Gaduh

TIDAK terasa 2017 akan segera berakhir. Hal yang paling kita rasakan sepanjang tahun ini adalah kegaduhan. Apa pun yang dibicarakan selalu berakhir dengan pro dan kontra yang tajam. Akibatnya, banyak energi kita terbuang sia-sia. Padahal, banyak hal bisa kita kerjakan untuk memperbaiki kehidupan kita bersama.

Bayangkan, tahun ini kita mendapatkan peringkat ‘layak investasi’ dari semua lembaga pemeringkat dunia. Bahkan pekan lalu Fitch menaikkan lagi peringkat kita dari BB menjadi BBB. Ini seharusnya menjadi modal kita untuk menarik lebih banyak investasi masuk ke negeri kita.

Namun, karena lebih suka membuat kegaduhan, kita melepas semua peluang emas itu. Para pengusaha tetap saja bersikap ‘wait and see’. Sampai-sampai Presiden Joko Widodo bertanya heran, “Apa lagi sih yang ditunggu itu? Apa lagi yang mau dilihat itu?” Persoalan terletak pada cara pendekatan yang kita lakukan.

Kita bisa mengambil contoh pembelian aset besar yang terjadi pada 2017. Tahun ini ada dua divestasi besar yang dilakukan perusahaan raksasa AS. Pertama, pelepasan aset pembangkit panas bumi yang dikelola Chevron. Kedua ialah persetujuan yang diberikan Freeport McMoran untuk memberi kesempatan Indonesia memiliki 51% saham di PT Freeport Indonesia.

Dalam kasus yang pertama, pelepasan aset Chevron berlangsung lancar dan nyaris tidak ada kegaduhan yang terjadi. Star Energy milik pengusaha Prajogo Pangestu mengambil alih dua aset Chevron yang ada Gunung Darajat Garut dan Gunung Salak Bogor serta satu pembangkit panas bumi yang ada di Filipina.

Star Energy membeli aset perusahaan raksasa energi dunia itu senilai US$2,3 miliar. Pengambilalihan aset Chevron oleh pengusaha Indonesia dengan mengungguli dua perusahaan raksasa Jepang sangatlah luar biasa. Ternyata pengusaha Indonesia mampu berdiri sejajar dengan perusahaan kelas dunia dan dipercaya untuk bisa membeli aset milik perusahaan AS.

Saat penandatanganan kontrak pembelian di Singapura, Presdir Chevron John S Watson mengapresiasi langkah Star Energy yang dinilainya mampu memenuhi semua komitmen tepat waktu. Hal yang berbeda terjadi dalam pembelian PT Freeport Indonesia. Pertemuan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta pimpinan Freeport McMoran Richard Adkerson pada awalnya sebenarnya membuka lembaran baru.

Pihak Freeport untuk pertama kalinya memberi persetujuan untuk melepas saham dan menjadikan Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas. Langkah pengambilalihan kemudian dirancang dengan menunjuk PT Inalum sebagai pemegang saham mayoritas Indonesia. Bahkan untuk memperkuat PT Inalum, Kementerian Badan Usaha Milik Negara membentuk perusahaan induk pertambangan.

PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, dan PT Timah dimasukkan ke perusahaan induk dengan PT Inalum sebagai motornya. Sebagai ketua tim negosiasi, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji sudah menempuh jalan yang benar. Untuk mendapatkan 51% saham PT Freeport Indonesia, mereka pertama mengakuisisi 40% participating interest milik Rio Tinto.

Pihak Freeport sudah menyetujui participating interest itu bisa dikonversi menjadi saham. Selanjutnya, pemerintah Indonesia tinggal membeli sekitar 6% saham Freeport McMoran sebagai tambahan untuk menggenapi 51% saham yang kita inginkan. Selanjutnya, pemerintah seharusnya menjelaskan kepada publik langkah yang mereka lakukan itu.

Pihak Freeport pun pekan lalu sudah hadir di Jakarta untuk menandatangani kesepakatan yang sudah pernah disetujui. Namun, entah mengapa, pemerintah tidak mengeksekusi rencananya dan membiarkan keputusan kembali mengambang. Apa akibat yang terjadi? Kegaduhan baru muncul kembali.

Beberapa pengamat melempar isu divestasi PT Freeport batal dilakukan. Seperti biasa isu itu memancing berbagai macam reaksi. Pihak Freeport akhirnya kembali ke negaranya tanpa kepastian. Pemerintah sendiri hanya menggunakan posisi ‘bertahan dengan double cover’ atas berbagai isu yang terjadi.

Ketidakjelasan ini membuat kegiatan bisnis menjadi terhambat. Ribuan karyawan Freeport di Timika kembali bekerja di tengah ketidakpastian. Bahkan dari kacamata investor dunia, ini menunjukkan ketidakjelasan dalam berbisnis di Indonesia. Seakan tidak ada keselarasan antara ucapan dan tindakan dari para pengambil keputusan di Indonesia.

Padahal, tidaklah mungkin kita terus seperti burung unta yang membenamkan kepala ke dalam pasir. Pada akhirnya keputusan harus diambil. Kalaupun ada biaya yang harus dibayar, itu merupakan bagian dari risiko bisnis karena kita memang menginginkan pengambilalihan PT Freeport Indonesia.

Semakin lama kita membiarkan persoalan ini menggantung, semakin panjang persepsi buruk yang harus kita terima. Tidak usah heran apabila banyak investor enggan menanamkan modal mereka di Indonesia, sebab keputusan itu bukan hanya lama, melainkan juga penuh dengan ketidakpastian.

Kalau kita cepat mengambil keputusan, berbagai isu yang tidak perlu bisa dihindarkan. Seperti yang dilakukan Star Energy, kini operasi pengelolaan panas bumi sudah mereka pegang sepenuhnya. Selanjutnya, tinggal kecerdikan Star Energy untuk bisa membuat aset itu memberi manfaat optimal bagi perusahaan. Freeport pun masih menyimpan potensi yang besar. Buktinya sampai November lalu, menurut Dirjen Anggaran Askolani, dividen yang disetorkan ke negara sebesar Rp1,4 triliun. Itu untuk kepemilikan saham sekitar 9,36%.