Jangan Lupa Ekonomi

SUASANA politik kembali memanas. Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di depan para purnawirawan TNI memancing kontroversi. Pidato off the record yang bocor keluar menggambarkan ketegangan antara TNI, kepolisian, dan Badan Intelijen Negara. Kondisi ini pantas membuat masyarakat khawatir.

Pada tingkat prajurit saja ketegangan antara aparat kepolisian dan anggota TNI menimbulkan kehebohan yang menakutkan, apalagi jika itu terjadi pada tingkat angkatan. Kita tentu berharap Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara segera turun tangan menyelesaikan persoalan. Sebagai panglima tertinggi, Presiden harus menunjukkan diri sebagai seorang komandan yang memegang kendali komando dan tidak membiarkan aparatnya berjalan sendiri-sendiri.

Jangan sampai terjadi sikap saling tidak percaya dan saling tidak menghormati karena yang akan dirugikan masyarakat banyak. Pada zaman Presiden Soeharto pernah terjadi kondisi seperti ini. Intelijen pada tingkat kesatuan dan angkatan bekerja sendiri-sendiri. Langkah intelijen yang di luar komando bisa mengancam kekuasaan.

Itulah yang membuat Presiden Soeharto menertibkan dan menata ulang peran intelijen. Koordinasi intelijen dipegang satu komando dan presiden hanya menerima informasi dari satu pintu. Setelah era reformasi peran intelijen bahkan diatur dalam undang-undang. Intelijen tidak lagi diberi kewenangan eksekusi seperti di masa lalu.

Badan itu hanya memberikan informasi kepada presiden dan kewenangan eksekusi berada di tangan presiden sebagai panglima tertinggi. Kita ingin ingatkan agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut karena kita mempunyai pekerjaan rumah yang lebih penting, yakni bagaimana memulihkan kondisi ekonomi.

Sudah hampir tiga kuartal 2017 ini berlalu dan kita belum menemukan momentum untuk membalikkan kondisi ekonomi. Yang terjadi justru stagnasi. Semua orang berupaya menggerakkan bisnis, tetapi belum ditemukan solusi yang paling tepat. Lihat saja perbankan yang mencoba untuk mendorong geliat ekonomi, tetapi penyaluran kredit tetap bergeming di angka satu digit. Padahal, Bank Indonesia menargetkan kredit bisa tumbuh di atas 12% agar ekonomi kita bisa tumbuh 5,2% tahun ini.

Hasil survei Center for Strategic and International Studies menunjukkan yang paling tertinggal kepuasannya adalah bidang ekonomi. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ekonomi tercatat 56,9%, jauh di bawah bidang-bidang yang lain. Apa artinya? Masih banyak pekerjaan rumah di bidang ekonomi yang harus kita kerjakan.

Pemerintah sudah benar memacu pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, ketersediaan infrastruktur yang tidak diikuti dengan pembangunan industri tidak akan menghasilkan pembangunan yang optimal. Kita perlu ingatkan kembali tujuan utama dari kemerdekaan ini ialah menciptakan kesejahteraan umum.

Kita merdeka bukanlah untuk berebut kekuasaan. Oleh karena itu, janganlah politik sampai membuat kita lupa pada tugas utama konstitusi, yakni bagaimana membuat warga bangsa ini mencapai kesejahteraan bersama. Pembangunan hanya bisa kita lakukan kalau ada kebersamaan di antara kita.

Itulah yang menjadi modal bagi kita untuk menciptakan ketenangan. Semua orang akan berani untuk melakukan investasi dan menjalankan bisnis apabila ada jaminan ketenangan. Di tengah ketidakyakinan investor untuk menanamkan modal di Indonesia, tentu menambah khawatir kalau aparat keamanan menunjukkan ketidakkompakan.

Apalagi kalau sudah muncul tindakan bagaimana kekuatan keamanan dipakai untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Yang namanya pengusaha selalu menjauhkan diri dari kedua hal itu karena orientasi pengusaha selalu berjangka panjang. Jangka waktu investasi yang dilakukan pengusaha tidak bisa setahun dua tahun. Kecuali mereka hanya ingin menjadi pedagang.

Sebaliknya, yang namanya politik dan kekuasaan itu selalu berorientasi jangka pendek. Kita tahu dalam politik tidak pernah dikenal yang namanya kawan atau lawan yang abadi. Yang mereka kenal hanyalah kepentingan yang abadi. Sebagai presiden di era reformasi, Jokowi pasti sadar bahwa tidak mungkin semua pekerjaan untuk memajukan Indonesia bisa diselesaikan pada masa kepemimpinannya.

Tugas presiden di era reformasi memang meninggalkan legacy yang bisa menjadi pijakan bagi pemimpin berikutnya untuk melanjutkan pembangunan. Semoga kerja keras yang sudah dilakukan sekarang ini tidak dibuyarkan ketidakkompakan antarlembaga keamanan.