Menjaga Optimisme

DI depan peserta Sarasehan 100 Ekonom, Presiden Joko Widodo menegaskan ada tiga langkah yang akan dilakukan pemerintah ke depan. Pertama, menggeser ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis investasi. Kedua, mendorong pengembangan industri yang memberikan nilai tambah tinggi.

Ketiga, mendorong pembangunan yang lebih inklusif agar bisa mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan membuka lapangan pekerjaan. Tiga hal itulah yang memang kita butuhkan. Hanya, transformasi itu tidak pernah kunjung terjadi. Investasi yang ditunggu-tunggu tidak pernah optimal bisa kita dapatkan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengakui kenaikan investasi 2017 memang tinggi, tetapi tetap jauh di bawah potensi yang seharusnya bisa kita dapatkan. Tidak usah heran apabila penurunan angka pengangguran dan kemiskinan tidak cukup signifikan.

Baik Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution maupun Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro merasakan angka penurunan kemiskinan sulit dipercepat karena mengenai inti yang paling sulit ditembus. Upaya untuk mendorong pembangunan industri yang bisa memberikan nilai tambah terbentur pada kebijakan yang masih terpisah-pisah, bahan baku yang masih banyak harus diimpor, serta barang modal yang belum bisa diproduksi sendiri.

Penguatan kualitas manusia bukan hanya pada tenaga kerja kasar yang perlu memiliki keterampilan khusus, melainkan juga tenaga terdidik yang bisa menguasai teknologi dan mampu menghasilkan barang modal yang kita butuhkan untuk membangun industri yang canggih.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Gati Wibawaningsih memberikan contoh keinginan Kementerian Perindustrian untuk memberikan insentif fiskal pada industri yang menyerap tenaga kerja besar dan mau mengembangkan inovasi. Namun, kebijakan itu masih tertahan di Kementerian Keuangan yang khawatir kebijakan itu mengganggu penerimaan negara.

Ibarat ayam dan telur, itulah persoalan yang sejak dulu kita hadapi. Kita menyadari Indonesia tidak pernah akan bisa bertransformasi kalau tidak menjadi negara industri. Untuk itulah kita perlu mendorong tumbuhnya industri manufaktur. Akan tetapi, kita selalu setengah hati, apalagi ketika setiap kementerian lebih mencoba mengamankan kepentingan sendiri.

Kalau Presiden mengharapkan transformasi besar, perlu ketetapan tentang grand design pembangunan ekonomi, khususnya industri, yang memang kita ingin lakukan. Semua kementerian harus mendukung arah besar itu dan melepaskan ego masing-masing. Kalau tidak seperti diakui Presiden sendiri kita tidak hanya akan tertinggal oleh Singapura, Malaysia, dan Thailand, tetapi juga Vietnam.

Kita selalu berdalih, kita sudah memiliki grand design pembangunan ekonomi yang hendak dituju. Akan tetapi, ketika diminta mendetailkan, setiap orang datang dengan persepsi sendiri-sendiri. Tidak pernah ada satu desain yang diterima dan dipahami semua kita.
Sekarang saatnya untuk merumuskan grand design itu agar persepsinya tidak berbeda-beda lagi.

Dengan itulah kita kemudian melangkah untuk menarik investasi dan menyiapkan semua peraturan yang mendukung pengembangan industri yang hendak kita tuju itu. Hanya dengan itulah akan bisa disiapkan tenaga kerja yang diperlukan. Baru dari sanalah kita akan bisa mengurangi kemiskinan dan ketimpangan antarmasyarakat.

Satu catatan yang disampaikan ekonom senior Prof Emil Salim perlu menjadi perhatian kita bersama. Dalam pembangunan yang kita lakukan, jangan hanya hasil yang dilihat. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan penting diperhatikan agar ada pembelajaran yang bisa dipetik sebagai bangsa.

Kritik Prof Emil Salim masuk akal karena sekarang ini kita memang lebih mementingkan hasil. Pembangunan pembangkit listrik, misalnya, banyak yang dilakukan secara turnkey karena ingin cepat selesai. Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti kereta cepat, dilakukan dengan banyak menggunakan tenaga dari luar negeri.

Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah sebenarnya bisa dipakai untuk membuka lapangan pekerjaan, khususnya untuk kelompok bawah. Ketika Amerika Serikat membangun Trans-Amerika pada 1930-an, momentum itu sengaja dipakai Presiden Franklin Delano Roosevelt untuk membawa bangsanya keluar dari krisis ekonomi besar.

Sayang momentum pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi sekarang ini tidak banyak menetes ke bawah. Padahal, seharusnya bisa digunakan pendekatan, sekali dayung dua-tiga pulau terlampaui. Proyek infrastruktur dipakai juga untuk meningkatkan daya beli kelompok masyarakat di bawah.

Sekarang ini pemerintah hanya mengandalkan dana desa sebagai alat untuk mendistribusikan pekerjaan dan pendapatan. Itu tentu tidak salah, tetapi daya pukulnya kurang kuat untuk mengangkat 40% warga yang masuk kelompok miskin. Pasti akan lebih besar dampaknya apabila pembangunan infrastruktur dan dana desa dilakukan bersamaan untuk mengangkat kelompok masyarakat di bawah.

Kesempatan bagi kita untuk bisa mendorong pertumbuhan yang lebih baik masih terbuka. Yang perlu dilakukan tinggal bagaimana membuat gerak pembangunan ini berada pada irama dan tujuan yang sama. Kalau itu bisa kita lakukan, kita memiliki modal besar untuk menjaga optimisme pembangunan ekonomi di tahun politik.