanusiaan di Asmat memang menjadi amat ironis, justru ketika Presiden Joko Widodo tengah bergiat membangun infrastruktur di Papua. Papua pun sudah berbilang kali dikunjungi.

Tragedi di Asmat seperti menampar pemerintah. Menampar kita semua. Bukankah dalam ikatan Pancasila derita di Asmat derita kita semua? Terungkap di Distrik Pulau Tiga, selama 7 bulan warga tak mendapat pelayanan kesehatan. Ada fakta 18 dokter meninggalkan Asmat dengan alasan ingin dekat dengan keluarga.

Tragisnya, ini bukan kali pertama tragedi kemanusiaan terjadi di Papua. Kemelaratan berkali-kali menjadi penyebab kematian di sana. Di Kabupaten Yahukimo hampir satu dekade lalu, 100 orang dijemput maut, mengulangi tragedi empat tahun sebelumnya ketika 55 orang meninggal dunia karena lapar yang tak tertahankan.

Mengutip sebuah aforisme, inilah 'tikus mati di lumbung padi', di Bumi Papua yang subur dan kaya tambang. Kita mafhum, di masa Orde Baru, Papua memang berpuluh tahun hidup dalam situasi tak normal. Separatisme dan kekerasan bersenjata menjadi biasa. Namun, era reformasi berkehendak untuk menghapusnya.

Tak hanya muncul kebijakan otonomi daerah untuk mempercepat kesejahteraan, tapi juga otonomi khusus berdasarkan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pasal 1 butir (b) menyebutkan 'Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua'.

Dalam perjalanan kemudian Papua pun dimekarkan menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat. Papua berpenduduk 3,7 juta jiwa dan Papua Barat berpenduduk 900 ribu. Sebagai daerah otonomi khusus sejak 15 tahun sekitar Rp50 triliun dikucurkan, khusus untuk dana pendidikan dan kesehatan.

Ini di luar untuk infrastruktur. Pada 2017 saja kedua provinsi mendapat kucuran dana alokasi khusus Rp7 triliun, dengan pembagian 75% untuk Papua dan 25% untuk Papua Barat. Namun, dana besar itu ternyata tidak menjadi jaminan problem kemiskinan di Papua melindap.

Ketika menjabat Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan mengungkapkan kegeramannya karena mayoritas pemimpin daerah di Papua umumnya tidak tinggal di daerah yang mereka pimpin. "Bagaimana bisa tahu masalah Papua kalau tinggalnya di sana (luar Papua)?" kata Luhut saat itu.

Ia pun meminta kepala daerah yang hobi jalan-jalan mesti minta izin Mendagri. Ia akan menindak tegas para kepala daerah yang membandel. Pemerintah pusat tak boleh menyerah untuk Papua. Harus terus ada upaya pendampingan bagaimana mengelola keuangan--termasuk dana desa--dengan perencanaan matang dan prioritas program.

Ternyata dana besar belum juga menjadi solusi persoalan. Perlu dialog dan edukasi yang terus-menerus, selain ketegasan. Terasa ada soal yang belum selesai di sana. Semangat Pancasila tak boleh mematahkan apa pun problemnya. Agar mendiang Bung Hatta, juga para pendiri bangsa lain, tidak kian berduka.