Politik Harapan

KITA (mungkin) bangsa besar, tapi bukan bangsa ‘sempurna’. Kita punya banyak kearifan, tetapi kita juga punya banyak kedengkian. Kita berkali-kali dilanda kekerasan dan membuang jauh persaudaraan. Wajah kita penuh darah. Darah para patriot, darah para ulama, darah syuhada, darah orang biasa, darah para ningrat, darah rakyat, darah para lanum, darah para pendosa.

Darah mereka yang membela negara dan yang dianggap musuh negara! Kita meyakini ‘penyelesaian berdarah’ akan mengalirkan darah juga; menyuburkan syakwasangka dan menumbuhkan luka. Padahal, kita kerap mendegar sabda para aulia, “Mereka yang tak bisa menyelesaikan masa silam akan suram menjemput masa depan.”

Mereka yang mendengar serentak menganggukkan kepala tanda setuju, bukan? Bukankah seperti kata Yudi Latif, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, bahwa warisan terbaik bangsa ini bukan politik ketakutan, melainkan politik harapan. “Kita merdeka di atas tiang-tiang harapan," katanya.

Faktanya ‘politik kecemasan’, isu bangkitnya PKI, terus diembuskan. Ia dipelihara sejak Pilpres 2014. Jika saja ada data yang valid bahwa komunisme tengah ‘bangkit dari kubur’ seraya menabuh genderang perang, niscaya para ‘pecinta Ibu Pertiwi’ bergegas melawannya. Saya juga.

Sayangnya isu komunisme jadi menu politik menuju Pilpres 2019. Ia 'dagangan lama’ yang dijajakan kembali. Bertautlah isu komunisne dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang diumumkan pekan silam bahwa isu kebangkitan PKI hasil penggalangan opini, terutama dari pendukung Prabowo Subianto, mesin politik PKS, dan Gerinda (Media Indonesia, 29/9).

Survei digelar 3-10 September 2017 dengan 1.220 responden yang dipilih acak dari seluruh Indonesia. Hasilnya, mereka yang percaya komunisme bangkit hanyalah 12,6%, yang tidak percaya 86,8%, dan yang tidak tahu 0,6%. Saya bersepakat dengan Buya Syafii Maarif bahwa bangkitnya PKI ialah isu murahan.

PKI itu, katanya, antikemanusiaan dan siapa pun yang antikemanusiaan di era demokrasi akan segera dienyahkan. Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, masih banyak hal lain yang mendesak dipikirkan bangsa ini, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi, dan narkoba ketimbang isu PKI.

Ia berbeda secara diametral dengan Amien Rais, koleganya di Muhammadiyah. Amien mengkritik era Jokowi justru memberi angin segar bagi kebangkitan PKI. Buya Syafii benar bahwa keturunan para tokoh PKI dan jenderal yang dibunuh pun sudah berdamai. Pada 2004 mereka mendirikan Forum Silaturahmi Anak Bangsa, tak hanya melibatkan anak jenderal dan anak PKI, tapi juga anak-anak tokoh DI/TII dan PRRI/Permesta.

Mereka memberi contoh dendam dipinggirkan dan persaudaraan direkatkan. Tragedi 1965 mestinya menjadi pelajaran berharga bahwa dalam merebut kekuasaan PKI selalu menggunakan cara brutal. Namun, pembalasannya tak kalah mengerikan. Jutaan orang kabarnya dijagal dengan penuh dendam.

Lihatlah film The Act of Killing karya sutradara Amerika Joshua Oppenheimer, yang dibuat selama tujuh tahun. Ia menceritakan seorang durjana yang membunuh ratusan orang PKI dengan cara amat sadis. Secara keseluruhan ada banyak versi korban tewas: 1 juta orang, 2 juta orang, hingga 3 juta orang.

Tidak saja jumlah yang simpang siur, peristiwa yang dulu disebut Pemberontakan G-30-S/PKI itu kemudian memunculkan konrtroversi. Jika keluarga DI/TII, PRRI/Pemesta, Gerakan Aceh Merdeka GAM) bisa dengan mudah masuk pelukan Ibu Pertiwi, anak-cucu PKI tentu ingin perlakuan yang sama.

Mantan anggota GAM bahkan menjadi bagian pemerintahan Republik Indonesia, khususnya di Aceh. Bahkan, Belanda yang menjajah Indonesia beratus tahun dan Jepang, meski 3,5 tahun tapi amat bengis, menjadi sahabat Indonesia. Namun, PKI, sesama saudara, diposisikan sebagai musuh abadi.

Padahal, PKI telah lama dibubarkan melalui Tap MPRS No 25 Tahun 1966. Bahkan, kini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jelas dan tegas digariskan bahwa ormas yang bertentangan dengan Pancasila, berpaham ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945 dilarang.

Tugas pemerintah tidak hanya bekerja, tapi menyelesaikan ‘segala sesuatu’. Tragedi ’65 adalah segala sesuatu. Pemerintah terlebih dahulu mesti membentuk tim independen untuk melakukan penelitian tragedi ’65'. Termasuk, bagaimana sesungguhnya hubungan Jenderal Soeharto dengan Kolonel Untung, sang pemberontak?

Semua pihak harus ikhlas menerima hasilnya. Dari sinilah rekonsiliasi dimulai. Jika pemerintah bisa membangun perdamaian Aceh, tentu tak sulit menyelesaikan tragedi ’65. Tinggal, adakah nyali dan kehendak untuk mengeksekusinya? Inilah bagian dari merawat ‘politik harapan’ untuk menjemput masa depan. Bukan terus berkubang dengan masa silam yang basi. Kita tidak mau lagi setiap September sekujur tubuh kita menggigil karena ‘demam PKI’.***