Pangan dan Energi

PERINGATAN yang disampaikan Bank Indonesia tentang hal-hal yang perlu kita waspadai tahun ini pasti bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, apalagi membuat kita berkecil hati. Namun, pangan dan energi pantas untuk diperhatikan karena bisa mengganggu pembangunan yang hendak kita lakukan.

Pengalaman selama ini memang dua isu itu bisa menggoyahkan pemerintahan. Demo besar yang menjatuhkan rezim zaman Orde Lama terjadi karena stok pangan yang terbatas sehingga membuat inflasi melambung tinggi. Ketika pemerintahan Orde Baru terbentuk yang pertama diperhatikan ialah ketersediaan pangan untuk masyarakat.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi, limbung ketika harga minyak dunia melambung sampai US$100 per barel pada 2011. Perlambatan pertumbuhan ekonomi kita rasakan sampai sekarang akibat pemerintah terlambat menaikkan harga bahan bakar minyak sehingga menyedot subsidi yang besar.

Antisipasi perlu kita lakukan karena indikasi bagi munculnya tekanan dari pangan dan energi cukup besar. Inflasi pada Desember 2017 yang mencapai 0,71%, ternyata 0,46% disumbangkan faktor pangan. Banjir yang terjadi di beberapa sentra produksi pangan membuat pasokan ke pasar menjadi tersendat.

Januari dan Februari biasanya curah hujan akan semakin tinggi. Padahal pada bulan-bulan itu menjelang panen raya. Kalau banjir melanda sentra produksi pangan, produksi pangan akan terganggu dan tekanan terhadap inflasi akan semakin besar. Untuk energi, kita melihat harga minyak dunia terus naik dan sekarang sudah di atas US$60 per barel.

Padahal di APBN 2018 ditetapkan patokan harga minyak sebesar US$48 per barel. Di sisi lain, kita melihat pemerintah sudah menetapkan harga BBM tidak akan naik hingga Maret nanti. Bahkan, ada yang menyebutkan pemerintah akan mempertahankan harga BBM hingga 2019.

Memang beban itu tidak dipikulkan langsung ke APBN. Pemerintah sudah menugaskan Pertamina untuk menanggung kenaikan harga minyak dunia tersebut. Pertanyaannya, sampai kapan Pertamina sanggup memikul beban tersebut? Ketika Pertamina tidak lagi sanggup menanggung beban, bukankah tanggung jawab akan kembali ke negara seperti saat terjadi krisis Pertamina pada 1974?

Langkah kontingensi perlu dipersiapkan pemerintah. Perencanaan perlu dilakukan mulai sekarang karena ketika krisis sudah terjadi, cara penanganannya tidak bisa instan. Kalau kita perlu tambahan pasokan pangan, impor beras membutuhkan waktu untuk bisa dilakukan. Bahkan, sering kali harga menjadi tidak terkontrol karena kebutuhan pangan kita tergolong besar.

Demikian pula dengan kebutuhan energi. Impor minyak kita setiap hari mencapai 1 juta barel. Kalau harganya US$60 per barel, berarti kebutuhan impor minyak akan mencapai US$60 juta atau sekitar Rp780 miliar per hari. Kita bisa hitung berapa devisa yang akan tersedot keluar dalam setahun dan itu pasti akan menguras dana pembangunan seperti kita alami sebelum 2014.

Kalau kita ulangi perlunya kita bekerja lebih keras pada tahun ini, memang menjadi sangat relevan. Apalagi pemerintah mencanangkan untuk menurunkan lagi angka kemiskinan menjadi satu digit pada tahun ini. Artinya, kita membutuhkan investasi dan investasi itu akan bisa dilakukan apabila ada stabilitas politik dan ekonomi.

Kita harus berupaya keras agar jangan sampai urusan pangan dan energi mengganggu rencana pembangunan yang hendak kita lakukan. Semua harus bisa terkelola dengan baik, apalagi kita hidup di era yang begitu terbuka. Jangan sampai kemudian muncul anggapan bahwa anggaran kita tidak cukup kuat untuk menopang stabilitas ekonomi.

Untuk itu, kita harus berpikir realistis. Tidak bisa kita terus-menerus bersikap populis meski kita sedang berada di tahun politik. Sikap populis bukan hanya mahal biayanya. Ketika beban itu tidak mampu dipikul, justru akan menjadi bumerang bagi pengambil kebijakan populis itu sendiri.

Komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat pasti akan memahami ketika diminta untuk berbagi beban sebab masyarakat pun membutuhkan stabilitas dan kepastian. Semua orang pun sudah menyadari, di bidang energi kita bukanlah negara yang berkelimpahan minyak.

Akibat kemajuan dan keberhasilan pembangunan, kita sekarang sudah menjadi net importir minyak. Persoalan berat memang belum akan terjadi besok. Mumpung masih ada waktu, kita upayakan agar produksi pangan bisa terjaga. Badan Urusan Logistik harus menghitung betul kebutuhan pangan dan stok yang perlu disiapkan.

Sementara itu, untuk energi, harus diantisipasi agar jangan sampai beban impor menaikkan defisit neraca transaksi berjalan. Keinginan pemerintah untuk mendorong program padat karya harus bisa direalisasikan. Selain program untuk membuka minimal 200 lapangan pekerjaan di desa, yang tidak kalah penting ialah menjalankan rencana lama memberikan insentif kepada industri yang bisa menyerap tenaga kerja.

Kita perlu membuat warga bangsa ini menjadi manusia yang produktif, dan itu hanya bisa dicapai kalau mereka bisa bekerja. Bahkan, dengan bekerja itulah kita bisa menurunkan angka kemiskinan.