Daya Saing

PERINGKAT daya saing Indonesia terus membaik. Pekan lalu World Economic Forum menempatkan Indonesia pada peringkat 36. Harapan Presiden Joko Widodo kita bisa menembus 10 besar sehingga makin banyak investor mau menanamkan modal mereka di Indonesia.

Perbaikan peringkat daya saing menunjukkan upaya berbenah diri yang kita lakukan dirasakan para investor. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan memang masif sehingga terasa getarannya untuk memperbaiki iklim bisnis di Indonesia.

Hanya, kita harus sadar bahwa daya saing tidak ditentukan infrastruktur saja. Yang tidak kalah penting ialah pelayanan manusianya. Sejauh mana kita memang ingin investor ikut berperan dalam pembangunan negara ini.

Beberapa kali kita sampaikan, salah satu kelemahan yang masih ada pada kita ialah sikap xenofobia. Kita di satu sisi berharap para pengusaha masuk dan menanamkan modal di Indonesia, tetapi ketika mereka berhasil mengembangkan bisnis, muncul keinginan agar bisnis itu dikelola sendiri oleh negara.

Penghormatan kita terhadap yang namanya kontrak sering menjadi masalah. Kita tidak pernah saksama ketika awal melakukan negosiasi. Baru ketika bisnis sudah berjalan, kita melihat ada yang kurang menguntungkan untuk kita.

Lalu kemudian kita berkeinginan mengubah lagi isi kontrak yang sudah ditandatangani. Cara yang kita lakukan untuk mengubah kontrak sering kali juga tidak elegan. Akibatnya persoalan bukan selesai, melainkan justru melebar ke mana-mana.

Pendekatan zero sum game bukan hanya membuat kita akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Citra kita di mata investor pun menjadi tidak baik. Kasus terakhir yang terjadi adalah dalam negosiasi kontrak PT Freeport Indonesia.

Hasil pembicaraan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan CEO Freeport McMoran Richard Ackerson ketika dituangkan menjadi surat resmi Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto membuat pihak Freeport meradang.

Freeport keberatan dengan detail surat Sekjen Kemenkeu karena berbeda dengan hasil pembicaraan dengan para menteri. Kita belum tahu jawaban Sekjen Kemenkeu atas keberatan yang disampaikan pihak Freeport.

Sering kali kita lamban juga dalam memberikan respons. Padahal, pihak Freeport sangat tanggap. Begitu surat Sekjen Kemenkeu diterima mereka langsung menyampaikan jawabannya.

Sikap-sikap seperti inilah yang membuat posisi peringkat daya saing berbanding terbalik dengan realisasi investasinya. Jangankan orang asing, pengusaha dalam negeri pun sering khawatir kalau mau memulai bisnis baru.

Berbisnis di Indonesia ibarat judul film Kejarlah Daku, Kau Kutangkap. Padahal, investasi bisnis itu tidaklah kecil. Sekali sudah masuk, tidak mungkin lalu pengusaha keluar lagi. Dengan segala persoalan yang kemudian dihadapi, mau tidak mau pengusaha harus melanjutkan agar bisnis yang dijalankannya menjadi feasible.

Bagi yang sudah bisa mengembalikan modal, mereka tidak ragu untuk kemudian memilih keluar dari Indonesia. Paling banyak di industri minyak dan gas tempat Exxon, Chevron, dan Total memilih untuk tidak melanjutkan operasi mereka di Indonesia.

Freeport McMoran kalau tidak telanjur sudah menginvestasikan US$16 miliar untuk persiapan tambang bawah tanah pasti juga sudah menyerah melanjutkan operasi mereka di Indonesia.

Tantangan kita sekarang ialah mendefinisi ulang investasi yang kita sebenarnya inginkan. Di mana kita sebenarnya menempatkan peran swasta itu? Bagaimana kemudian merumuskan mana bisnis yang boleh dimasuki swasta asing dan mana yang hanya boleh untuk swasta dalam negeri?

Kita tahu ada aturan yang sudah kita buat untuk itu. Bahkan kita sudah membuat daftar investasi mana yang tertutup untuk asing dan mana yang terbuka. Namun, kita perlu definisi yang lebih jelas agar dalam perjalanan ke depan tidak berubah-ubah lagi.

Ini juga penting untuk pejabat di daerah dalam menerima datangnya arus investasi karena investasi itu lebih banyak dilakukan daerah. Kita membutuhkan kepala daerah yang paham artinya memajukan wilayahnya dan menghormati pengusaha sebagai agen pembangunan.

Dalam bisnis itu yang dipegang itu adalah ucapan. ‘My word is my bond’, begitu perumpamaan yang sering diucapkan. Jangan sampai kita berbeda antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Kita bisa dilihat bangsa lain sebagai bangsa yang tidak tahu tata krama.