Diplomasi Film

GARA-GARA tulisan Peter Jenkins, wartawan harian Sydney Morning Herald tentang kekayaan keluarga Presiden Soeharto pada 1986, hubungan Australia-Indonesia menegang. Film Return to Eden asal Australia pun memerankan tugas dengan baik.

Ia berjasa menurunkan tensi politik yang memanas. Return to Eden, yang dibintangi Rabecca Gilling diproduksi rumah produksi McElroy & McElroy Sydney dan ditayangkan TVRI pada 1986-1987, mengena di hati masyarakat kita.

Return to Eden bercerita tentang Stephanie Harper (Rebecca Gilling), seorang perempuan kaya yang dikhianati suami dan sahabatnya sendiri. Ia mengalami berbagai cobaan, tapi berjuang dengan gigih, merebut kembali rumah keluarganya yang diambil paksa suami dan temannya.

Film serial opera sabun itu amat digemari di Indonesia. Dubes Australia untuk Indonesia, Bill Morisson, dengan cerdik pula mengundang Gilling yang tengah berlibur di Bali untuk hadir di Jakarta.

Sang bintang opera sabun itu pun disambut bak tokoh teramat penting. Ia mengemban tugas yang tak terbayangkan; menjadi 'duta perdamaian' bagi Australia di Indonesia. 'Diplomasi Return to Eden' pun dianggap berhasil.

Pastilah Morisson dan elite politik Australia senyum penuh kemenangan. Sebuah film telah menunaikan tugasnya dengan baik. Di kawasan Asia, Jepang, India, dan belakangan Korea Selatan jelas telah menjadikan film sebagai bagian dari 'diplomasi budaya' yang kian kukuh.

Ini tentu tak dibangun dengan tiba-tiba. Mereka membangun industri kreatif dengan tujuan yang jelas. Bukan sekadar ambisi dan menunggu hasil seperti meteor jatuh dari langit. Para penggemar film India, animasi Jepang, dan film drama Korea dan K-pop-nya tak hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara.

Tentu bagi kita dengan 'bahan baku' kebudayaan yang kaya dan beragam, mestinya sejak lama mengembangkan film tidak hanya sebagai alat diplomasi, tapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia sekaligus menumbuhkan ekonomi kreatif.

Tak ada kata terlambat. Kini, Kementerian Luar Negeri Indonesia mulai menggerakkan diplomasi kebudayaan lewat film. Kamis pekan silam, lebih dari 100 pejabat diplomatik dan konsuler Indonesia yang akan bertugas di berbagai negara pun diberi pembekalan tentang film.

Sutradara muda Hollywood asal Indonesia, Livi Zheng, berbagi pengalaman. Livi, kelahiran Blitar, Jawa Timur, 3 April 1989, memutar sejumlah cuplikan film-film karyanya, antara lain Brush with Danger, Bali: Beats of Paradise dan film terbarunya, Insight.

"Saya ingin sekali memperkenalkan (Indonesia) ke dunia. Oleh karena itu, saya selalu memasukkan unsur-unsur Indonesia di setiap film saya," kata Livi di Museum Konferensi Asia-Afrika, Bandung.

Betul kata Sutan Sjahrir, novel sangat penting untuk mengetahui sebuah masyarakat. Tentu film sebagai gambar hidup, yang kerap pula diangkat dari novel, juga bisa menjadi sumber pengetahuan tentang sebuah masyarakat.

Terlebih film bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Bahkan, kini bisa dibagikan lewat media sosial. Itu sebabnya, film dinilai lebih efektif sebagai alat promosi budaya. Wajarlah jika ada banyak novel Indonesia yang kemudian difilmkan.

Sekadar menyebut beberapa contoh novel yang difilmkan, antara lain Max Havelaar karya Multatuli, Di Bawah Lindungan Kabah, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya HAMKA, Siti Nurbaya karya Marah Rusli, Salah Asuhan karya Abdul Muis, Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, dan Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.

Laskar Pelangi (yang dirilis 2008) yang disutradarai Riri Riza ditonton 4,6 juta orang. Untuk Indonesia, itu capaian penonton yang amat menjanjikan. Bahkan, film yang bercerita masyarakat Belitung itu mampu mengangkat wisata daerah tersebut.

Inilah agaknya baru pertama kali sebuah fiksi bisa memengaruhi masyarakatnya. Selain Laskar Pelangi, beberapa film antara lain The Potograph karya Nan Achnas, Lewat Jam Malam (setelah direstorasi) karya Usmar Ismail, Tjoet Nja'Dhien dengan sutradara Eros Djarot cukup digemari di luar negeri.

Pada 2015 beberapa karya sineas Indonesia mampu berlaga di berbagai festival film internasional. Film-film itu misalnya Another Trip to The Moon (Ismail Basbeth, 2015), A Copy of My Mind (Joko Anwar, 2015), Siti (Eddie Cahyono, 2014), The Fox exploits The Tiger's Might (Lucky Kuswandi, 2015), Love Story Not (Yosef Anggi Noen, 2015), Following Diana (Kamila Andini, 2014), The Sun, The Moon and The Hurricane (Andri Cung, 2014), Tabula Rasa (Adrianto Dewo, 2014), dan Filosofi Kopi (Angga Dwimas Sasongko, 2015).

Siti dan The Fox exploits the Tiger's Might ialah dua film yang paling banyak mendapat apresiasi. Presiden Joko Widodo pada Agustus tahun lalu pernah pula mengundang para pekerja film ke Istana Negara.

Para pekerja film seperti Riri Riza, Mira Lesmana, dan Hanung Bramantyo memberikan masukan, salah satunya agar film masuk kurikulum atau ekstrakulikuler sekolah. Pendidikan film harus ditanamkan sejak dini.

Saat ini sebuah film Indonesia paling banyak ditonton sekitar 5 juta orang. Dengan penduduk 250 juta jiwa, ini dinilai masih minim. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, terutama pasal 32, yang mengatur kuota untuk film lokal dan impor ialah 60:40, mestinya bisa menggairahkan lagi film nasional.

Untuk menjadikan film sebagai media diplomasi budaya sekaligus pertubuhan ekonomi kreatif, jika ada kemauan, rasanya tak sulit. Untuk mengembangkan industri, berguru saja pada beberapa negara yang sudah terbukti sukses.

Tentang tenaga kreatif, rasanya kita tak berkekurangan. Tinggal keseriusan yang kita ditunggu.*