Menunggu 'Orang Baik'

AMANAH itu sesuatu yang diberikan, dipercayakan. Ia bukan diminta, terlebih lagi direbut dengan lancung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), salah satu arti ‘amanah’ ialah “sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain”. Itu sebabnya, mereka yang menyelewengkan apa yang dititipkan kerap disebut ‘tak amanah’.

Tak bisa dipercaya. Lalu, bagaimana jika kita mendengar komentar seorang yang telah ‘bertempur habis-habisan’ kemungkinan dengan cara culas dalam sebuah perhelatan politik--lalu ia menang dan dengan senyum mengembang bilang, “Jabatan ini amanah. Akan saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat.” Amanah dari siapakah? Dari pemilihnya atau dari ‘pemilik modal’?

“Orang culas, yang kemenangannya hasil merampok suara dan bilang ‘jabatannya itu amanah’, sekurangnya ia dua kali berbohong sejak ia bicara,” kata seorang pendakwah dalam sebuah ceramahnya di Jakarta, beberapa waktu lalu. Sebab, pertama amanah itu diberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Kedua, ia sesungguhnya tidak diberikan amanah oleh pemilihnya, tetapi mengklaimnya.

Saya tercenung. Ia mengutip fisikawan jempolan Yahudi, Albert Einstein. “Barang siapa yang ceroboh akan kebenaran dalam hal-hal kecil, maka ia tak bisa dipercaya menangani hal-hal penting.” Saya sepakat. Suara kebajikan dari mana pun datangnya ia suara Tuhan yang ditiupkan lewat makhluknya!

Dalam urusan politik, saya masih terngiang kata-kata Anies Baswedan. "Orang jahat bisa berkuasa karena orang baik diam dan mendiamkan, Jangan menjadi orang yang hanya menonton, karena itu berarti Anda membiarkan orang jahat menang." Dalam konteks itulah Anies maju konvensi calon presiden Partai Demokrat pada 2013.

Tentu dalam konteks “mengalahkan orang jahat” pula ia menjadi relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla, calon presiden-wakil presiden “orang baik”, yang berhadapan dengan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa. Kata-kata Anies bertuah. Ia pun diganjar kursi menteri pendidikan dan kebudayaan dalam Kabinet Kerja.

Namun, Juli tahun lalu mantan rektor Universitas Paramadina itu dicopot. Ia merespons dengan ringan. "Ya, namanya amanat. Amanat itu diberikan, dijalankan. Ditarik, ya dilepaskan. Saya menempatkan diri seperti Senopati. Raja memberikan perintah berangkat ke medan laga, di gelanggang pendidikan. Itu laga yang ditugaskan ke saya.

Ketika Senopati ditarik, ya Senopati harus siap. Siap dikirim dan siap ditarik. Enggak tanya lagi." Doktor politik lulusan Northern Illinois University, AS, itu, kemudian maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dan mengalahkan pasangan Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Syaiful Hidayat.

Saya kira Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno mau dipinang Partai Gerindra dan PKS untuk maju Pilkada, juga karena ia tak mau menjadi ‘penonton’ yang berarti “membiarkan ‘orang jahat’ menang”. Publik Jakarta menunggu duet intelektual-saudagar sebagai ‘orang baik’ itu.

Anies bukan mantan menteri pertama yang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ali Sadikin, ketika dilantik Bung Karno sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 28 April 1966, tepat satu bulan mengakhiri jabatan sebagai menteri koordinator maritim/menteri perhubungan laut Kabinet Dwikora. Usia Ali Sadikin waktu itu 39 tahun, kini Anies dan Sandi sama-sama 48 tahun.

Ali mau ‘turun gunung’ karena ditunjuk langsung Presiden Soekarno dan demi Jakarta yang waktu itu yang teramat kumuh. Di tangan jenderal marinir ini, Jakarta menjadi metropolitan modern. Wajar jika jejak Anies diikuti. Mantan Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi Sudirman Said dan mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Djafar, keduanya menteri Jokowi yang terkena reshuffle bersama Anies, akan mencoba peruntungan pada Pilkada serentak 27 Juni 2018.

Mereka akan maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Jika tak ada aral, Pilgub Jateng sedikitnya akan dikuti tiga calon, yakni petahana Gandjar Pranowo, Sudirman Said, dan Marwan Djafar (PKB). Seru! Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal di era SBY, Lukman Eddy (PKB), juga akan maju sebagai calon Gubernur Riau di Pilkada tahun depan.

Bisa jadi akan ada lagi pensiunan menteri atau pejabat tinggi lain, yang berminat ‘turun gunung’ dalam pilkada. Jangankan mantan, menteri aktif saja seperti Khofifah Indar Parawansa (PKB), juga akan maju Pilgub Jawa Timur. Menteri Sosial ini nanti akan berhadapan dengan Saifullah Yusuf (juga PKB) yang kini Wakil Gubernur Jawa Timur. Saifullah juga mantan menteri pembangunan daerah tertinggal era SBY.

Mantan menteri ‘turun gunung’ memang bukan barang baru di era reformasi. Mantan menteri kehutanan era Gus Dur, Nur Mahmudi Ismail (PKS), orang pertama yang maju pilkada. Bukan kursi gubernur yang ia incar, melainkan Wali Kota Depok. Ia berhasil menjabat dua periode. Menteri pertanian era SBY, Suswono (juga dari PKS) juga maju dalam Pilkada serentak 15 Februari 2017 di Brebes, Jawa Tengah. Sayang ia gagal menjadi bupati.

Saya berupaya terus mengingat kata-kata Anies, bahwa ia maju pilkada, juga mestinya mereka yang maju Pilkada serentak 2018 dengan 171 pemilihan, mestinya sebuah upaya untuk menghindari “Orang jahat bisa berkuasa karena orang baik diam dan mendiamkan”. Dengan fakta lebih dari 350 orang kepala daerah terlibat korupsi, mestinya pilkada tahun depan sebuah upaya habis-habisan untuk tak ‘membiarkan orang jahat menang.’ Pertanyaannya, siapa ‘orang baik’ dan siapa ‘orang jahat’? Bukankah politik telah membaurkannya.