Dirjen Pajak

PRESIDEN Joko Widodo menunjuk Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun. Tugas berat langsung mengadang mantan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko itu karena persoalan terbesar yang kita hadapi ialah jauhnya penerimaan negara dari target yang ditetapkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan negara berada pada kisaran 85%-90% dari target. Amnesti pajak yang diterapkan tahun lalu pun tidak mampu mendongkrak penerimaan pajak. Tahun lalu penerimaan pajak hanya mencapai 85% dari target dan sepertinya sama dicapai pada tahun ini.

Masalah dari rendahnya penerimaan pajak bukan hanya terletak pada rendahnya kepatuhan. Hal lain yang menjadi penyebab ialah terlalu dijadikannya target penerimaan sebagai tujuan. Padahal, penerimaan pajak seharusnya hasil dari kegiatan ekonomi yang terjadi di negara kita.

Oleh karena hanya berkutat pada target penerimaan dan melupakan keharusan untuk menggerakkan kegiatan ekonominya, kita seperti menggantang asap. Tidaklah mungkin kita bisa mencapai target penerimaan pajak ketika perekonomian dibiarkan melesu. Indikasi melesunya perekonomian sangat terasa tahun ini.

Barang konsumsi cepat habis (fast moving consumers good) yang biasanya tumbuh 15% per tahun hingga September lalu hanya tumbuh 2,7%. Penjualan mobil dan properti yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini tumbuh negatif atau stagnan. Kredit perbankan pun maksimal hanya tumbuh 9%.

Presiden berulang kali meminta kalangan dunia usaha untuk tidak wait and see. Berbagai indikator ekonomi menunjukkan sekarang justru saatnya untuk berinvestasi. Akan tetapi, bagi kalangan dunia usaha, ketidakpastian yang dihadapi membuat jalan ke depan justru tidak jelas. Salah satu yang menakutkan itu ialah aturan pajak.

Seorang direktur utama bank pernah bercerita bagaimana ia didatangi petugas pajak. Sebagai industri yang diikat aturan yang sangat ketat, laporan keuangan bank diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, termasuk dalam kewajiban membayar pajak. Tiba-tiba petugas pajak bisa mengatakan bank yang ia pimpin kurang bayar pajak sebesar Rp1 triliun.

Ketika ditanya, apa dasar penghitungannya, petugas pajak mengatakan laporan pajaknya terlalu bagus. Petugas pajak itu khawatir kalau kemudian tidak menemukan kesalahan, ia dituduh menerima sesuatu dari pihak bank. Banyak pengusaha lain yang sekarang merasa dikejar-kejar pajak.

Bahkan sering kali dasar pengenaan pajaknya tidak masuk akal. Tidak terkecuali perusahaan asing. Chevron, misalnya, pernah dikenai branch profit tax sebesar US$130 juta atas sesuatu yang oleh Ditjen Pajak sendiri pernah dikeluarkan surat bahwa Chevron tidak harus membayar itu.

Chevron sampai harus meminta bantuan Wakil Presiden AS Mike Pence menyampaikan keberatan kepada Presiden Jokowi karena jawaban pihak Ditjen Pajak selalu mempersilakan menyelesaikan keberatan melalui pengadilan pajak, padahal di sana pun dasar amar keputusannya sering tidak jelas.

Apabila kita mengharapkan penerimaan pajak bisa ditingkatkan, yang pertama harus diperhatikan ialah bagaimana menggerakkan kegiatan ekonomi. Geliat ekonomi akan terjadi kalau pengusaha dibuat nyaman dalam berusaha. Istilah yang dipakai mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, kalau kita ingin mendapatkan telur, janganlah dipotong ayamnya.

Kedua, bagaimana membuat aturan pajak yang sesuai dengan keadaan zaman. Presiden Jokowi pernah meminta masukan para menteri tentang bagaimana cara meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu yang diusulkan ialah mengubah pajak pertambahan nilai menjadi pajak penjualan.

Dengan menerapkan pajak penjualan, aparat pajak lebih mudah mengawasi. Bahkan lebih dari itu, tertutup kemungkinan terjadinya permainan oleh aparat pajak yang sekadar memperkaya diri mereka sendiri. Penerimaan negara diyakini akan jauh lebih besar daripada sekarang ini.

Sekarang kita cenderung menggunakan pendekatan yang ortodoks untuk meningkatkan penerimaan negara. Barang bawaan orang yang bepergian ke luar negeri diperiksa dan kemudian dikenai bea masuk tambahan. Dalam jangka panjang cara seperti ini hanya membuka peluang terjadinya moral hazard dari aparat untuk mendapatkan pendapatan tambahan, sedangkan penerimaan kepada negara tidak signifikan.

Kehadiran Dirjen Pajak yang baru sangat diharapkan mengubah cara pendekatan untuk meningkatkan penerimaan negara. Kita berharap ada pendekatan out of the box yang dilakukan Robert Pakpahan. Kalau tidak, kita akan terus berkutat pada penerimaan negara yang di bawah target.

Kita percaya, sebagai salah seorang pejabat Kementerian Keuangan yang senior, Robert Pakpahan tahu kondisi yang dihadapi dalam urusan penerimaan pajak maupun Ditjen Pajak. Memang, bukan pekerjaan yang mudah karena banyak kepentingan juga yang bermain di sana.

Akan tetapi, kita tidak boleh gagal karena terlalu berbahaya kalau kita tidak bisa menjadikan pajak sebagai modal untuk membangun negara ini.