Karena Meme

MENJADI pemimpin publik zaman ini serupa berdiri di tengah lapang di siang hari. Ia bisa terlihat dari segala penjuru angin. Publik bisa menilai dari sudut pandangnya masing-masing. Bahkan, bisa 'ngomel' berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun jika mereka kecewa, juga jika mereka punya energi untuk berkeluh kesah.

Namun, begitulah zaman ini. Pemimpin yang dinilai berhasil, setegak lurus apa pun pribadinya, tak akan sepi dari kritik. Dalam perkara Gubernur DKI Jakarta, misalnya, Ali Sadikin dinilai sukses melakukan 'revolusi Jakarta' dari kota yang kumuh menjadi metropolitan pun, dikritik sebagai 'gubernur maksiat' karena melegalkan judi untuk membangun infrastruktur.

Ia juga dikiritik 'gubernur brangasan' karena pernah menempeleng sopir yang ugal-ugalan. Setelah Ali Sadikin digantikan Tjokropranolo, publik pun segera membandingkan keduanya. Langgam Bang Nolly, demikan Tjokro disapa, yang tak seprogresif Bang Ali. Jakarta seperti kehilangan elan vitalnya yang dinamis dan bergelora. Bang Nolly dikritik terlalu banyak 'menginjak rem' alias lambat berjalan.

Sementara sebelumnya Bang Ali seperti seorang pembalap yang lihai menginjak gas. Ia juga serupa 'Raja Midas', apa yang ia kerjakan menjadi 'emas'. Bang Nolly kemudian digantikan R Soeprapto; R Soeprapto digantikan Wiyogo Atmodarminto, dan Wiyogo digantikan Soerjadi Soedirdja. Empat gebernur ini masing-masing menjabat satu periode. Semua juga bebas dibanding-bandingkan.

Baru ketika Sutiyoso, ia menjabat gubernur dua periode, seperti Bang Ali. Pengganti Sutiyoso, yakni Fauzi Bowo, kembali hanya satu periode. Setelah Fauzi Bowo, satu periode bahkan secara bergtantian ada tiga gubernur: Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Syaiful Hidayat.

Sudah pasti tak ada yang sepi dari perbandingan. Terlebih setelah era Jokowi bersamaan dengan era kejayaan media sosial di Indonesia, kritik, serangan, (juga fitnah), seperti tak pernah sepi. Meme jadi populer. Apa saja menyangkut para pemimpin bisa muncul dalam bentuk meme, yang lucu ataupun yang menghina.

Namun, Ahok, demi transparansi memulai 'tradisi' baru. Salah satunya mengunggah kinerjanya ke media sosial, terutama Youtube. Ia membuat Pergub Nomor 159 Tahun 2016 tentang Penayangan Rapat Pimpinan dan Rapat Kedinasan Pengambilan Keputusan Terkait Pelaksanaan Kebijakan pada Media Berbagi Video.

Sebuah keputusan yang berani. Sebab, tak mudah bagi pemimpin yang tak siap dan tak tahan banting. Karena harus tahu segala urusan dan dengan cepat pula memberikan solusi secara langsung. Semua pengaduan ditanggapi dan tahu apa solusinya, kadang plus marah-marah juga, kalau ia merasa benar dan masyarakat salah.

Namun, pesan yang hendak ia sampaikan, warga jangan sembarangan mengadu. Harus siap dan memang tak mengada-ada. Publik yang menonton pun jadi tahu apa yang dituntut warga dan apa yang dilakukan gubernurnya. Kebiasaan bagus yang bisa menjadi pengetahuan warga (khususnya warga Jakarta) itu tak akan diteruskan oleh Anies-Sandi, khususnya mengunggah rapat pimpinan.

Alasannya karena apa yang diunggah di media sosial (khususnya Youtube), kata Wakil Gubernur Sandiaga Uno lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Bukankah ada adagium, "Orang besar belajar dari musuh-musuhnya. Dari kritik-kritik besar?" Ia bertolak dari rapat pimpinan yang pertama yang diunggah ke media sosial, ternyata digunakan sebagai meme untuk memprovokasi.

"Pasti kita akan dibanding-bandingkan. Itu enggak bisa terlepas bahwa kita akan selalu dibanding-bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya," kata Sandi. Namun, "Kalau itu dipermainkan, enggak akan ada habis-habisnya. Saya ingin mempersatukan warga. Kita ingin meredam suasana mulai Balai Kota sampai ke seluruh wilayah Jakarta."

Jujur saya tak sepakat alasan rapat pimpinan Pemrov DKI Jakarta dan kinerja lain yang diunggah ke media sosial, banyak mudaratnya. Sebab, bahan meme atau apa pun tak akan kurang jika mau. Kalau belum siap, kita paham karena Anies dan Sandi benar-benar baru menjadi pemimpin daerah.

Mereka bisa minta waktu 100 hari dulu sambil mengevaluasi apa yang kurang pas. Bukan menghentikannya. Ini justru kian empuk menjadi sasaran kritik, sebagai pemimpin yang tak siap. Jokowi, Ahok, dan Djarot, ketiganya memang punya pengalaman menjadi pemimpin daerah tingkat dua.

Ahok, sebelum menjadi gubernur, pernah menjadi Bupati Blitung Timur, anggota DPR, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan pernah pula menjadi pengusaha. Wajar jika paham betul akan tugasnya. Meme tak perlu ditakuti. Jika menjurus fitnah dan mencemarkan nama baik bisa diadukan ke polisi.

Jika Anies-Sandi ingin menyatukan warga Jakarta, justru tergantung pada hasil kerjanya, kata-katanya yang tak membelah. Seperti kata ‘pribumi’ di hari pelantikannya itu berpotensi membelah. Meneruskan kebijakan-kebijakan Ahok yang positif, seperti yang dijanjikan Anies-Sandi, juga bisa mempersatukan warga.

Beberapa di antaranya, menayangkan rapat pimpinan dan kinerja pemerintahan provinsi, menerima pengaduan warga di Balai Kota, menyebar WA dan No SMS gubernur, melanjutkan membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), penataan trotoar untuk pejalan kaki, penataan kawasan Tanah Abang, dan relokasi warga di kawasan aliran sungai yang kerap dilanda banjir.

Di bawah kepemimpinan Anies-Sandi, warga Jakarta, termasuk saya, ingin Ibu Kota ini lebih baik dibandingkan di masa Ahok-Djarot. Untuk menjadi lebih baik, tak harus beda yang belum tentu baik hasilnya. Meneruskan hal baik dari pemimpin sebelumnya jelas bukan aib. Ia juga mulia. Terlebih jika meneruskan dan hasilnya lebih baik. ***