Daya Beli

DI depan rapat kerja nasional Kamar Dagang dan Industri, Presiden Joko Widodo membantah terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Menurut Presiden, daya beli masih meningkat, hanya cara bertransaksi yang berbeda. Masyarakat tidak lagi berbelanja di pusat perbelanjaan, tetapi lebih banyak menggunakan transaksi daring.

Untuk memperkuat sinyalemennya, Presiden menunjuk peningkatan bisnis jasa pengiriman. Menurut Presiden, bisnis kurir untuk pengiriman barang meningkat sampai 125%. Inilah yang dikatakan Presiden seharusnya membuat kita tidak ragu untuk berbisnis di Indonesia. Dengan ekonomi yang masih tumbuh 5%, memang konsumsi rumah tangga masih tumbuh positif.

Hanya, berulang kali kita sampaikan kalau dilihat dari data time series, dalam empat kuartal terakhir terlihat adanya stagnasi dan bahkan perlambatan. Apabila pada kuartal II 2016 konsumsi masih tercatat 5,02%, pada kuartal III melambat menjadi 5,01% dan kuartal IV menjadi 4,98%. Pada 2017 ini ternyata perlambatan itu masih berlanjut dengan konsumsi rumah tangga kuartal I hanya tercatat 4,94% dan kuartal II tercatat 4,95%.

Tanpa harus dilihat sebagai kepentingan politik, data ini menunjukkan adanya masalah dengan daya beli masyarakat. Kita tidak memungkiri ada perpindahan pola bertransaksi masyarakat. Akan tetapi, transaksi daring hanya terjadi pada barang yang ringkas dan tidak berat. Tidak ada orang membeli beras, mobil, atau rumah dengan menggunakan jasa kurir.

Bisnis kurir JNE pun hanya naik 25%, bukan 125%. Sekarang kita tidak perlu berdebat soal daya beli. Yang harus kita pikirkan ialah bagaimana mendorong masyarakat untuk bisa meningkatkan konsumsinya. Tanpa ada peningkatan konsumsi rumah tangga, tidak pernah akan ada peningkatan permintaan produk industri.

Tanpa ada peningkatan permintaan produk industri, tidak akan ada penambahan investasi dan otomatis tidak ada peningkatan lapangan pekerjaan. Padahal, peningkatan konsumsi rumah tangga hanya terjadi kalau ada peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat hanya terjadi kalau ada peningkatan permintaan produk industri dan terbukanya lapangan pekerjaan.

Apa yang kemudian bisa dilakukan? Ya melonggarkan dulu perekonomian. Negara harus mengalah untuk membiarkan rakyatnya memiliki kemampuan konsumsi. Bahkan pada masa lalu, daya beli masyarakat tingkat bawah disuntik dengan bantuan langsung tunai. Sekarang yang bisa dilakukan ialah dengan melonggarkan pajak.

Nafsu pemerintah untuk menyelamatkan penerimaan negara membuat masyarakat merasa dikejar-kejar pajak. Apalagi sampai sembilan bulan ini penerimaan pajak baru mencapai Rp700 triliun. Masih ada target Rp513 triliun yang akan dikejar dalam tiga bulan terakhir dan ini pasti akan semakin menekan kemampuan konsumsi masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, banyak negara memilih jalan mendorong perekonomian dengan meningkatkan konsumsi masyarakat terlebih dahulu. Amerika Serikat, misalnya, sudah ancang-ancang mendorong pertumbuhan ekonomi mereka dengan melakukan reformasi pajak. Presiden Donald Trump sudah mengindikasikan untuk menurunkan pajak korporasi di negaranya.

Usulan itu memang harus mendapatkan persetujuan Kongres karena akan memengaruhi penerimaan negara dan defisit anggaran mereka. Namun, Trump sangat percaya dalam jangka panjang langkah ini baik untuk perekonomian mereka karena investasi akan masuk, lapangan kerja semakin terbuka, pendapatan masyarakat akan meningkat, dan dengan itulah penerimaan negara akan ikut meningkat.

Itu sudah terlihat dengan dolar yang menguat karena arus dolar kembali ke AS. Apalagi Trump sudah mencanangkan program American First. Semua kebutuhan masyarakat Amerika pertama-tama harus dipenuhi industri dalam negeri. Itulah yang akan membuat AS akan bisa membangkitkan kembali kejayaan ekonomi mereka.

Orientasi untuk pertama-tama memenuhi kebutuhan sendiri sudah hilang pada kita. Sebentar-sebentar kita mengimpor barang untuk kebutuhan masyarakat. Padahal, dengan mengimpor kita sebenarnya memberikan kesempatan kerja kepada bangsa lain. Lihat saja impor senjata yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dari Ukraina.

Padahal, kalau kebutuhan itu diserahkan kepada PT Pindad, ada berapa ratus warga yang akan mendapatkan pekerjaan? Apalagi kalau Tentara Nasional Indonesia juga mendahulukan industri strategis dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan senjata dan amunisi mereka.

Kita sangat membutuhkan lapangan kerja untuk warga bangsa ini karena dengan itulah kita meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan itulah yang kemudian bisa kita jadikan alat untuk mendorong daya beli masyarakat. Dengan itulah pertumbuhan ekonomi bisa ikut kita dorong lebih tinggi.