Kota Cerdas

KETIKA menyerahkan anugerah Kota Cerdas Indonesia, Wakil Presiden Jusuf mengingatkan para kepala daerah yang menerima penghargaan untuk tidak terlena oleh piala yang diterima. Rakyat tidak membutuhkan piala karena yang lebih mereka perlukan ialah manfaat dari penghargaan Kota Cerdas yang bisa mereka rasakan.

Untuk itu, Wapres menambahkan, kecerdasan itu jangan hanya mengandalkan teknologi semata. Yang lebih penting ialah kecerdasan untuk memutuskan kebijakan yang memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat sehingga hasilnya bisa dirasakan banyak warga.
Misalnya, menggerakkan masyarakat Jakarta untuk secara rutin membersihkan selokan di depan rumah dan tidak hanya mengandalkan pasukan oranye agar ketika hujan turun, air bisa mengalir ke sungai. Teknologi memang sekadar alat bantu untuk mempermudah kita. Itu bukanlah penentu untuk menyelesaikan segala macam persoalan.

Pada akhirnya orang yang berada di belakang teknologi itulah yang lebih menentukan. Albert Einstein sejak awal sudah mengingatkan hal tersebut. Informasi merupakan level paling rendah dari kebutuhan manusia. Yang lebih tinggi dari informasi ialah pengetahuan. Namun, yang paling tinggi lagi yang perlu dimiliki manusia ialah imajinasi.

Mengapa? Karena pengetahuan, menurut Einstein, hanya bisa menjawab apa yang telah terjadi dan sedang terjadi sekarang. Sementara itu, imajinasi bisa menjawab apa yang belum terjadi dan akan terjadi. Kota cerdas atau smart city perlu dibangun bukan sekadar untuk membuat kota itu terlihat keren, modern, dan maju.

Tujuan paling penting dari pembangunan kota cerdas ialah bagaimana rakyatnya mendapatkan fasilitas dasar yang memadai sehingga mereka bisa hidup lebih aman, nyaman, dan akhirnya sejahtera secara bersama-sama. Tanggung jawab pembentukan kota cerdas tidak hanya berada di pundak pemerintah.

Yang tidak kalah penting ialah peran serta dari kalangan dunia usaha dan masyarakat madani untuk ikut membangun kota cerdas. Belajar dari negara-negara yang lebih maju, kota cerdas dimulai dari pembangunan fasilitas dasar bagi warganya. Bukan hanya jalan, lampu penerangan, dan transportasi, melainkan juga fasilitas sanitasi, kesehatan, dan pendidikan.

Setelah rata-rata pendidikan yang lebih baik, barulah teknologi diterapkan dalam kehidupan rakyat. Di Jepang, misalnya, kota cerdas dibentuk karena level kehidupan masyarakat yang sudah tinggi. Pemerintah kota sudah sampai pada tingkatan memasang sensor-sensor dan kamera di seluruh penjuru kota untuk memudahkan polisi bisa mendeteksi berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Aparat bisa cepat bertindak ketika ada orang yang tidak patuh kepada aturan. Karena keamanan dan ketertiban dianggap sesuatu yang berharga, dunia usaha di Jepang pun kemudian terpanggil mengembangkan produk yang juga cerdas. Industri di Jepang membuat televisi yang multifungsi, lemari es yang komunikatif, rumah yang menggunakan energi terbarukan, hingga mobil yang secara cerdas bisa otomatis mengurangi potensi terjadinya tabrakan fatal.

Di mana posisi kita sekarang berada? Prof Suhono Supangkat yang menjadi pemrakarsa Kota Cerdas Indonesia dengan jujur mengatakan, belum ada satu pun kota di Indonesia yang dikatakan sebagai kota cerdas. Kita masih dalam proses menuju kota cerdas seperti didambakan.

Kita tentu tidak perlu berkecil hati karena memang dibutuhkan perjalanan panjang untuk bisa menyamai negara-negara yang lebih maju. Yang tidak boleh bosan kita lakukan ialah bagaimana menyiapkan manusia-manusia Indonesia untuk menghadapi era baru. Kota cerdas hanya bisa dicapai kalau manusia yang tinggal di kota itu juga cerdas-cerdas.

Tidaklah mungkin kita akan mencapai level kota cerdas apabila masyarakatnya tidak patuh pada aturan. Kita lihat saja di jalan-jalan masih banyak orang dengan seenaknya berkendara melawan arus. Ketidaktertiban yang terjadi tidak hanya membuat kondisi terasa chaos, tetapi juga menimbulkan banyak korban yang sia-sia.

Penyediaan fasilitas kebutuhan warga kota merupakan pekerjaan yang perlu segera dikerjakan. Rumah-rumah warga bukan hanya harus teraliri listrik, melainkan juga harus dilengkapi sanitasi yang memadai dan ketersediaan air bersih agar kualitas kesehatan bisa dijaga.
Semua itu membutuhkan perencanaan baik.

Tidak bisa kota cerdas dicapai dengan pembangunan yang sepotong-sepotong seperti sekarang ini. Apalagi di era demokrasi, pemimpin daerah selalu berganti setiap lima tahun, paling lama 10 tahun. Kesadaran bersama untuk menyejahterakan kehidupan rakyat merupakan kunci bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.