Tanjung Priok

SUDAH lama kita mendengar lelucon, "Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?" Rupanya satire itu tidak juga mengubah kita untuk mau memperbaiki diri. Sikap dan perilaku kita masih saja mencerminkan ketidakefisienan. Itulah yang membuat Presiden Joko Widodo tidak bisa menutupi kekesalannya.

Saat melakukan inspeksi ke Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (17/6), Presiden bertanya apa yang membuat proses bongkar dan muat barang begitu lama? Rata-rata waktu untuk bongkar dan muat barang dari atas kapal 5,5 hari. Paling lama bahkan bisa di atas 20 hari.

Padahal, kapasitas kapal kontainer yang masuk Tanjung Priok maksimal hanya 8.000 teu. Bagaimana kalau yang masuk kapal superkontainer yang sekarang ini kapasitasnya mencapai 18 ribu teu?

Hal yang membuat Presiden kesal tidak ada satu pun pejabat yang bisa memberikan jawaban pasti. Padahal, penyebab itulah yang akan membuat kita bisa mencari jalan keluarnya. Kalau tidak mampu mengidentifikasi masalah, bagaimana kita akan bisa memecahkannya?

Berpuluh-puluh tahun ketidakefisienan dibiarkan terjadi di Tanjung Priok. Setiap tahun ketidakefisienan itu membuat kita mengalami kerugian sekitar Rp750 triliun. Semua mencoba tutup mata, seakan-akan tidak ada persoalan.

Kalau kita mau dalami, begitu banyak masalah yang ada di Tanjung Priok. Bukan hanya soal dwelling time yang dipersoalkan Presiden, melainkan konektivitasnya ke luar pelabuhan. Bagaimana volume barang yang begitu besar hanya diangkut dengan menggunakan truk.

Sementara pelabuhan-pelabuhan besar dunia semakin lancar untuk keluar-masuk barang, Tanjung Priok malah semakin lambat. Jalur kereta api yang di zaman Belanda bisa sampai pinggir pelabuhan sekarang malah menghilang. Niat pemerintah untuk menembus 'blokade' itu tidak pernah bisa berhasil.

Tidak usah heran apabila Singapura semakin berjaya untuk memanfaatkan poros maritim. Singapura semakin memperluas pelabuhannya karena permintaannya terus meningkat. Semua puas untuk melakukan bongkar dan muat di sana karena pelayanan yang diberikan istimewa.

Direktur Utama PT Pelindo I Bambang Eka Cahyana saat berbicara pada Hari Pers Nasional secara gamblang pernah mengemukakan persoalan yang kita hadapi dalam penanganan maritim. Kita lemah dalam teknologi dan juga sumber daya manusia. Hal itu semakin diperlemah sistem komputer yang tidak compatible antara satu pelabuhan dan pelabuhan yang lain.

Masalah lain yang disoroti Bambang ialah konektivitas dan penunjang di daratan. Kita tidak pernah memikirkan pengembangan pelabuhan untuk 10 atau 20 tahun mendatang. Saat akan memperluas wilayah pelabuhan, pasti akan terkendala oleh lahan yang sudah ditempati penduduk.

Presiden Jokowi sudah mencanangkan poros maritim. Sekarang tidak perlu ragu-ragu menuntaskan semua hambatan. Jangan biarkan pelabuhan dikelola seperti kerajaan-kerajaan kecil. Kita harus membangun kerajaan laut yang besar karena kita negara kepulauan terbesar.

Di masa depan, tetap berlaku, negara yang menguasai dunia ialah negara yang menguasai lautan. Indonesia harus rule the waves, bukan sebaliknya wave the rules. Kita harus menjalankan prinsip kalau bisa dipermudah, ya dipermudah saja, tidak perlu dipersulit. Hanya dengan itu kita akan bisa mencapai efisiensi dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.