2018

TAHUN Baru 2018 segera menjelang. Harapan kita semua tahun baru membawa sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan kita bersama. Tahun baru menjadi momentum bagi kita untuk meraih prestasi yang lebih baik. Kita sama-sama belajar dari pengalaman 2017, untuk kita lanjutkan apa yang sudah baik dan kita tinggalkan hal yang tidak baik.

Kita pantas menatap tahun baru dengan penuh optimisme. Negeri ini memiliki potensi yang besar untuk bisa menyejahterakan rakyatnya. Asal saja tidak ada salah langkah dalam mengambil langkah. Pengalaman 2017 harus menjadi pembelajaran di saat empat bulan pertama yang begitu baik terhapus oleh kebijakan yang memurukkan semuanya.

Kita perlu membangun sikap saling percaya. Jangan kita terus terjebak dalam sikap saling curiga. Tidak mungkin kita akan bisa membangun kalau semua dilihat dari kacamata teori konspirasi. Seakan ada agenda yang merugikan dalam setiap langkah yang hendak dilakukan.

Sinergi tiga sektor, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat, merupakan sebuah keharusan. Tentu bukan berarti tidak boleh ada saling koreksi di antara ketiganya. Namun, koreksi itu harus ditujukan untuk perbaikan, bukan sekadar saling menyalahkan.

Pemerintah, misalnya, membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Akan tetapi, dalam upaya mengejar target penerimaan, janganlah dunia usaha dan masyarakat selalu dilihat sebagai 'penjahat' yang menghindar dari pembayaran pajak, kemudian dengan serta-merta mengejar pajak sambil mengancam untuk memidanakan.

Keinginan untuk membuat tatanan yang lebih baik tidak bisa dilakukan dengan seketika, seperti peraturan direktur jenderal pajak yang dikeluarkan akhir November lalu yang mengharuskan dunia usaha menggunakan faktur elektronik untuk setiap transaksi perdagangan. Siapa yang melanggar peraturan akan dikenai denda pajak sebesar 2%.

Bagi pihak pabrikan dan grosir, mereka tidak kesulitan dengan peraturan seperti itu. Namun, bagi pedagang eceran, peraturan itu tidak bisa tiba-tiba mereka ikuti. Karena rantai tata niaga saling terkait satu dengan yang lain, kemandekan di satu rantai merusak seluruh tatanan.

Kita lihat bagaimana industri tekstil bertumbangan karena produk mereka tidak bisa disalurkan ke konsumen dan menumpuk di pabrik. Untung Dirjen Pajak yang baru, Robert Pakpahan, cepat menyadari kondisi yang tidak menguntungkan ini. Ia segera mengeluarkan surat edaran untuk menunda pelaksanaan peraturan tersebut.

Target pajak tidak mungkin akan bisa dicapai kalau kegiatan bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Hal lain yang perlu menjadi perhatian di tahun baru ialah perlunya menjadikan dunia usaha sebagai mitra. Presiden Bank Dunia Kim Jim-yong ketika berkunjung ke Indonesia mengingatkan pemerintah agar melibatkan dunia usaha dalam membangun infrastruktur.

Sayangnya, kita menangkap pesan itu dengan mendikotomikan antara badan usaha milik negara dan swasta. Padahal, yang ingin disampaikan, swasta nasional dan BUMN ialah dua kekuatan yang seharusnya saling melengkapi.

Seperti sekarang, dengan memerintahkan BUMN untuk membangun infrastruktur, memang pembangunan bisa dilakukan dengan cepat. Namun, risikonya, modal BUMN habis terpakai.

Ketika butuh tambahan dana, mereka melirik bank BUMN untuk mengucurkan kredit. Ketika sumber dana yang terbatas habis dipakai untuk pembangunan infrastruktur, pendanaan untuk sektor produktif yang lain menjadi tidak kebagian. Sekarang ini dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang, risiko menjadi terlalu besar.

Kalau swasta bisa ikut dilibatkan, bukan hanya risiko bisa dibagi, potensi untuk terjadinya geliat ekonomi pun bisa semakin besar. Apalagi jika kontraktor di daerah bisa diajak serta, efek menetes ke bawah akan lebih dirasakan karena proyek infrastruktur bisa lebih dibuat padat karya.

Kalau ingin pertumbuhan ekonomi lebih baik pada 2018, kita harus berani memberi ruang lebih besar kepada swasta. Kita perlu belajar kepada negara-negara seperti India dan Turki yang bisa tumbuh tinggi pada kuartal III lalu. Bahkan Amerika Serikat makin pulih dari krisis dan diperkirakan bisa tumbuh 3% pada 2017.

Kuncinya ialah memberi ruang gerak kepada swasta untuk berkontribusi lebih signifikan kepada pembangunan ekonomi. Kita sering setengah hati memberi peran kepada swasta. Bahkan kadang kita tidak percaya kepada swasta. Lihat saja cara penanganan ketika krisis sedang terjadi.

Pemerintah justru memilih langkah pengetatan dan kontraksi ekonomi. Ketika krisis ekonomi menerpa Indonesia pada 1998, tingkat suku bunga bahkan dinaikkan sampai 80%. Tidak usah heran apabila dunia usaha lalu bertumbangan. Bandingkan dengan krisis mahahebat yang menimpa AS pada 2008.

Pemerintah Washington tidak hanya mengelontorkan dana penyelamatan sampai US$700 miliar, tetapi dilakukan pelonggaran ekonomi pula agar dunia usaha bisa kembali bangkit.

Hampir 10 tahun tingkat suku bunga di AS berada pada kisaran 0%-1,5%. Kalau sekarang perekonomian AS mulai pulih, itu disebabkan swasta diberi ruang gerak untuk bangkit dari krisis.

Sekarang ketika kita sedang berupaya untuk bangkit, kecurigaan pada masa lalu masih saja tinggi. Mantan Wakil Presiden Boediono dimintai keterangan lebih dari 6 jam oleh KPK untuk kasus yang terjadi pada 2002.

Kalau terus melihat kaca spion dan mencari kambing hitam, lalu kapan kita akan mulai membangun? Semoga tahun baru membawa kita pada hidup dengan sikap saling percaya, bukan terus saja curiga.