(Jangan) Tenggelamkan!!!

BANYAK pekerjaan besar yang harus kita lakukan tahun ini. Kita membutuhkan koordinasi yang baik agar semua pekerjaan bisa disinergikan untuk mencapai tujuan yang sama. Itulah tugas utama yang seharusnya dilakukan menteri koordinator karena kita sama-sama menyadari kelemahan utama kita justru dalam masalah koordinasi.

Alangkah sayangnya apabila menteri koordinator tidak mampu menjalankan tugas itu. Alih-alih membuat koordinasi menjadi lebih baik, justru kegaduhan baru yang kita lihat di awal tahun. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terlibat perbedaan pandangan dengan menteri yang berada di bawah koordinasinya, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tentang penenggelaman kapal ikan ilegal.

Menko berpandangan agar kapal-kapal itu tidak perlu lagi ditenggelamkan, tetapi diberikan kepada koperasi-koperasi agar bisa dimanfaatkan nelayan. Menteri Susi berpendapat, penenggelaman kapal bukan keputusannya. Ia hanya menjalankan perintah undang-undang dan juga keinginan Presiden Joko Widodo untuk memberikan efek jera.

Persoalan itu sebenarnya tidak perlu mencuat ke publik kalau semua taat asas. Seharusnya Menko Kemaritiman melakukan rapat bersama terlebih dahulu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang hal-hal yang perlu kita lakukan pada tahun ini. Setelah tercapai kesepakatan di dalam rapat, barulah hasilnya disampaikan kepada masyarakat.

Bukan semua jalan sendiri-sendiri dan kemudian mengeluarkan keterangan tanpa menteri teknis diberi tahu terlebih dahulu. Sebaik apa pun maksudnya, pasti akan membuat menteri teknis tersinggung ketika ia tidak pernah diajak bicara. Apalagi pernyataan itu menyinggung kebijakan yang selama ini sudah dijalankan menteri.

Hal itu tentu saja tidak sejalan dengan arahan Presiden agar para menteri tidak membuat gaduh. Para menteri pernah diminta untuk membahas semua persoalan di rapat kabinet sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik. Ketika para menteri berseberangan secara terbuka, bukan hanya rakyat menjadi bingung, kerja sama tim yang diharapkan pun tidak pernah bisa terwujud.

Seharusnya semua anggota kabinet tahu agenda besar setiap kementerian karena itu arah kebijakan pemerintahan. Terlebih lagi seorang menteri koordinator yang tugasnya membantu presiden melakukan koordinasi. Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan kebijakan besar yang sejak awal digariskan mencakup tiga strategi besar, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Aspek kedaulatan diutamakan pemerintah karena sudah lama wilayah perairan kita banyak dimasuki kapal-kapal ikan yang tidak berizin. Mereka mencuri ikan untuk kemudian dibawa ke negeri masing-masing. Tidak sedikit ikan-ikan itu kemudian masuk lagi ke pasar Indonesia sebagai barang impor.

Menteri Susi sejak awal bertindak keras. Kapal-kapal yang tertangkap mencuri ikan diproses hukum dan dibawa ke pengadilan. Ketika pengadilan menyatakan bersalah, tanpa ampun kapal-kapal itu kemudian ditenggelamkan. Sudah 363 kapal asing ditenggelamkan di wilayah perairan Indonesia.

Tindakan tegas itu membuat jumlah pencurian ikan menurun tajam. Hasilnya jumlah ikan di wilayah perairan Indonesia meningkat. Hal itu secara otomatis membuat keberlanjutan perikanan ikan menjadi lebih baik. Kesepakatan internasional memang mengharuskan semua negara menerapkan kebijakan penangkapan ikan yang bertanggung jawab atau responsible fisheries.

Tantangan selanjutnya yang harus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan ialah memperbaiki kesejahteraan, khususnya nelayan. Perhatian atas hal itulah yang seharusnya dimintakan kepada Menteri Susi seperti disampaikan Presiden agar Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan ekspor produk perikanan.

Kalau hal ini yang disampaikan, Menteri Susi pasti akan bisa menerima. Meski data kementerian menunjukkan peningkatan produksi perikanan tangkap meningkat pada 2017, masih banyak keluhan terutama dari nelayan di Pulau Jawa bahwa kehidupan mereka belum membaik.

Inilah yang harus diperbaiki karena kedaulatan dan keberlanjutan tidak akan ada artinya apabila tidak mampu memberikan kesejahteraan. Termasuk kalau memang dianggap sebagai pekerjaan rumah, yang harus diselesaikan Menteri Susi ialah masalah cantrang. Ada pro-kontra di antara nelayan sendiri terhadap larangan penggunaan cantrang karena memengaruhi kehidupan nelayan.

Tentu perlu ada kejelasan bagaimana membuat nelayan bisa lebih produktif tanpa harus mengganggu keseimbangan ekosistem. Kita tidak sedang menghitung matematika bahwa 1 + 1 = 2. Dalam mengambil kebijakan, pilihan yang dihadapi seorang pemimpin sering kali bukan antara baik dan buruk, melainkan antara buruk dan kurang buruk.

Termasuk dalam kebijakan soal cantrang yang harus dipilih ialah kebijakan yang mudaratnya lebih kecil. Dalam masalah pelik ini yang dibutuhkan ialah komunikasi yang lebih baik serta sikap saling menguatkan.

Bukan malah saling menyalahkan dan merasa keputusannya paling tepat serta paling memihak kepada kepentingan rakyat. Kita bukan menang-menangan, apalagi merasa paling hebat, karena yang lebih dibutuhkan ialah manfaat terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara ini.