Menolak, Ditolak

DIUNDANG, tapi dilarang. Itulah yang dialami Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo Oktober lalu. Ia diundang Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph F Dunford, tapi negeri itu pula yang melarangnya. Yang membingungkan, pemberitahuan larangan itu ketika Gatot dan istri telah berada di Bandara Soekarno-Hatta, beberapa saat hendak terbang.

Para diplomat 'Negeri Paman Sam' lekas meminta maaf. Namun, tak ada penjelasan resmi kenapa seorang tokoh penting diundang tapi kemudian dilarang sebab umumnya negara akan 'menyelamatkan' diskresi para aparat (negara) di lapangan. Adalah hak absolut sebuah negara menerima dan menolak warga negara asing masuk ke wilayahnya. Sepenting dan sepopuler apa pun tokoh itu di negerinya.

Sabtu pekan silam giliran Ustaz Abdul Somad dideportasi Imigrasi Hong Kong. Ia hadir ke negeri itu memenuhi undangan warga Indonesia di Hong Kong untuk memberi tausiah. Abdul Somad sampai di bandara Hong Kong sekitar pukul 15.00. Ia kemudian dibawa ke ruang khusus dan diinterogasi petugas imigrasi bandara. Ia dipaksa kembali ke Indonesia dengan pesawat yang sama, 1 jam kemudian.

Lagi-lagi tak ada penjelasan resmi dari negara yang melarang. Tentu saja, peristiwa itu mengundang banyak reaksi, termasuk Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Agama Lukman Halim Saifudin, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI mempertanyakan kenapa deportasi itu bisa terjadi? Bukankah Abdul Somad warga negara yang baik?

"MUI merasa prihatin atas kejadian yang menimpa Ustaz Abdul Somad, semoga beliau sabar dan mengambil hikmah dari peristiwa tersebut," kata Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa'adin. Zainut paham dalam tata hubungan antarnegara, ada wilayah yang tak bisa diintervensi. Karena itu, keprihatinan yang ia tunjukkan tak reaktif, tapi normatif.

Namun, ia meminta Kementerian Luar Negeri melakukan protes atas peristiwa itu.Indonesia sepanjang 2017 menolak sedikitnya 1.700 orang asing. Dari jumlah itu, yang terbanyak ditolak dari Tiongkok. Memang, menolak orang asing secara subjektif ialah bagian dari upaya tiap-tiap negara melindungi keamanan negerinya.

Setiap negara punya aturan tentang orang asing yang ditolak masuk ke negaranya. Indonesia punya UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 13 ayat (1) menyebutkan, pejabat imigrasi menolak orang asing masuk wilayah Indonesia, jika orang asing tersebut:
a. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan; b.

Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku; c. Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu; d. Tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa; e. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa; f. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; g.

Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi; h. Termasuk daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing; i. Terlibat kegiatan makar terhadap pemerintah Republik Indonesia; j. Termasuk jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Meskipun setiap negara punya aturan dan undang-undang sendiri, tapi pasti substansinya tidaklah jauh berbeda. Kita hanya bisa menduga-duga atas dasar apa Abdul Somad dideportasi. Di dalam negeri, Ustaz kelahiran Riau pada 1977 ini juga pernah ditolak sebagian masyarakat Bali, awal Desember lalu.

Adakah penolakan itu karena ia pernah ditolak di Bali? Lagi-lagi ini hanya menduga-duga. Lagi pula apa relevansinya? Namun, apa pun hak absolut sebuah negara menolak orang asing, pemerintah tak boleh membiarkan ada warganya yang diperlakukan tak elok oleh negara lain.

Menurut Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, pihaknya berupaya berkomumikasi dengan pihak imigrasi bandara Hong Kong. Namun, proses deportasi itu memang begitu cepat, sekitar 1 jam setelah mendarat dan interogasi. Aturan pada dasarnya juga untuk melindungi warga negara.

Dalam dunia yang kian menuntut transparansi, demi kejelasan warga negara, perlu juga dibuat kesepakatan antarnegara tentang orang asing dicekal dan dideportasi. Jika banyak manfaatnya, kenapa tak bersepakat terus terang tentang alasan penolakan itu?

Namun, mengingat Indonesia juga telah begitu banyak menolak warga asing dengan subjektivitasnya, kita pun tentu tak elok pula terlalu reaktif menyikapi penolakan itu. Protes-protes itu janganlah justru untuk saling 'menghabisi' kita sendiri. Rendah hati pula jika jadi momentum untuk berintrospeksi diri, kenapa penolakan itu terjadi? *