Resesi

SEBUAH kenyataan, kita sedang menghadapi resesi. Pertumbuhan ekonomi melambat setidaknya dalam tiga kuartal terakhir. Nilai tukar rupiah terdepresiasi 7,7% sepanjang tahun ini. Indeks harga saham gabungan tertekan 5,7%, sementara imbal hasil surat utang negara naik 1% menjadi 8,7%.

Keadaan yang memburuk di sisi makro tecermin juga di sisi mikro. Bisnis berbagai sektor lesu. Bahkan, untuk pertama kalinya penjualan rokok turun. Dalam kondisi seperti itu, pemutusan hubungan kerja tak terhindarkan. Beberapa perusahaan sudah merasionalisasi karyawan. Kemiskinan kian menekan kehidupan masyarakat. Di beberapa daerah kelaparan terjadi.

Semua ini harus membuat pemerintah sadar, keadaan sudah tidak biasa-biasa lagi. Harus ada langkah nyata mencegah terjadinya pemburukan. Yang paling utama ialah menghentikan persepsi bahwa kondisi ke depan akan semakin memburuk. Untuk itu perlu ada big bang, langkah yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat bahwa pemerintah sedang bekerja. Namun, bukan kebijakan charity yang tidak membuat masyarakat produktif. Tidak bisa kondisi saat ini diselesaikan hanya dengan bagi-bagi kartu.

Pemerintah harus cepat mengeksekusi kebijakan yang sudah dirancang. Penghapusan pajak penjualan barang mewah, misalnya, harus segera dijalankan agar menggerakkan sektor riil. Stimulus moneter dari Bank Indonesia jangan hanya berhenti pada konsep. Pasti akan ada time lag dari kebijakan yang diambil. Kalau pemerintah masih ragu dengan kebijakan yang ditempuh, time lag akan kian panjang. Padahal, harapan bagi perbaikan ekonomi terletak di semester II. Puasa, Lebaran, dan tahun baru diharapkan bisa menggairahkan ekonomi yang sedang melesu.

Ada satu pandangan menarik yang disampaikan Direktur Eksekutif Prasetya Mulya, Djisman Simanjuntak, yakni pentingnya mendorong investasi. Namun, bukan investasi baru karena membutuhkan waktu lama, tetapi reinvestasi dari perusahaan yang sudah ada di Indonesia Kita kerap silau melihat sinar di luar, lupa kepada mutiara yang ada di depan kita. Padahal, di sektor otomotif, misalnya, Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki sudah memutuskan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi mereka.

Di kolom ini, Rabu (24/6), saya menyampaikan soal PT Freeport Indonesia yang mau menanamkan modal US$15 miliar. Investasi Rp200 triliun itu sama dengan anggaran pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Apalagi, investasinya datang dari modal yang mereka bawa dari luar, bukan menggunakan dana yang ada di bank dalam negeri.

Tugas pemerintah menegosiasikan kepentingan nasional agar kontrak itu menguntungkan Indonesia. Namun, keputusan harus segera diambil agar muncul kepercayaan bahwa kita bersahabat terhadap investasi dan masih ada perusahaan asing yang mau menanamkan modal. Ini akan memberi sinyal positif kepada pengusaha luar bahwa Indonesia masih menjadi tempat menarik untuk berinvestasi.

Saya mendapat keluhan dari seorang pengusaha yang memiliki kerja sama dengan pengusaha Tiongkok. Bagaimana pengusaha Tiongkok begitu antusias menyambut undangan Presiden Joko Widodo berinvestasi di Indonesia. Namun, mereka kini bingung karena ketidakjelasan prosedur berinvestasi. Presiden Jokowi perlu memenuhi janji seperti ketika berbicara kepada para pengusaha yang menghadiri Konferensi Asia Afrika, "If you have any problem, please call me." Sekarang saatnya membuktikan itu.