Ketika Petani Terganggu

DALAM kolom ini sebelumnya kita mengangkat keluhan petani tebu tentang peraturan perdagangan yang mengimpit mereka. Para petani tebu ternyata segera mengambil tindakan dan tidak lagi memedulikan peraturan pemerintah.

Mereka memutuskan untuk tidak menjual gula produksi mereka ke Badan Urusan Logistik. Kita perlu mengingatkan pemerintah untuk tidak main-main dengan petani.

Mereka sepertinya selalu nrimo. Petani umumnya memang menerima saja segala macam peraturan meski itu merugikan mereka. Namun, ketika sudah mengena pada harga diri mereka, petani bisa bertindak di luar yang kita duga.

Sejarawan Sartono Kartodirdjo pernah menulis buku tentang pemberontakan petani di Banten pada 1888. Petani Banten tiba-tiba berani melawan penjajah Belanda karena tindakan pihak kolonial yang sudah di luar batas. Pajak yang dikenakan kepada petani sudah mencekik leher mereka.

Kita tidak bermaksud memanas-manasi keadaan. Namun, kondisi yang dihadapi petani tebu hampir sama. Mereka diwajibkan untuk menjual gula produk mereka kepada Bulog dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah.

Kalau tidak menjual ke Bulog, petani harus mendapatkan sertifikat nasional Indonesia. Berbeda dengan produk pabrikan, mendapatkan SNI untuk produk pangan tidaklah mudah.

Mereka harus terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan itulah mereka bisa mengurus SNI ke Badan Standardisasi Nasional.

Belum selesai dengan persoalan itu, petani tebu juga dihadapkan pada persoalan pajak. Pajak pertambahan nilai yang dikenakan terhadap penjualan tebu memang sudah dicabut Menteri Keuangan. Akan tetapi, pajak penjualan tetap ditarik Bulog dari petani.

Kalau petani tebu memiliki nomor pokok wajib pajak, besar PPn yang harus dibayarkan sebesar 1,5%. Namun jika tidak memiliki NPWP, mereka akan dikenai PPn sebesar 3%.

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia sudah mengancam akan menyampaikan protes langsung ke Presiden. Mereka menuntut perhatian Presiden untuk mencarikan jalan keluar yang tidak mengimpit kehidupan petani tebu.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menyampaikan bahwa pemerintah tidak pernah memaksa petani untuk menjual gula ke Bulog. Perintah pembelian gula petani oleh Bulog justru dimaksudkan untuk melindungi petani ketika harga di bawah biaya produksi.

Ketika pasar bisa membeli gula produksi petani lebih tinggi daripada harga Bulog, petani bebas untuk menjualnya. Tentang PPn yang dikeluhkan petani tebu, Enggartiasto mengatakan kewenangan itu ada pada Menteri Keuangan.

Pihaknya sudah menyurati Menkeu untuk menghapuskan PPn itu, tetapi sampai saat ini keputusan Menkeu belum juga keluar. Sekali lagi kita mengingatkan pemerintah untuk turun ke bawah mendengarkan persoalan yang dihadapi rakyat.

Tidak mungkin keputusan diambil sambil duduk di belakang meja. Pemerintah harus tahu bagaimana kondisi para petani tebu agar keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan akar persoalan dan bisa menyelesaikan masalah.

Keberpihakan kepada petani harus dilebihkan karena mereka umumnya adalah kelompok warga yang tertinggal. Kemiskinan yang masih 11% terbanyak ada pada keluarga petani.

Nilai tukar petani pun cenderung terus menurun sehingga mereka semakin jauh tertinggal kesejahteraannya jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain.

Pemerintah harus hadir untuk membela petani bukan hanya karena mereka harus dientaskan dari kemiskinan. Di sisi lain, mereka adalah pilar untuk menjaga ketahanan dan keamanan pangan nasional.

Pemihakan kepada petani dilakukan semua negara di dunia karena semua tahu bahwa tidak mungkin sebuah negara menggantungkan kebutuhan pangannya kepada negara lain, terutama untuk bahan pangan pokok harus bisa dipenuhi kemampuan sendiri.

Peningkatan produksi pangan tidak cukup dilakukan dengan menemukan bibit unggul dan cara penanaman yang benar, tetapi petani harus dijaga untuk mau tetap bekerja di sektor pertanian.

Di Uni Eropa, petani bahkan diberi insentif khusus agar mau mempertahankan lahan pertanian dan meningkatkan produksi mereka. Kalau kita terus membiarkan petani untuk menanggung bebannya sendiri dan tidak ada keberpihakan dari negara, kita siap-siap saja untuk ditinggalkan petani.

Kita harus sadar bahwa ada tiga persoalan yang menjadi ancaman ke depan, yaitu ketersediaan pangan, energi, dan air. Banyak pemerintahan goyah karena lupa memperhatikan petani dan ketersediaan pangan.