Bahasa, Maaf

BAHASA memang bersifat mana suka (arbitrer), tapi ia bagian dari kerapian pikiran sang penuturnya. Benarlah kata penyair Samuel Johnson, bahasa adalah pakaian bagi pikiran. Pikiran yang rusuh berkecenderungan mengeluarkan bahasa yang gaduh. Pikiran yang menyembunyikan ‘sesuatu yang ambigu’ akan memakai bahasa yang tak sepenuhnya eksplisit.

Biar ada ruang untuk berdebat di medan makna. Pidato Anies Baswedan pada pelantikan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Senin (16/10), yang menggunakan kata ‘pribumi’ dan mengundang kontroversi dinilai menyimpan ‘pesan golong­an’. Ada pikiran yang tak tegak lurus dalam memberi pesan pada publik, khususnya warga Jakarta.

Itu dinilai berpotensi menambah luka baru dari luka lama yang belum sepenuhnya sembuh dari pilkada Jakarta. “Jakarta adalah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad lamanya. Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme.

Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai terjadi di Jakarta ini apa yang dituliskan dalam pepatah Madura, Itikse atellor, ayam se ngeremme.” Itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Seseorang yang bekerja keras, hasilnya dinikmati orang lain.

Sekilas memang terasa pidato itu penuh kemuliaan. Namun, ada konteks yang alih-alih menyatukan, sebaliknya justru membelah. Semula saya berpikir Anies menyadari kekeliruannya dalam menggunakan istilah (pribumi) menuai kegaduhan, saling mem-bully, dari yang bersetuju dan sebaliknya.

Dari perspektif historis, menurut sejarawan JJ Rizal, ini memprihatinkan. Ada pejabat yang tidak paham sejarah dan repotnya lagi, makin dia (Anies) menjelaskan makin orang tahu ia tidak mengerti sejarah. “Hal itu artinya menderita busung lapar sejarah,” kata JJ Rizal. ‘Pribumi’ dan ‘nonpribumi’ memang terminologi yang menyimpan luka.

Wajarlah reformasi yang menumbangkan Orde Baru mengoreksinya. Presiden BJ Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sebuah inpres yang amat terpuji dalam konteks menjaga kebangsaan. Saya berprasangka baik, Anies belum memahami aturan itu. Saya tetap menyimpan keyakinan, Anies akan meminta maaf kemudian. Di sana ada spirit pengelompokan, yang ‘pribumi’ sebagai ‘pemilik sah Republik’ dan ‘nonpribumi’ (meski tak terkatakan) ialah ‘menumpang’; dan ini tak baik bagi Republik.

Berpuluh tahun dikotomi ini merasuki kita. Yang tak sehat, nonpri seolah hanya dialamatkan hanya untuk etnik Tionghoa. Ada steriotipe yang sengaja dihidupkan Orde Baru, yang meracuni kita. Jika saja Anies mengatakan kesenjangan ekonomi di Indonesia tentu juga Jakarta seperti hasil penelitian Oxfam Internasional, tentu persoalan akan berbeda.

Kesenjangan ekonomi memang bom waktu yang amat serius. Sayang Anies memilih terminologi yang sensitif dan secara aturan dan hukum telah direvisi. Termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6, tidak lagi mencantumkan syarat ‘orang Indonesia asli’ untuk calon presiden dan calon wakil presiden.

Diubah menjadi ‘Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri’. Karena itu, saya membayangkan Anies yang cerdas dan santun dan sebagai tokoh intelektual yang menjadi inspirasi dalam ‘merawat tenun kebangsaan’, seperti judul bukunya, akan menulis permintaan maaf seperti ini.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, sebagai manusia tempatnya alpa, saya mohon dibukakan pintu maaf atas kata ‘pribumi’ yang saya ucapkan dalam pidato saya pada 16 Oktober yang lalu. Sungguh tak ada niat sama sekali untuk menambah luka. Mari seluruh warga Jakarta bergandengan tangan, bersama-sama membangun Jakarta untuk lebih baik.

Mari tenun kebangsaan ini kita kuatkan lagi. Cukup sudah energi kita tertumpah untuk pilkada tempo hari yang amat membelah. Modal kita yang paling berharga adalah jalan bersama menuju pulau harapan. Mari, saudara, mari hentikan perdebatan yang bisa kian melukai ini.”

Menurut hemat saya, hanya permintaan maaf yang bisa menurunkan tensi bahkan saya berasumsi akan menuai apresiasi di awal Anies-Sandi menjalankan mandat warga Jakarta. Kata maaf sebuah kesadaran bahwa manusia memang tempatnya alpa. Kata maaf di awal Anies memimpin sama sekali bukan hal buruk, justru menunjukkan kebesaran jiwa.

Maaf juga membuktikan ia patuh pada aturan dan hukum. Sebaliknya, mereka yang bersemangat melaporkan Anies ke polisi karena ucapan pribumi sebaiknya dihentikan. Akan kian panjang perseteruan ini. Kita semua, warga Jakarta, yang menuai kerugian. Saya sepakat dengan pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji, meski dari sisi etika pidato Anies tak pantas diucapkan, tidak ada pelanggaran pidana di situ.

Mas Anies, maaf itu keren. Kecuali Anda memang punya ‘agenda’ lain yang bukan untuk menyejahterakan warga Jakarta? Terlalu sayang Jakarta untuk tidak kita cintai bersama.