Investasi dan Ekspor

DALAM sidang kabinet pertama 2018, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kita mendorong lebih pesat lagi investasi dan ekspor. Kapasitas yang kita miliki untuk bisa menarik investasi begitu besar, tetapi yang benar-benar terealisasi masih jauh di bawahnya. Ibarat manusia, Presiden menggambarkan Indonesia sebagai orang yang sehat dengan kolesterol rendah, jantung bagus, paru-paru baik, dan tidak ada darah tinggi.

Anehnya, orang yang begitu sehat ini tidak mampu berlari. Sebenarnya, hal ini bukanlah hal baru. Sejak reformasi, kita kebingungan mengapa investasi tidak pernah tumbuh signifikan di Indonesia. Investasi yang masuk jauh di bawah Tiongkok, India, dan bahkan juga Vietnam.

Padahal dari sisi politik kita jauh lebih demokratis. Dari sisi potensi, sumber daya alam yang kita miliki jauh lebih melimpah. Jumlah kelas menengah dan daya beli juga besar. Apalagi sejak tahun lalu, lembaga pemeringkat dunia seperti S&P dan Fitch memasukkan Indonesia ke kelompok negara layak investasi.

Akar persoalannya terletak pada sikap kita melihat pengusaha. Yang namanya pengusaha hanya dilihat dari sisi negatifnya. Pengusaha hanya dilihat sebagai orang yang sekadar mencari untung. Pada zaman kolonial Belanda, pengusaha bahkan dianggap sebagai pihak yang bisa diperas sehingga kemudian balik memeras rakyat.

Sikap itu berimbas dalam cara melihat kinerja pengusaha. Ketika ada pengusaha menjadi besar, kita mudah curiga. Bahkan ketika mereka mendapatkan untung, kita melihat sebagai sebuah kesalahan. Padahal ketika pengusaha itu untung, pajak yang disetorkan semakin besar dan bahkan dari keuntungan itu mereka bisa semakin memperbesar usahanya.

Sebaliknya, ketika pengusaha mengalami kerugian, kita justru merasa senang. Bahkan tidak jarang ketika ada pengusaha merugi, dicari kesalahan bahwa kerugian itu disengaja. Tidak jarang yang dituduh sebagai rekayasa untuk mengemplang kredit. Padahal yang namanya pengusaha itu adalah profesi.

Ketika seseorang memutuskan menjadi pengusaha, seumur hidup ia akan menjadi pengusaha. Mereka berupaya membesarkan usaha agar bisa bertahan lama bahkan hingga ke generasi selanjutnya. Tidak ada pengusaha yang mau bertahan setahun atau dua tahun. Yang seperti itu bukanlah pengusaha.

Mereka hanyalah petualang yang memang tujuannya lain. Yang dilakukan hanya spekulasi sekadar untuk mencari keuntungan sesaat. Kalau Presiden sekarang ingin meningkatkan investasi, yang pertama harus dilakukan ialah bagaimana memperlakukan pengusaha sebagai profesi terhormat.

Kemudahan berusaha itu bukan hanya diucapkan atau hanya dilihat dari daftar peringkat Bank Dunia, melainkan juga benar-benar bisa nyata di lapangan. Vietnam yang baru selesai perang pada 1975 bisa maju pesat karena mereka terbuka kepada pengusaha. Rakyat

Vietnam tidak pernah melihat ke belakang sehingga pengusaha asal AS ataupun Prancis yang pernah berperang dengan mereka tetap disambut dengan tangan terbuka. Mulai dari tingkat bupati, mereka melayani para investor dan benar-benar memberikan berbagai kemudahan. Direksi PT Semen Indonesia yang menanamkan modalnya di Thang Long bisa merasakan bagaimana iklim usaha di sana.

Bandingkan dengan investasi mereka di Rembang yang tidak bisa dioperasikan meski pabrik sudah selesai dibangun. Kalau kepada BUMN saja sikap kita seperti itu, tidak usah heran terhadap pengusaha asing sikap kita pun kemudian cenderung hostile. Lihat bagaimana cara kita mengakhiri kontrak dengan investor asing seperti kasus Blok Mahakam atau PT Freeport Indonesia.

Kita menempatkan pengambilalihan sebagai kalah-menang, bukan pendekatan menang-menang agar investor mau menanamkan lagi modalnya di tempat lain. Dalam pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan para pemangku kepentingan Senin lalu di Jakarta disampaikan masukan bagaimana pemerintah sebaiknya bersikap agar dunia usaha mau meningkatkan investasi. Beberapa peraturan perizinan dan perpajakan harus memudahkan dan tidak menempatkan pengusaha sebagai pihak yang hanya dicari-cari kelemahannya.

Kita apresiasi sikap Menkeu yang terbuka atas masukan. Sampai disepakati agar penerimaan pajak tidak sampai mengganggu kegiatan ekonomi. Pajak dan bea cukai justru akan membantu agar perekonomian bisa berjalan lebih kencang. Saatnya kita membangun sikap saling percaya.

Tanggung jawab pembangunan dan memajukan kehidupan bangsa merupakan tugas kita bersama. Semua harus terbuka dan tidak boleh mencari untung sendiri. Kita sepakat menghukum mereka yang mencoba merugikan, tetapi mengapresiasi mereka yang berbuat baik untuk negeri ini.

Kalau kita bisa konsisten menjalankan prinsip itu, bukan mustahil kita bisa meningkatkan investasi. Kalau investasi bisa membaik, pasti ekspor pun akan meningkat seperti kita harapkan. Dari sanalah kita berharap kemajuan itu bisa menyejahterakan seluruh rakyat.