Musim Pulang Kampung

SIAPA bilang politik kerap menjauhkan? Justru dalam setiap hajat politik, ada kehendak kuat untuk mendekatkan, yakni kehendak kembali dan peduli.

Kembali 'pulang kampung' dalam arti harfiah maupun kiasan.

Mereka (yang berminat menjadi calon kepala daerah) tak lagi menyembunyikan kampung tempat ia berasal, lokus yang mungkin selama ini tak dipedulikan lagi.

Berkelilinglah banyak wilayah negeri ini, terutama daerah-daerah yang pada 27 Juni 2018 menggelar pemilihan daerah (pilkada) serentak.

Lihatlah di 171 daerah: 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, termasuk di tiga daerah dengan penduduk terpadat, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Inilah rangkaian pilkada serentak yang ketiga sejak 2015 dari lima pilkada serentak hingga 2022.

Terasa kuat berbagai upaya 'pulang kampung' itu.

Meskipun pendaftaran bakal calon secara resmi baru mulai awal 2018, gambar-gambar mereka dalam spanduk, baliho, dan advertensi telah bertebaran memenuhi ruang publik sejak jauh-jauh hari.

Ada yang ingin maju atas kehendak sendiri, desakan organisasi massa, dan partai politik.

Ada yang serius, hanya coba-coba, atawa sekadar memperkenalkan diri.

Cermati kata-kata dalam spanduk dan gambar-gambar itu.

Banyak di antara mereka yang berupaya mengingatkan calon pemilih tentang siapa diri mereka.

Selain mempromosikan berbagai potensi keunggulan diri masing-masing, seperti 'berpengalaman', 'cerdas, 'pintar', 'jujur', 'cakap', 'profesional', 'cekatan', 'mengayomi', dan hal-hal terpuji lainnya, mereka berupaya menjual 'kedekatan' semaksimal mungkin.

Kedekatan terhadap daerah yang akan mereka pimpin jika secara administratif memenuhi syarat dan masyarakat berkenan memilihnya kelak.

Kalau memang lahir di daerah itu, mereka akan menulis antara lain 'putra asli daerah' lengkap dengan kata-kata lokal. Jika orang Banyumas, ia bisa menulis, 'kiye nembe wonge dewek' (ini baru orangnya sendiri), 'aja adoh-adoh, wonge dewek bae' (jangan jauh-jauh, orangnya sendiri saja), 'kiye sing asli wong Banyumas' (ini yang asli orang Banyumas).

Anda bisa mencari sebanyak mungkin contoh 'kehadiran wajah' dengan nuansa lokal dari berbagai daerah lain.

Mereka yang tak lahir di daerah tempat ia akan berkompetisi, tetapi punya hubungan dekat, misalnya pernah menjadi pejabat, pengusaha, tokoh di daerah itu, umumnya mereka menulis prestasinya.

Bagi petahana yang merasa berhasil, ada yang menulis seperti ini, 'sudah terbukti', 'nyata berprestasi', 'nyata kerjanya', dan 'sedikit cakap banyak kerja'. A

rtinya, publik tetap harus diingatkan.

Jika mereka tak dikenal tapi merupakan anak, menantu, adik, keponakan atau cucu tokoh terkenal/berpengaruh di daerah, ada yang memasang gambar bersama sang tokoh itu dan menulis hubungan kekerabatannya.

Bahkan, ada yang menulis lengkap gelar akademik dan adat meskipun teramat panjang dan sulit diingat pembacanya. Itulah berbagai upaya pendekatan agar mereka diterima.

Itu sebabnya musim pilkada bisa disebut musim 'pulang kampung'.

Musim yang jauh didekatkan, yang putus disambungkan, dan yang lupa diingatkan.

Tidak hanya para calon kepala daerah yang akan dipilih, tetapi juga yang akan memilih.

Ada yang bilang, selain hari-hari besar keagamaan dan kematian orang-orang terdekat di kampung, hajatan politik bernama pemilihan umum menjadi musim pulang kampung juga.

Terlebih bagi 'si anak hilang' yang namanya mungkin hanya terdengar 'sayup-sayup sampai'.

Ada orang biasa ingin menjadi anggota dewan, wali kota, bupati, gubernur.

Ada anggota DPRD, DPR, DPD, bekas menteri, pengusaha, artis, ustaz, pendidik, bahkan menteri aktif, berniat maju Pilkada 2018.

Tak ada masalah. Menjadi pemimpin daerah memang dinilai benar-benar 'riil' tantangan dan problemnya.

Ia butuh banyak kemampuan jika ingin berhasil.

Jikapun tak menang, setidaknya ia telah berupaya untuk memahami kembali 'kampung halamannya'.

Kampung halaman yang boleh jadi telah lama ia tinggalkan dan lupakan.

Menjadi menteri atau pejabat penting apa pun di luar kepala daerah memang tak selalu mudah untuk maju pilkada yang dipilih langsung oleh publik yang beragam-ragam selera dan kehendak politiknya.

Saya selalu menilai positif keinginan 'pulang kampung', menjadi kepala daerah atau anggota dewan, dengan kehendak kuat untuk memajukan daerah dan mewujudkan keadilan sosial yang kini masih menjadi problem serius negeri ini.

Jika gairah dan motivasinya hanya untuk menumpuk kekayaan dan menzalimi publik, sebaiknya angkat kaki. Jangan pernah kembali.

Tak selalu mudah untuk pulang kampung.

Siapa pun boleh menjadi menteri atau pejabat apa saja di Jakarta atau tempat lain, tapi belum tentu 'diterima dengan tangan terbuka' ketika bertarung di ajang pilkada.

Bisa jadi ia menjadi perjalanan pulang kampung yang terjal berliku.

Bagi yang terpilih pun, jika ternyata terlalu banyak 'gincu' dan bukan mutu, berbagai upaya pendekatan primordial itu tak berarti apa-apa.

Pemilih rasional akan memilih pemimpin terbaik, yang autentik, yang tidak banyak 'gincu' di wajah dan lakunya.

Mereka umumnya tahu mana emas mana loyang.

Kedekatan sejati sesungguhnya bersambungnya hati pemimpin dengan publiknya.