Tahun Kebajikan

LANGKAH Prabowo Subianto meminang Zanubba Arrifah Chafsoh Rahman Wahid (Yenny Wahid) sebagai calon Gubernur Jawa Timur dinilai sebagai langkah cerdas. Putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini bisa menjadi lawan tanding yang kuat atas dua calon yang sudah ada, Kofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf.

Keduanya kader Nahdlatul Ulama (NU) yang berpengalaman; keduanya pernah di DPR dan kabinet. Namun, penolakan Yenny atas pinangan Ketua Umum Partai Gerindra itu juga penuh arif-bijaksana sebab, suami Yenny, Dhohir Farisi, ialah kader Partai Gerindra. Penolakan ini pasti tak mudah.

Alasan Yenny antara lain pertama, ia tak diizinkan beberapa sesepuh NU dan anggota keluarganya, terutama sang bunda. Kedua, demi keutuhan keutuhan NU di Jawa Timur. Menurut Yenny, ia mempunyai tugas sejarah untuk menjaga keutuhan NU dan tak memasuki kontestasi politik praktis.

"Tawaran tersebut saya pertimbangkan dengan matang, tetapi kami keluarga Gus Dur meyakini punya tugas sejarah untuk menjaga bangsa ini dan memastikan keluarga NU tidak pecah," kata Yenny di rumah Prabowo Subianto, Jl Kartanegara, Jakarta Selatan, Rabu silam. Yenny pun menambahkan, NU telah menyumbangkan dua kader terbaiknya (Khofifah dan Saifullah) dan siapa pun yang terpilih harus bisa membawa kemaslahatan atau kebaikan.

Kebajikan memang menjadi keinginan semua partai yang mengusung calon pada seluruh perhelatan politik, terutama pilkada yang hendak digelar Juni mendatang. Prabowo merasa sedih, tapi bisa menerima. “Dengan sedih saya menerima dan menghormati, tapi ya mau diapakan lagi,” katanya.

Sebelumnya Gerinda yang berkoalisi dengan PKS dan PAN telah mendeklarasikan calon Gubernur Jawa Barat Mayjen (Purn) Sudrajat dan cagub Jawa Tengah Sudirman Said. Pengamat politik Muhammad AS Hikam memuji Yenny. Ia menulis status di akun Fecebook-nya bahwa Yenny telah melakukan hattrick.

“Menolak tawaran PS (Prabowo Subianto), menjaga soliditas nahdiyin Jatim, bikin ayem perasaan PJ (Pak Jokowi). Ciamik, kan." Betulkah Jokowi ayem? Bisa jadi iya jika Jokowi maju lagi pada Pilpres 2019, sebab Pilkada 2018 memang modal penting Pemilihan Presiden 2019.

Pilkada tahun ini akan digelar di 171 daerah, dengan perincian 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Bali, Lampung, Sumatra Selatan, Riau, Sumatra Utara, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Maluku Utara. Jika ditotal, pemilih di 17 provinsi itu lebih dari 75% pemilih nasional.

Berbagai pendapat pun menubuat Pilkada 2018 akan sangat panas. Orang ramai pun menyebut 2018 sebagai tahun politik. Ada kekhawatiran politisasi agama yang telah memecah pada pilkada Jakarta bisa terjadi lagi. Namun, bagi saya, tahun politik mestinya disebut juga sebagai tahun kebajikan. Bukan tahun penuh kecemasan dan ketakutan.

Jika perhelatan politik terus menjadi momok, seperti yang dikesankan sejak Orde Baru pada setiap pemilu, ada yang ganjil dalam berpolitik. Orde reformasi mestinya mengubah momok itu sebab dalam era demokrasi setiap ada pilkada/pemilu mestinya ada harapan baru datangnya pemimpin yang lebih baik.

Bukankah menjadi tekad semua partai politik mereka mengajukan calon pemimpin terbaik? Dalam pikiran sehat kita, calon terbaik ialah orang-orang pilihan. Mereka yang memilih untuk mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk melayani publik. Kebajikan-kebajikan itu pun bertebaran dalam janji-janji kampanye mereka.

Partai pengusung dan juga publik mestinya mencatat dengan saksama janji-janji itu, apakah masuk akal atau di langit tinggi. Setelah terpilih, dalam pelantikan para pemimpin itu akan mengucapkan sumpah-janji. Seorang rohaniwan akan memegang kitab suci di atas kepala yang disumpah.

Diawali dengan menyebut Tuhan sesuai agama masing-masing, para kepala daerah itu bersumpah akan menjalankan tugas dengan seadil-adilnya. Mereka akan memegang teguh UUD NRI 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.

Adakah sumpah itu formalitas belaka, lalu Tuhan dikhianati? Dengan asumsi para pemimpin daerah tegak lurus kejujurannya, para anggota dewan mengawasi dengan serius, dan masyarakat mencatat serta menagih janji-janji itu, mestinya tak ada pemimpin daerah yang bersimpang jalan dari sumpahnya. Ini bisa terjadi jika pilkada berlangsung bersih.

Tanpa mahar politik, tanpa politik uang. Kita yang percaya harapan pada politik tak boleh ragu menyebut tahun politik sebagai tahun kebajikan. Jika tahun kebajikan justru dipenuhi kejahatan, terkutuklah para pelakunya.***