Manuver Jenderal Gatot

DALAM sebuah pertemuan singkat di sebuah lift gedung tinggi di Jakarta, seorang profesor bertanya 'manuver politik' Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. "Kenapa Panglima TNI berkali-kali membuat pernyataan yang membingungkan rakyat? Yang memperkeruh situasi? Menurut saya, itu insubordinasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kenapa dibiarkan, ya?"

"Apakah di kalangan perguruan tinggi pernyataan-pernyataan Jenderal Gatot meresahkan?" Saya ganti bertanya. Sang profesor yang juga mantan rektor sebuah perguruan tinggi di Jakarta menjawab cepat. "Membingungkan dan berbahaya bagi tata tertib bernegara," katanya seraya menambahkan pers bebas tak boleh takut mengkritik Jenderal Gatot.

"Ini soal amat penting," katanya dengan mimik serius. Sepanjang reformasi, katanya, baru kini ada seorang Panglima TNI yang berani melawan kebijakan pemerintah. Seraya mengutip seorang pengamat pertahanan, alih-alih Jenderal Gatot bicara soal sistem pertahanan, ia justru berkali-kali memainkan drama politik.

Kalau Fahri Hamzah dan Fadli Zon sengit mengkritik pemerintah, katanya lagi, itu memang sudah tugasnya sebagai partai di luar pemerintah. "Akan tetapi, Jenderal Gatot dipilih sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi, untuk menjadi bagian pemerintahannya." Di bulan September, Gatot setidaknya membuat dua pernyataan yang ramai ditanggapi publik.

Pertama, mewajibkan para anggota TNI untuk menonton film G-30-S/PKI dan adanya institusi di luar TNI yang mengimpor 5.000 pucuk senjata secara ilegal. Pihaknya juga akan menyerbu polisi kalau ingin membeli senjata antitank. Soal film memang bisa diperdebatkan. Ada yang setuju ada yang sebaliknya.

Yang setuju karena film itu dibuat dengan riset dan komunis memang pernah melakukan kekerasan yang mengerikan. Menko Polhukam Wiranto juga meminta ajakan pemutaran film itu tak usah dipersoalkan. Sementara yang menolak, menyatakan film itu merupakan propoganda Orde Baru.

Selama reformasi, film itu tak diwajibkan ditonton karena bisa membuka luka lama yang kini berupaya disembuhkan. Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Pertahanan Riyamizard Ryacudu telah pula meluruskan informasi Jenderal Gatot tentang impor senjata ilegal.
Bahwa itu tidak benar.

Yang benar ialah pembelian senjata itu untuk kepentingan Badan Intelijen Negara (BIN) dan bukan standar militer. Presiden telah memanggil Gatot dan Presiden mengatakan penjelasan Wiranto cukup jelas. Gatot mengatakan Menko Polhukam dan Menhan bukan atasannya.

Sebelumnya Gatot juga pernah berbeda dengan Menteri Pertahanan Ryamizard soal pembelian helikopter Agusta Westland 101. Ia merasa kewenangannya telah dipangkas. Dalam Pasal 3 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI: (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah presiden. (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Dalam Rapimnas Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Mei silam, Jenderal Gatot membacakan sajak Denny JA yang berjudul Tapi Bukan Kami Punya, yang berisi kritik sosial yang yang kental. Oleh PDI Perjuangan, pembacaan sajak itu dinilai salah alamat karena Presiden Jokowi justru tengah serius mengatasi kesenjangan.

Yang juga dinilai publik tak pada tempatnya ialah ketika Aksi 212, Jenderal Gatot memakai peci putih yang umumnya dikenakan para peserta aksi. Ia mengenakan peci berbeda dengan peci yang dikenakan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menko Polhukam Wiranto, yang mengenakan peci hitam.

Dalam soal peci ia menjelaskan, itu justru bagian dari strategi komunikasi dengan massa aksi. Ketika polisi menetapkan beberapa nama tersangka makar, Panglima TNI membantah dan tidak percaya umat Islam terlibat makar sebab andil para ulama terhadap berdirinya Republik Indonesia sangat besar.

Menurut Gatot, ulama telah berjuang jauh sebelum TNI ada. Tentang peran ulama dalam mendirikan Republik Indonesia tentu tak terbantahkan. Namun, membantah Polri secara terbuka, tentu ini menjadi pertanyaan. Sejarawan memang tak boleh berandai-andai, tapi bolehlah saya yang

bukan sejarawan berandai-andai. Andai saja Presiden Jokowi tak melanggar tradisi perputaran matra di pucuk pimpinan TNI, cerita mungkin akan berbeda. Panglima TNI sejak reformasi era Presiden BJ Habibie berturut-turut ialah Wiranto (Angkatan Darat), Widodo AS (Angkatan Laut), Endriartono Sutarto (Angkatan Darat), Djoko Suyanto (Angkatan Udara), Agus Suhartono (Angkatan Laut), dan Moeldoko (Angkatan Darat).

Jenderal Moeldoko menjelang akhir jabatannya telah menyebut calon penggantinya dari Angkatan Udara, Marsekal Agus Supriatna. Tidak saja karena 'giliran' Angkatan Udara, tetapi karier Agus juga kinclong. Selain itu, pilihan Agus sesuai dengan keinginan Jokowi untuk memordernisasi alutsista TNI, terutama di Angkatan Udara.

Itu sebabnya, Agus menjadi pilihan yang tepat. Ada penilaian, dengan memilih Gatot Nurmantyo, Angkatan Darat kembali dianakemaskan. Kini di bawah Panglima TNI Gatot Nurmantyo, publik menilai ia serupa 'oposisi' dari dalam sendiri. Malah dalam beberapa hal, pernyataan-pernyataan Panglima TNI lebih 'oposisi' ketimbang partai oposisi sendiri.

Itulah yang ditangkap oleh publik. Bisa jadi di kalangan elite, itu bagian dari strategi menghadapi 2019. Nyatanya justru dengan cara seperti itu Jenderal Gatot mulai ramai digadang-gadang untuk maju dalam pemilihan presiden. Sementara publik berkubang dalam kepenatan untuk menafsirkan.

Saya menebak kalaupun manuver-manuvernya ditanyakan kepada Jenderal Gatot, paling ia menjawab enteng, "Emang gue pikirin." Ah, politik! Tapi kita tetap menunggu.*